Staf KSP Pastikan Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Tetap Diusut secara Yudisial

Editor

Amirullah

Aktivis melakukan aksi kamisan ke-714 di seberang Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 20 Januari 2022. Aksi yang sudah digelar selama 15 tahun tersebut mengangkat tema #15TahunAksiKamisan: Keadilan Korban Digadaikan. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Deputi V Kepala Staf Kepresidenan Jaleswari Pramowardhani memastikan pengusutan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu tetap dilakukan secara hukum atau yudisial.

Hal ini untuk menjawab keresahan masyarakat tentang pengusutan yang tidak bakal dilakukan secara hukum, pasca Presiden Jokowi menerbitkan Keppres tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu.

"Keppres yang sudah ditandatangani Presiden Jokowi tidak berarti menghilangkan upaya penegakan hukum atau upaya yudisial penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu. Keberadaan tim akan saling beriringan dalam penyelesaian kasus HAM berat," ujar Jaleswari dalam keterangannya, Senin, 22 Agustus 2022. 

Jaleswari menjelaskan penyelesaian yudisial dan non-yudisial akan bersifat saling melengkapi atau komplementer, bukan saling menggantikan atau subtitutif. Kedua jalur ini, menurut dia, dibutuhkan untuk memastikan penyelesaian kasus HAM dilakukan secara menyeluruh.

Selain itu, Jaleswari menyebut berdasarkan pengalaman negara-negara lain, penyelesaian kasus HAM berat memang dilakukan secara yudisial dan non-yudisial. Di Indonesia, Jaleswari menyebut pemerintah berpegang pada UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM untuk penyelesaian yudisial. Sementara jalur non-yudisal dapat turut diintervensi melalui produk jalur eksekutif.

Adapun perbedaan di antara keduanya, yaitu mekanisme yudisal lebih berorientasi pada keadilan retributif. Sementara mekanisme non-yudisial berorientasi pada pemulihan korban atau victim center. "Mekanisme non-yudisial lebih memungkinkan terwujudnya hak-hak korban seperti hak mengetahui kebenaran, hak atas keadilan, hak atas pemulihan, dan hak atas kepuasan," kata Jaleswari. 

Sampai saat ini, Komnas HAM tengah menangani 12 kasus pelanggaran HAM berat. Kasus-kasus tersebut di antaranya seperti Pembunuhan Massal 1965, Peristiwa Talangsari Lampung 1989, Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa 1997-1998, Peristiwa Rumoh Geudong Aceh 1998, dan Kerusuhan Mei 1998.

Lalu Tragedi Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II, Peristiwa Pembunuhan Dukun Santet 1998-1999, Peristiwa Simpang KKA Aceh 3 Mei 1999, Peristiwa Wasior dan Wamena 2001, Peristiwa Jambo Keupok Aceh 2003, Pembunuhan Munir, hingga Peristiwa Paniai.

Sementara itu Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik sebelumnya telah meminta Jaksa Agung, Sanitiar Burhanuddin, menindaklanjuti 12 berkas kasus pelanggaran HAM berat. Berkas itu Komnas limpahkan karena penyelidikan kasus oleh pihaknya telah diselesaikan.

"Komnas HAM terus mendorong dan berkoordinasi dengan Jaksa Agung untuk menindaklanjuti 12 berkas peristiwa yang telah selesai diselidiki oleh Komnas HAM RI sesuai mandat Undang-Undang 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM," kata Taufan.

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.






Panglima TNI Yudo Margono Meminta Prajurit PPRC Jangan Sampai Melanggar HAM

18 menit lalu

Panglima TNI Yudo Margono Meminta Prajurit PPRC Jangan Sampai Melanggar HAM

Panglima TNI Laksmana Yudo Margono meminta kepada seluruh prajurit PPRC TNI untuk tidak melanggar hukum dan HAM.


Komisi Yudisial Akui Minimnya Calon Hakim Ad Hoc HAM Kompeten di MA, Apa Sebabnya?

3 jam lalu

Komisi Yudisial Akui Minimnya Calon Hakim Ad Hoc HAM Kompeten di MA, Apa Sebabnya?

KY menilai ada sejumlah permasalahan yang menyebabnya minimnya calon hakim ad hoc HAM yang kompeten.


Komnas HAM Meminta Pemerintah Bertindak Cepat Tangani Penangkapan Pekerja Migran di Malaysia

2 hari lalu

Komnas HAM Meminta Pemerintah Bertindak Cepat Tangani Penangkapan Pekerja Migran di Malaysia

Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah mengatakan kuat dugaan proses razia dan karantina pekerja migran tersebut terdapat pelanggaran hak asasi.


Komnas HAM Tegaskan Tak Ikut Campur Urusan Proses Hukum Lukas Enembe di KPK

2 hari lalu

Komnas HAM Tegaskan Tak Ikut Campur Urusan Proses Hukum Lukas Enembe di KPK

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mengatakan, telah menerima tiga laporan soal penanganan KPK terhadap Lukas Enembe.


Kronologi Warga Diduga Ditembak Mati di Dogiyai Papua Tengah Versi Masyarakat

5 hari lalu

Kronologi Warga Diduga Ditembak Mati di Dogiyai Papua Tengah Versi Masyarakat

Masyarakat Kabupaten Dogiyai, Papua Tengah, mengadu dan melapor ke Komnas HAM atas kasus dugaan penembakan dan pembunuhan oleh polisi


Komnas HAM Sesalkan Sidang Kasus Tragedi Kanjuruhan Dilaksanakan Tertutup

6 hari lalu

Komnas HAM Sesalkan Sidang Kasus Tragedi Kanjuruhan Dilaksanakan Tertutup

Uli menyebut persidangan tragedi Kanjuruhan memiliki urgensi untuk dijalankan secara terbuka.


Kasus Penembakan Warga Dogiyai, Papua Tengah, Dilaporkan ke Komnas HAM

6 hari lalu

Kasus Penembakan Warga Dogiyai, Papua Tengah, Dilaporkan ke Komnas HAM

Komnas HAM menyatakan akan menelaah terlebih dahulu soal laporan kasus penembakan warga Dogiyai, Papua Tengah.


Komnas HAM Didesak Bentuk Tim Pencari Fakta Kasus Dogiyai

7 hari lalu

Komnas HAM Didesak Bentuk Tim Pencari Fakta Kasus Dogiyai

Pelapor akan mendatangi kantor Komnas HAM Senin siang ini.


KSP: Pemerintah Berkomitmen Jaga Stabilitas Politik Agar Investasi Optimal

8 hari lalu

KSP: Pemerintah Berkomitmen Jaga Stabilitas Politik Agar Investasi Optimal

Pemerintah berkomitmen menjaga stabilitas pada tahun politik untuk melindungi peluang atmosfer investasi tetap optimal.


Komnas HAM Apresiasi Vonis Seumur Hidup Pelaku Mutilasi Warga Mimika

8 hari lalu

Komnas HAM Apresiasi Vonis Seumur Hidup Pelaku Mutilasi Warga Mimika

Komnas HAM berharap putusan ini dapat menjadi sinyal langkah maju dalam penegakan hukum dan hak asasi manusia di Papua.