IPW Desak Kabareskrim Tegas Usut Dugaan Pemalsuan Dokumen Ekspor CPO PT Domus Jaya

Editor

Febriyan

Kabareskrim Komjen, Agus Andrianto datangi TKP saat Tim khusus kepolisian melakukan uji balistik labfor di bekas rumah dinas Ferdy Sambo, di Duren tiga, Jakarta Selatan, Senin, 1 Agustus 2022. TEMPO/ Febri Angga Palguna

TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia Police Watch (IPW) mendesak Kabareskrim Komjen Agus Andrianto untuk lebih serius dalam penuntasan kasus dugaan pemalsuan dokumen ekspor CPO PT Domus Jaya, Lampung. Kasus ini, menurut IPW,  juga ditangani oleh Polda Lampung.

Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso menilai kasus yang ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri ini jalan di tempat. Anehnya, menurut dia, Polda Lampung juga menangani kasus serupa tanpa ada surat pelimpahan dari Bareskrim.

“Bahkan, Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Lampung melemahkan kasus yang dilaporkan masyarakat itu, dengan menghilangkan pasal pemalsuan dokumen dan/atau menyuruh menempatkan keterangan palsu pada akta autentik sesuai pasal 263 dan 266 KUHP tentang pemalsuan, disamping membuang pasal tipikor dan pasal TPPU,” kata Sugeng dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 20 Agustus 2022.

Oleh karena itu, IPW meminta Kabareskrim Komjen Agus Andrianto untuk mengawal kasus dugaan tindak pidana pemalsuan ekspor CPO PT Domus Jaya, sesuai aturan hukum yang berlaku hingga menemukan tersangkanya. Sebab, dari penelusuran bukti bukti, IPW menilai peristiwa pidana pemalsuan dokumen ini sudah terjadi dengan sangat sempurna.

Dugaan pemalsuan dokumen ekspor CPO yang dilakukan PT Domus Jaya di Lampung itu dilaporkan oleh advokat Indah Meylan, yang mewakili kliennya mantan Dirut PT Domus Jaya, Riksan Arifin, pada Senin, 5 Juli 2022 ke Pengaduan Masyarakat Bareskrim Polri dengan tembusan ke Indonesia Police Watch (IPW). Pasalnya, ekspor CPO yang akan dikirim PT Domus Jaya ke Malaysia pada 22 Januari 2021 tersebut dicatatkan dalam dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) berupa limbah minyak sawit/Palm Oil Mill Effluent (POME). 

Pengaduan masyarakat tersebut, ditindaklanjuti oleh Bareskrim Polri dan diproses oleh Dittipideksus dengan menerbitkan Laporan Informasi bernomor: LI/93/VII/RES.2.1/2022/Dittipideksus tertanggal 11 Juli 2022. Sehari kemudian, terbit Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP. Lidik/885/VII/Res. 2.1/2022/Dittipideksus tanggal 12 Juli 2022. 

Menurut Sugeng, selain soal pemalsuan dokumen, pelapor juga menduga ada tindak pidana kepabeanan, tindak pidana korupsi hingga pencucian uang dalam kasus itu.

"Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP, 266 KUHP, Pasal 103 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Kemudian, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 ayat 1, Pasal 12 B ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi, atau Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP," kata Sugeng.

Dittipideksus Bareskrim Polri, menurut Sugeng, sebelumnya telah melayangkan pemanggilan terhadap lima orang yang mengetahui adanya dugaan pemalsuan tersebut. Mereka adalah Dani, Firman, Widarto, dan Patio dari PT Domus Jaya dan Henri Kurniawan selaku konsultan pajak independen untuk hadir pada Senin, 18 Juli 2022. 

Dari lima orang itu, yang hadir memenuhi panggilan penyidik hanyalah Henri Kurniawan, sedangkan, empat orang dari PT Domus Jaya tidak hadir dan meminta pengunduran waktu pada Jumat, 22 Juli 2022.

"Nyatanya, mereka juga tidak hadir memenuhi panggilan hingga saat ini dan pihak penyidik belum memanggil lagi," kata Sugeng.

Polda Lampung, menurut Sugeng, telah mengeluarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sp.Lidik/155/VIII/2022/Reskrimsus, tertanggal 15 Agustus 2022. Mereka juga telah memanggil pelapor Riksan Arifin untuk dimintai keterangan. Namun dugaan terjadinya pidananya diputar balik bukan pemalsuan dokumen ekspor CPO yang dilakukan oleh PT Domus Jaya, tapi pidana bidang perdagangan. 

Pihak Polda Lampung, menurut laporan yang diterima IPW, menerapkan dugaan pidana bidang perdagangan. Pihak PT Domus Jaya, disebut hanya dijerat dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Kepabeanan yang terjadi di lingkungan PT Domus Jaya. 

Pengenaan pasal yang dilakukan oleh Polda Lampung ini, menurut IPW, bisa membuat pihak PT Domus Jaya terbebas dari tanggungjawab pidana dengan alasan salah input data. Padahal, PT Domus Jaya secara jelas-jelas melaporkan barang mereka dalam dokumen PEB sebagai Refined Pome In Bulk, bukan CPO seperti kenyataannya.  

Sugeng menambahkan, pemalsuan dokumen ekspor ini harus diungkap Dittipideksus Bareskrim Polri. Dia pun mengingatkan kepada Kabareskrim Komjen Agus Andrianto, agar melayani setiap aduan masyarakat untuk menjaga citra korps Tri Brata tersebut.

"Agar tidak terulang lagi tagar #percumalaporpolisi," kata dia. 






Curigai Ada yang Biayai Anton Gobay, Kabareskrim: Kami akan Telusuri Duitnya Dari Mana

10 hari lalu

Curigai Ada yang Biayai Anton Gobay, Kabareskrim: Kami akan Telusuri Duitnya Dari Mana

Kabareskrim Komjen Agus Andrianto mengatakan pihaknya menindaklanjuti kasus penangkapan WNI tersebut dengan menelusuri sumber keuangan Anton Gobay.


Kabareskrim Tegaskan Bakal Lanjutkan Kasus Kekerasan Seksual di Kemenkop UKM

15 hari lalu

Kabareskrim Tegaskan Bakal Lanjutkan Kasus Kekerasan Seksual di Kemenkop UKM

Komjen Agus Andrianto mengatakan Polri melanjutkan penyelidikan kasus dugaan kekerasan seksual yang dialami pegawai Kemenkop UKM


Cerita Arif Rachman Arifin Soal Ferdy Sambo Marah Saat Kabareskrim Olah TKP di Duren Tiga

22 hari lalu

Cerita Arif Rachman Arifin Soal Ferdy Sambo Marah Saat Kabareskrim Olah TKP di Duren Tiga

Arif Rachman Arifin mengisahkan, Ferdy Sambo sempat marah kepadanya saat tahu Kabareskrim melakukan olah TKP di rumah dinas Duren Tiga.


Arif Rachman Mengaku Dimarahi Ferdy Sambo saat Kabareskrim Pimpin Olah TKP

22 hari lalu

Arif Rachman Mengaku Dimarahi Ferdy Sambo saat Kabareskrim Pimpin Olah TKP

Arif menuturkan Ferdy Sambo menghubunginya setelah Hendra menelepon 15 menit kemudian. Ferdy Sambo menanyakan hal yang sama.


Bareskrim Polri Limpahkan Berkas Kasus Ismail Bolong Hari Ini

25 hari lalu

Bareskrim Polri Limpahkan Berkas Kasus Ismail Bolong Hari Ini

Agus Andrianto yang namanya disebut-sebut dalam video tersebut membantah ia menerima uang dari Ismail Bolong.


PN Jaksel Sebut Ada Upaya Ganggu Konsentrasi Hakim Sidang Ferdy Sambo Cs Lewat Video Viral

29 hari lalu

PN Jaksel Sebut Ada Upaya Ganggu Konsentrasi Hakim Sidang Ferdy Sambo Cs Lewat Video Viral

Djuyamto menduga ada upaya tertentu untuk menganggu Majelis Hakim yang memimpin sidang Ferdy Sambo cs dengan munculnya video Hakim Wahyu Iman Santoso.


Video Hakim Kasus Ferdy Sambo, Mahfud MD: Upaya Teror agar Ragu Jatuhkan Vonis Berat

29 hari lalu

Video Hakim Kasus Ferdy Sambo, Mahfud MD: Upaya Teror agar Ragu Jatuhkan Vonis Berat

Mahfud MD menduga video Hakim Wahyu Iman Santoso yang viral untuk meneror hakim agar tidak berani menjatuhkan vonis berat kepada Ferdy Sambo.


Hakim Kasus Ferdy Sambo Klarifikasi soal Video Telepon Kabareskrim: Tidak Utuh Ditambah Narasi Menyesatkan

29 hari lalu

Hakim Kasus Ferdy Sambo Klarifikasi soal Video Telepon Kabareskrim: Tidak Utuh Ditambah Narasi Menyesatkan

Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso yang memimpin sidang Ferdy Sambo cs mengklarifikasi perihal video viral yang menuduhnya menelepon Kabareskrim


MA Turunkan Tim untuk Periksa Hakim Sidang Ferdy Sambo Cs yang Diduga Telepon Kabareskrim

30 hari lalu

MA Turunkan Tim untuk Periksa Hakim Sidang Ferdy Sambo Cs yang Diduga Telepon Kabareskrim

MA akan mengirim tim untuk memeriksa Hakim Wahyu Iman Santoso perihal video viral yang menuduhnya menelepon Kabareskrim soal hukuman Ferdy Sambo


KY akan Telusuri Kebenaran Video Viral Hakim Kasus Ferdy Sambo

31 hari lalu

KY akan Telusuri Kebenaran Video Viral Hakim Kasus Ferdy Sambo

Dalam video tersebut, terdapat narasi yang mengatakan Ferdy Sambo akan dijatuhi hukuman mati oleh majelis hakim.