Karir Politik
Sebelum masuk ke dunia politik, ia sempat berpartisipasi dalam menjalankan misi kemerdekaan. Idham aktif sebagai sekretaris Panitia Kemerdekaan Indonesia Daerah (HSU) di kota Amuntai tahun 1945.
Usai Jepang hengkang Indonesia karena kalah perang dari Sekutu di Pasifik, mulai invansi baru Belanda melalui Netherland Indies Civil Administration (NICA) di Kalimantan. Namun, masyarakat di di bawah pimpinan Mayor A. L. Assenderp tidak diam. Salah satu strateginya ialah membuat partai politik, yaitu Persatuan Rakyat Indonesia (PRI). Idham bergabung menjadi salah satu anggotanya.
Setahun kemudian, Idham bergabung sebagai Anggota Pengurus Besar dan Komisaris Daerah Hulu Sungai Utara dan Selatan di Serikat Muslimin Indonesia atau Sermi yang bertujuan mempertahankan kemerdekaan. Idham juga pernah bergabung dengan organisasi bawah tanah, Sentral Organisasi Pemberontak Indonesia Kalimantan (SOPIK) di tahun 1947. Pemimpinnya seseorang yang pernah berguru padanya, yakni Brigjen Hassan Basry yang belakangan juga bergelar Pahlawan Nasional. Namun, organisasi ini kemudian dilebur menjadi ALRI DIVISI IV.
Idham pernah ditahan tentara NICA pada 27 Maret 1949. Alasannya karena berbagai tuduhan menjadi penasihat, pelatih, dan memimpin perang gerilya bersama rekan-rekannya.
Pada 1950, Idham resmi anggota Parlemen Republik Indonesia Serikat (RIS) yang awalnya akan diduduki oleh orang pilihan Dewan Daerah Banjar. Dalam tahun yang sama, ia sebagai anggota Parlemen Sementara (DPRS) 1950 sebagai wakil dari Partai Masyumi.
