KPK Sita Dokumen Perusahaan Mardani Maming

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Eks Bupati Tanah Bumbu Mardani Maming akhirnya menyerahkan diri ke KPK di Jakarta pada 28 Juli 2022. Mardani membantah melarikan diri dan ia menyebut bahwa tengah melakukan perjalanan ke makam Wali Songo saat dinyatakan buron oleh KPK. Setelah menjalani pemeriksaan, Mardani Maming kemudian resmi ditahan oleh KPK. Tim Penyidik mengajukan penahanan selama 20 hari pertama, terhitung sejak 28 Juli 2022 hingga 16 Agustus 2022. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

TEMPO.CO, Jakarta - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menyita sejumlah dokumen saat menggeledah perusahaan milik Mardani Maming. Dokumen tersebut akan dianalisis dan disita sebagai barang bukti kasus suap pengalihan Izin Usaha Pertambangan yang membuat eks Bupati Tanah Bumbu itu menjadi tersangka.

"Seluruhnya akan dianalisis dan segera dilakukan penyitaan," kata Pelaksana Tugas Juru bicara KPK Ali Fikri, Jumat, 19 Agustus 2022.

Ali tak menjelaskan detail soal jenis dokumen yang disita itu. KPK menggeledah PT Batu Licin Enam Sembilan yang diduga milik Mardani pada Kamis, 18 Agustus 2022.

KPK menetapkan Maming menjadi tersangka suap pengalihan Izin Usaha Pertambangan di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan pada 2011. Maming diduga menerima suap dari pemilik PT Prolindo Cipta Nusantara Henry Soetio yang saat ini sudah meninggal.

Maming diduga berperan memperlancar proses peralihan izin usaha pertambangan itu. Padahal peralihan itu melanggar Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Setelah PT PCN beroperasi dalam penambangan batu bara, Maming diduga mendirikan beberapa perusahaan yang difasilitasi dan dibiayai oleh PT PCN.

Maming disebut juga meminta Henry mengajukan pengurusan perizinan pelabuhan untuk menunjang aktivitas operasional pertambangan. Diduga usaha pengelolaan pelabuhan dimonopoli PT Angsana Terminal Utama (ATU) yang merupakan milik Maming. 

Sebelum ditahan, eks Bendahara PBNU itu menuding bahwa penetapan tersangka terhadap dirinya merupakan ulah mafia hukum. Dia merasa menjadi korban kriminalisasi.

"Negara harus kita selamatkan, jangan sampai mafia hukum menguasai dan menyandera semua orang," kata dia Selasa, 21 Juni 2022.

Baca juga: Begini Dugaan Aliran Dana Suap Rp 104,3 Miliar ke Mardani Maming






4 Komentar Tokoh soal Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang Jeblok

42 menit lalu

4 Komentar Tokoh soal Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang Jeblok

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang jeblok menimbulkan beragam respons dari tokoh. Tempo merangkum 4 komentar dari tokoh tersebut.


Soal Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, PKS Sebut Penyemangat KPK Berbenah

7 jam lalu

Soal Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, PKS Sebut Penyemangat KPK Berbenah

Politikus PKS Hidayat Nur Wahid menyebut penurunan skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia harus jadi bahan evaluasi untuk KPK.


Fitroh Rohcahyanto Mundur dari KPK, Kejaksaan Agung: Kembali ke Institusi Asal

8 jam lalu

Fitroh Rohcahyanto Mundur dari KPK, Kejaksaan Agung: Kembali ke Institusi Asal

Ketut menyebut kembalinya eks Direktur Penuntutan KPK Fitroh Rohcahyanto ke Kejaksaan Agung bukan suatu hal yang perlu dipermasalahkan.


Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, Politikus PKB Anggap Lumrah Naik Turun

13 jam lalu

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, Politikus PKB Anggap Lumrah Naik Turun

Jazilul mengatakan naik turunnya skor Indeks Persepsi Korupsi bukanlah sesuatu yang perlu dijadikan polemik.


Bambang Widjojanto Ungkap Percakapan dengan Eks Direktur Penuntutan KPK

16 jam lalu

Bambang Widjojanto Ungkap Percakapan dengan Eks Direktur Penuntutan KPK

Bambang Widjojanto menduga kembalinya Fitroh ke Kejaksaan Agung karena adanya intervensi dari pimpinan KPK dalam kasus Formula E.


Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Anjlok, Bambang Widjojanto: Kinerja Pimpinan KPK Sangat Buruk

16 jam lalu

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Anjlok, Bambang Widjojanto: Kinerja Pimpinan KPK Sangat Buruk

Bambang Widjojanto mengatakan KPK memiliki andil tanggung jawab dalam rendahnya capaian skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tersebut.


Direktur Penuntutan KPK Mundur, IM57+: Dewas Harus Bertindak Aktif

21 jam lalu

Direktur Penuntutan KPK Mundur, IM57+: Dewas Harus Bertindak Aktif

Direktur Penuntutan KPK Fitroh Rohcahyanto mundur dari jabatannya di tengah kontroversi penyidikan Formula E. Apa kata IM57+?


Indeks Persepsi Korupsi 2022 Jeblok, ICW: Penegakan Hukum Dapat Nilai E

1 hari lalu

Indeks Persepsi Korupsi 2022 Jeblok, ICW: Penegakan Hukum Dapat Nilai E

Jebloknya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2022 disebut karena lemahnya penegakan hukum.


Komnas HAM Tegaskan Tak Ikut Campur Urusan Proses Hukum Lukas Enembe di KPK

2 hari lalu

Komnas HAM Tegaskan Tak Ikut Campur Urusan Proses Hukum Lukas Enembe di KPK

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mengatakan, telah menerima tiga laporan soal penanganan KPK terhadap Lukas Enembe.


KPK Dalami Dugaan Pencucian Uang Lukas Enembe

2 hari lalu

KPK Dalami Dugaan Pencucian Uang Lukas Enembe

KPK memanggil 8 saksi yang dianggap mengetahui pencucian uang Gubernur Papua Lukas Enembe.