Satgassus Pencegahan Korupsi Polri Soroti Pupuk Bersubsidi, Novel Baswedan: 3 Potensi Pidana Korupsi

Kepala dan Wakil Satgassus Pencegahan Korupsi Polri, Herry Muryanto dan Novel Baswedan bertemu dengan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, Kamis 18 Agustus 2022. Foto: Istimewa

TEMPO.CO, Jakarta - Satuan Tugas Khusus Pencegahan Korupsi Polri atau Satgassus Pencegahan Korupsi Polri melakukan pertemuan dengan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo serta jajaran Kementerian Pertanian, pada Kamis, 18 Agustus 2022.

Satgassus Pencegahan Korupsi Polri tersebut dipimpin Herry Muryanto selaku Kepala dan Novel Baswedan Wakil Kepala yang  beranggotakan Hotman Tambunan, A. Damanik, Herbert Nababan, Yulia Anastasia Fuada, Yudi Purnomo, Andi Rachman, Adi Prasetyo, dan Nita Adi Pangestu.

Hadir dalam pertemuan tersebut Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo beserta jajarannya antara lain Momon Rusmono Sekjen Kementerian Pertanian, Jan S. Maringka selaku Irjen maupun pejabat terkait langsung Pupuk Subsidi yaitu Ali Jamil selaku Dirjen Sarana dan Prasarana Pertanian, Muhammad Hatta Direktur Pupuk dan Pestisida, dan Yanti Ermawati Koordinator Pupuk Bersubsidi.  Adapun agenda temuan tersebut yaitu menyampaikan hasil temuan dari Satgassus selama melakukan pemantauan terhadap Tata Kelola Pupuk Bersubsidi.

Dalam pertemuan tersebut, Kasatgasus Pencegahan Korupsi Polri Herry Muryanto menyampaikan bahwa Program Pupuk Bersubsidi menjadi fokus Satgassus Pencegahan Korupsi sebagai aksi proaktif sebagai dukungan terhadap Ketahanan Pangan Nasional melalui pemberian Pupuk Bersubsidi serta untuk mendukung tata kelola Pupuk Bersubsidi yang menjamin kelancaran pendistribusian Pupuk Bersubsidi kepada Petani yang berhak menerima.

Menurut Herry, selama  periode Maret sampai Juli 2022, Satgassus Pencegahan Korupsi telah melakukan serangkaian kegiatan melalui koordinasi dengan Kementerian Pertanian dan instansi terkait lainnya, seperti dari Kementerian Perdagangan dan PT PIHC. Selain itu, pihaknya juga mengklaim telah melakukan pemantauan langsung terhadap proses pendistribusian Pupuk Bersubsidi di wilayah Provinsi Jawa Timur, Provinsi Lampung, Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Sulawesi Selatan.

Novel Baswedan Wakasatgassus Pencegahan Korupsi Polri menyampaikan pula bahwa  seluruh temuan yang diperoleh Satgassus mengindikasikan adanya tiga isu utama yang berpotensi terhadap terjadinya tindak pidana korupsi jika tidak dilakukan perbaikan yaitu kurangnya tingkat akurasi Data Petani pada RDKK, kurangnya optimalnya penggunaan Kartu Tani sebagai media penebusan Pupuk Bersubsidi dan belum optimalnya pengawasan oleh KP3.

Novel mengatakan, Keikutsertaan Polri dalam perbaikan tata kelola Pupuk Bersubsidi khususnya pada aspek distribusi merupakan salah satu bentuk komitmen Kapolri untuk mendukung program Kementerian Pertanian sebagaimana tertuang dalam Nota Kesepahaman antara Kapolri dengan Menteri Pertanian No: 08/MoU/HK.220/M/11/2021 & No: NK/40/XI/2021 tgl 16 Nov 2021. tentang Pendampingan dan  Pemeliharaan Pengamanan pada Pelaksanaan Program Pembangunan Pertanian, pada tanggal 16 November 2021.  

Menanggapi penyampaian ketiga isu utama tersebut, Menteri Pertanian meminta dukungan Satgasus Pencegahan Korupsi Polri untuk melakukan upaya perbaikan-perbaikan dalam tata kelola pupuk bersubsidi.

Hotman Tambunan selaku Kepala Subgas Pemantauan Pupuk Bersubsidi menyampaikan bahwa Selanjutnya jajaran Kementerian Pertanian bersama-sama dengan Satgassusgah TPK Polri akan melakukan pembahasan mengenai langkah-langkah perbaikan untuk mengantisipasi ketiga isu utama di atas sehingga distribusi Pupuk Bersubsidi dapat berjalan lebih efisien dan efektif. Sehingga diharapkan kerjasama ini dapat meminimalisir berbagai penyelewengan Pupuk Bersubsidi sehingga Pupuk Bersubsidi tepat sasaran kepada Petani yang berhak menerima Pupuk Bersubsidi.

Melansir dari website Kemenkumham RI, Satgassus Pencegahan Korupsi Polri yang diperkuat oleh penyidik senior KPK, Novel Baswedan dan eks Ketua Wadah KPK Yudi Purnomo tersebut memiliki tiga target capaian kinerja. “Yang pertama, meningkatkan indeks persepsi korupsi. Kedua, meningkatkan penerimaan anggaran dana negara. Ketiga, membantu perbaikan ekonomi nasional.” kata Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri, Brigadir Jenderal Ahmad Ramadhan.

DANAR TRIVASYA FIKRI 

Baca: Dipecat dari KPK, Novel Baswedan: Sejarah Akan Mencatat Kami Berbuat Baik

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.






3 Wasiat Titipan Kapolda Fadil Imran soal Tabrakan yang Menewaskan Mahasiswa UI

3 jam lalu

3 Wasiat Titipan Kapolda Fadil Imran soal Tabrakan yang Menewaskan Mahasiswa UI

Merespons kasus tabrakan menewaskan mahasiswa UI, Hasya Atallah Syahputra, Fadil Imran menitipkan tiga pesan kepada masyarakat.


Terkini Metro: Perintah Kapolri Usut Ulang Kasus Kematian Mahasiswa UI, Dirkrimsus Soal Dugaan Korupsi Jakpro

4 jam lalu

Terkini Metro: Perintah Kapolri Usut Ulang Kasus Kematian Mahasiswa UI, Dirkrimsus Soal Dugaan Korupsi Jakpro

Pemberitaan terkini kanal Metro Tempo.co hari ini diwarnai isu perintah Kapolri usut ulang kasus kematian mahasiswa UI hingga dugaan korupsi Jakpro.


Kasus Mahasiswa UI Ditabrak Pensiunan AKBP Jadi Tersangka: dari Ajakan Damai hingga Pembentukan TPF

5 jam lalu

Kasus Mahasiswa UI Ditabrak Pensiunan AKBP Jadi Tersangka: dari Ajakan Damai hingga Pembentukan TPF

Kapolri memerintahkan pembentukan tim pencari fakta untuk mengusut kasus mahasiswa UI ditabrak pensiunan AKBP. Ajakan damai hingga jadi tersangka.


Dirkrimsus Polda Metro Belum Tau Soal Dugaan Korupsi Pembayaran Pajak Tanah Jakpro

7 jam lalu

Dirkrimsus Polda Metro Belum Tau Soal Dugaan Korupsi Pembayaran Pajak Tanah Jakpro

Direktur Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Metro Jaya, Kombes Auliyansyah Lubis, mengaku belum mengetahui dugaan korupsi di Jakpro.


Top 3 Metro: Fakta Penting Kasus Mahasiswa UI, Dugaan Korupsi Jakpro, Teknologi ERP

9 jam lalu

Top 3 Metro: Fakta Penting Kasus Mahasiswa UI, Dugaan Korupsi Jakpro, Teknologi ERP

Pemberitaan kanal Metro Tempo.co yang terpopuler pagi ini mencakup soal kasus mahasiswa UI yang tewas tertabrak hingga dugaan korupsi di PT Jakpro.


Jakpro Gelar Audit Internal Soal Penggelembungan Bayar Pajak Tanah 4 Kali Lipat Jadi Rp 18 Miliar

11 jam lalu

Jakpro Gelar Audit Internal Soal Penggelembungan Bayar Pajak Tanah 4 Kali Lipat Jadi Rp 18 Miliar

PT Jakarta Propertindo (Jakpro) melakukan audit internal soal penggelembungan bayar pajak dari seharusnya Rp 4 miliar menjadi Rp 18 miliar.


Hari Ini Sidang Replik, Ini Riwayat Satya Haprabu yang Disebut Richard Eliezer dalam Pleidoi

11 jam lalu

Hari Ini Sidang Replik, Ini Riwayat Satya Haprabu yang Disebut Richard Eliezer dalam Pleidoi

Pada sidang nota pembacaan atau pleidoi, Richard Eliezer sempat mengatakan Satya Haprabu. Pernah pula diucapkan Soekarno.


Polda Metro Selidiki Dugaan Korupsi Pembayaran Pajak Tanah di Senopati Milik PT Jakpro

13 jam lalu

Polda Metro Selidiki Dugaan Korupsi Pembayaran Pajak Tanah di Senopati Milik PT Jakpro

Polda Metro Jaya tengah menyelidiki dugaan korupsi pembayaran pajak tanah oleh PT Jakarta Propertindo (Jakpro).


Profil Samanhudi Anwar, Bekas Wali Kota Blitar Perampok Rumah Dinas Penggantinya

1 hari lalu

Profil Samanhudi Anwar, Bekas Wali Kota Blitar Perampok Rumah Dinas Penggantinya

Samanhudi Anwar menjadi tersangka dan ditahan Polda Jatim. Moncer di politik, kejeblos suap ijon proyek gedung SLTP di Blitar.


Tolak Kenaikan Biaya Haji, Fadli Zon: Ada Potensi Korupsi, Perlu Audit Khusus

1 hari lalu

Tolak Kenaikan Biaya Haji, Fadli Zon: Ada Potensi Korupsi, Perlu Audit Khusus

Anggota DPR RI Fadli Zon menolak usulan kenaikan biaya haji. Menurutnya ada potensi korupsi di sana sehingga perlu audit khusus.