Dipicu Kekerasan Seksual 1998, Inilah Sejarah Berdirinya Komnas Perempuan

Reporter

Editor

Nurhadi

Komisioner Komnas Perempuan, Mariana Amiruddin (kiri) bersama Azriana (tengah) dan Masruchah saat menggelar konferensi pers terkait tidak disahkannya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual oleh DPR RI periode 2014-2019 di Kantor Komnas Perempuan, Jakarta, Senin, 1 Oktober 2019. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Istri mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Irjen Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir J alias Nofriansyah Yosua Hutabarat. Menanggapi ini, Komnas Perempuan mendesak agar hak-hak Putri Candrawathi sebagai perempuan yang berhadapan dengan hukum agar dihormati dan dipenuhi negara. Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah meminta agar pemeriksaan Putri dilakukan tanpa tekanan dan bebas dari perlakuan tidak manusiawi. 

Mengutip laman resminya, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan adalah lembaga negara yang independen untuk penegakan hak asasi manusia perempuan Indonesia. Komnas Perempuan dibentuk pada 9 Oktober 1998 melalui Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998, yang diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005.

Sejarah Komnas HAM

Masih mengutip laman resmi Komnas Perempuan, cikal bakal berdirinya lembaga ini diawali dengan adanya gerakan Signatory Campaign oleh Masyarakat Anti Kekerasan terhadap Perempuan yang menuntut pertanggungjawaban negara terhadap tindak kekerasan terhadap perempuan dalam kerusuhan Mei 1998. Dalam jangka waktu dua minggu terkumpul 4000 tandatangan yang terdiri dari pemuka agama, akademisi, aktivis perempuan, tokoh masyarakat, dan pekerja kemanusiaan.

Menanggapi gerakan tersebut, Presiden Habibie menggelar audiensi dengan sejumlah tokoh perempuan. Hasil audiensi menyimpulkan pengakuan Presiden atas terjadinya pemerkosaan pada mayoritas etnis Tionghoa pada kerusuhan Mei 1998. Presiden Habibie kemudian membentuk Tim Gabungan Pencarian Fakta (TGPF) untuk melakukan penyelidikan terhadap kerusuhan Mei, termasuk dugaan terjadinya perkosaan massal sewaktu peristiwa tersebut. 

Setelah dilakukan penyelidikan, TGPF menyimpulkan kebenaran terjadinya peristiwa serangan seksual yang dialami perempuan etnis Tionghoa. Laporan TGPF menyebut setidaknya terjadinya 92 tindak kekerasan seksual selama kerusuhan Mei di Jakarta, Medan, dan Surabaya, yang meliputi 53 tindak perkosaan dengan penganiayaan, 10 penyerangan seksual/penganiayaan, dan 15 pelecehan seksual.

Setelah audiensi, Presiden Habibie meminta usulan dari salah satu tokoh perempuan, Saparinah Sadli, mengenai tindak lanjut temuan tersebut. Saparinah Sadli memberikan usulan kepada Presiden Habibie untuk membentuk Komisi Nasional yang bergerak dalam isu perempuan di Indonesia. Usulan ini juga didasarkan pada pemikiran bahwa kepentingan perempuan harus disuarakan dan dibunyikan, tidak hanya sekedar dititipkan kepada lembaga yang bisa jadi berbeda ideologi dengan gerakan perempuan. 

Persetujuan pembentukan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan akhirnya dilegitimasi melalui Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan yang disingkat Komnas Perempuan. Komnas Perempuan menunjukkan penolakan terhadap kekerasan terhadap perempuan sekaligus dinyatakan sebagai lembaga yang cara kerjanya bersifat mandiri dan independen.

HATTA MUARABAGJA

Baca juga: Didirikan Pascarusuh 1998, Ini Tugas Komnas Perempuan






KontraS Soroti Calon Hakim Ad Hoc MA yang Minim Pengetahuan Soal HAM

1 hari lalu

KontraS Soroti Calon Hakim Ad Hoc MA yang Minim Pengetahuan Soal HAM

Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti menyoroti para hakim ad hoc Hak Asasi Manusia Mahkamah Agung yang minim pengetahuan soal HAM.


Angka Aborsi di Rusia Turun

4 hari lalu

Angka Aborsi di Rusia Turun

Menteri Kesehatan Rusia mengumumkan angka aborsi di Rusia turun secara signifikan dalam satu dekade terakhir karena ada layanan konseling


Kementerian PPPA dan Huawei Siapkan Pemimpin Digital Perempuan

4 hari lalu

Kementerian PPPA dan Huawei Siapkan Pemimpin Digital Perempuan

Huawei berkomitmen untuk mendukung transformasi digital yang secara khusus menyasar perempuan.


Erick Thohir Dorong Depok Bersahabat dengan Perempuan

8 hari lalu

Erick Thohir Dorong Depok Bersahabat dengan Perempuan

Menteri BUMN Erick Thohir menyebut kader PAN Intan Fauzi dari Dapil Jawa Barat VI bisa membantu mewujudkan Depok bersahabat dengan perempuan.


Mantan Direktur Patroli Perbatasan Amerika Dituduh Lakukan Pelecehan Seksual

13 hari lalu

Mantan Direktur Patroli Perbatasan Amerika Dituduh Lakukan Pelecehan Seksual

Mantan Direktur Patroli Perbatasan Amerika Serikat diwartakan mengundurkan diri dari jabatan pada tahun lalu karena dugaan pelecehan seksual


Polisi Tangkap Muncikari Prostitusi Online Big Pertamax di Telegram, Urus 60 PSK

14 hari lalu

Polisi Tangkap Muncikari Prostitusi Online Big Pertamax di Telegram, Urus 60 PSK

Polsek Tambora mengungkap kasus prostitusi online di aplikasi Telegram dengan nama grup Big Pertamax


Retno Marsudi Kunjungan Kerja ke New York

15 hari lalu

Retno Marsudi Kunjungan Kerja ke New York

Retno Marsudi melakukan pertemuan dengan sejumlah pihak guna membahas dukungan bagi Pendidikan perempuan di Afghanistan.


Perempuan Korban Penculikan di Burkina Faso Ungkap Momen Saat Melarikan Diri

17 hari lalu

Perempuan Korban Penculikan di Burkina Faso Ungkap Momen Saat Melarikan Diri

Perempuan muda di Burkina Faso berhasil melarikan diri dari militan bersenjata yang menculiknya bersama puluhan wanita lainnya


Komnas Perempuan Sayangkan Kasus Pemerkosaan di Brebes Berakhir Damai

18 hari lalu

Komnas Perempuan Sayangkan Kasus Pemerkosaan di Brebes Berakhir Damai

Komnas Perempuan menyebut kasus kekerasan seksual tak boleh berujung damai karena akan berdampak psikologis ke korban seumur hidup.


Saat Arteria Dahlan PDIP Celetuk Presiden Perempuan di Rapat Kerja Komisi Hukum DPR

18 hari lalu

Saat Arteria Dahlan PDIP Celetuk Presiden Perempuan di Rapat Kerja Komisi Hukum DPR

Politikus PDIP nyeletuk soal presiden perempuan saat Komisi Hukum DPR tengah membahas anggaran Komnas Perempuan.