Ini Ancaman Pidana bagi yang Membuat Laporan Palsu

Reporter

Editor

Nurhadi

Inspektorat Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komjen Agung Budi Maryoto didampingi Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto saat memberikan keterangan pers terkait kasus pembunuhan Brigadir Yosua Hutabarat alias Brigadir J di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat, 19 Agustus 2022. Tim khusus bentukan Kapolri menetapkan istri mantan Kadiv Propam Polri Irjen Pol Ferdy Sambo, Putri Candrawathi alias PC sebagai tersangka. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Saat tersulut amarah, biasanya setiap orang akan melakukan apa saja untuk mencelakakan lawannya, salah satunya adalah dengan membuat laporan palsu. Biasanya, orang melakukan laporan palsu saat ia mulai gelap mata dan akan melakukan apa pun demi membuat orang yang tak disukainya terkurung dalam penjara.

Namun, membuat laporan palsu memiliki ketentuan yang akan merugikan pelapornya. Mengutip dari laman mh.uma.ac.id, laporan palsu merupakan suatu bentuk penyampaian berita, keterangan, ataupun pemberitahuan yang tidak benar atas suatu kejadian.

Tak hanya itu, menurut buku KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, syarat-syarat dari tindak pidana laporan palsu adalah sebagai berikut:

  1. Suatu ketentuan undang-undang yang menghendaki suatu keterangan di bawah sumpah atau yang mempunyai akibat-akibat hukum.
  2. Pemberian keterangan palsu dan kesengajaannya ditujukan kepada kepalsuannya itu.

Namun faktanya, di dalam peraturan perundang-undangan tidak ditemukan satu pun pengertian secara eksplisit mengenai adanya laporan palsu,. Tetapi orang yang melakukan laporan palsu masih dapat dikenakan ancaman pidana sebagaimana ketentuan dalam Pasal 220 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang menyatakan sebagai berikut:

Barang siapa memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.

Jika diurai lebih dalam, pada pasal ini seseorang dapat diancam dengan pasal laporan palsu apabila memenuhi unsur-unsur, antara lain:

  • Adanya subjek hukum atau orang yang melakukan.
  • Melakukan perbuatan berupa memberitahukan atau mengadukan suatu perbuatan pidana.
  • Perbuatan pidana yang diberitahukan atau diadukan diketahui tidak dilakukan atau tidak terjadi.

Kemudian, jika laporan palsu tersebut terus berlanjut hingga tahap persidangan, maka pelapor atau korban dapat dikenakan ancaman pidana atas keterangan palsu tersebut, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 242 ayat (1) dan ayat (2) KUHP yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 242

(1) Barang siapa dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;

(2) Jika keterangan palsu di atas sumpah diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Di dalam kedua pasal ini secara implisit menyebutkan bahwa seseorang dapat dikenakan ancaman pidana keterangan palsu apabila memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 242 ayat (1) dan ayat (2) KUHP di antaranya yaitu:

Unsur-unsur Pasal 242 ayat (1)

  • Adanya subjek hukum atau orang yang melakukan.
  • Melakukan perbuatan memberikan suatu keterangan palsu.
  • Perbuatan dilakukan dengan sengaja.
  • Keterangan dilakukan diatas sumpah berdasarkan undang-undang.
  • Dilakukan secara lisan maupun tulisan, baik secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditujukan untuk hal tersebut.

Unsur-unsur Pasal 242 ayat (2)

  • Adanya subjek hukum atau orang yang melakukan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 242 ayat (1) KUHP.
  • Melakukan perbuatan memberikan keterangan palsu sebagaimana ketentuan dalam Pasal 242 ayat (1) KUHP.
  • Dilakukan di dalam pemeriksaan perkara pidana yang merugikan terdakwa atau tersangka.

MUHAMMAD SYAIFULLOH

Baca juga: Dugaan Pelecehan Seksual Istri Ferdy Sambo Dihentikan, Pakar Hukum Bicara Laporan Palsu






Pengakuan Pensiunan Polisi Penabrak Mahasiswa UI: Kondisi Hasya Kritis, Masih Bernyawa Pasca Insiden

2 jam lalu

Pengakuan Pensiunan Polisi Penabrak Mahasiswa UI: Kondisi Hasya Kritis, Masih Bernyawa Pasca Insiden

Kondisi mahasiswa UI, Hasya, disebut masih bernyawa pasca insiden tabrakan di kawasan Jakarta Selatan pada Oktober 2022.


Kasus Bripka Madih: Perkara Berbelit Berujung Duit, Ini Ancaman Pidana Pemerasan

9 jam lalu

Kasus Bripka Madih: Perkara Berbelit Berujung Duit, Ini Ancaman Pidana Pemerasan

Kasus Bripka Madih diduga adalah tindak pemerasan. Ini ancaman pidana pemerasan menurut KUHP.


Mahasiswa UI Meninggal Jadi Tersangka, Bagaimana Proses Penetapan Tersangka Kecelakaan?

2 hari lalu

Mahasiswa UI Meninggal Jadi Tersangka, Bagaimana Proses Penetapan Tersangka Kecelakaan?

Mahasiswa UI yang terlibat kecelakaan dengan Purnawirawan Polri menyita perhatian. Menurut hukum yang berlaku, bagaimana prosedur penetapan tersangka?


Bejat, Pemulung di Cilincing Perkosa Anak Kandungnya Sendiri Selama 7 Tahun

3 hari lalu

Bejat, Pemulung di Cilincing Perkosa Anak Kandungnya Sendiri Selama 7 Tahun

Setiap pulang ke Karawang, pemulung dari Cilincing itu memperkosa anak kandungnya sendiri


Kronologi Penangkapan Irjen Teddy Minahasa dalam Kasus Narkoba

4 hari lalu

Kronologi Penangkapan Irjen Teddy Minahasa dalam Kasus Narkoba

Inilah kilas balik kasus narkoba yang libatkan Eks Kapolda Sumatera Barat Teddy Minahasa, mulai ditangkap hingga menjadi tersangka


Ancaman Pidana untuk Pelaku Teror Sekarung Ular Kobra ke Rumah Seseorang

4 hari lalu

Ancaman Pidana untuk Pelaku Teror Sekarung Ular Kobra ke Rumah Seseorang

Pelaku yang melempar sekarung ular kobra ke rumah seseorang bisa dihukum lima belas tahun penjara jika korban tewas.


Heboh Maling Gondol PJU Di Batam, Pelaku Terancam 5 Tahun Penjara

4 hari lalu

Heboh Maling Gondol PJU Di Batam, Pelaku Terancam 5 Tahun Penjara

Maling yang gondol PJU di Batam, bisa dikenai hukuman lima tahun penjara atau denda sebesar sembilan ratus ribu rupiah.


Ancaman Hukuman Obstruction of Justice menurut KUHP

4 hari lalu

Ancaman Hukuman Obstruction of Justice menurut KUHP

Apa itu Obstruction of Justice, lengkap dengan ancaman hukuman pidananya sesuai KUHP.


Kecelakaan di Lokasi Tambang Milik PT Timah Tewaskan 2 Pekerja, Polisi Belum Tetapkan Tersangka

4 hari lalu

Kecelakaan di Lokasi Tambang Milik PT Timah Tewaskan 2 Pekerja, Polisi Belum Tetapkan Tersangka

Penyidik Polres Bangka Selatan belum menetapkan tersangka dalam kasus tewasnya dua orang pekerja di lokasi penambangan milik PT Timah.


Pakar Hukum UI Nilai KUHP Baru Pakai Bahasa Indonesia Kurangi Potensi Salah Tafsir

5 hari lalu

Pakar Hukum UI Nilai KUHP Baru Pakai Bahasa Indonesia Kurangi Potensi Salah Tafsir

Topo menambahkan, KUHP baru merupakan simplifikasi dari KUHP WvS.