Penyidikan Kasus Korupsi Bansos Belum Usai, KPK Targetkan Temui Titik Terang Akhir Tahun Ini

Reporter

Editor

Febriyan

Raut terdakwa mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara setelah mengikuti sidang tuntutan dari gedung KPK, Jakarta, Rabu, 28 Juli 2021. Jaksa menyatakan bahwa Juliari terbukti menerima suap Rp 32,2 miliar dari korupsi bansos Covid-19. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan masih menyelidiki dugaan kerugian negara dalam kasus korupsi bansos (bantuan sosial) Covid-19 yang melibatkan eks Menteri Sosial Juliari Peter Batubara. KPK menargetkan penyelidikan kasus itu akan menemui titik terang paling lama akhir tahun ini.

“Semoga sebelum akhir tahun ini sudah ada kejelasan,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, di kantornya, Jakarta, Kamis, 18 Agustus 2022.

Alex mengatakan KPK sudah berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menghitung kerugian negara di kasus ini. Menurut Alex, proses perhitungan itu membutuhkan waktu panjang.

Alex menuturkan bansos terdiri dari jutaan paket dan melibatkan puluhan perusahaan. “Tentu bukan proses yang sederhana dan akan membutuhkan waktu,” tutur dia.

Sembari menunggu penghitungan, menurut Alex, penyelidik komisi antirasuah juga masih mencari peristiwa pidana pada pengadaan paket sembako di Kementerian Sosial itu.

“Semoga sebelum akhir tahun sudah ketemu perbuatan melawan hukumnya,” kata dia.

KPK mulai mengusut dugaan kerugian negara dalam korupsi bansos Covid-19 dengan menggunakan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penyelidikan ini menyeret nama anggota DPR dari Fraksi PDIP Herman Hery.

KPK memeriksa Herman Hery pada 30 April 2021. Seusai pemeriksaan hari itu, Herman Hery mengaku mendapatkan pertanyaan dari penyelidik, yaitu soal tugasnya di Komisi Hukum DPR dan perusahaan miliknya yang ditengarai mendapatkan paket pengadaan bansos paling banyak di Kemensos. Herman membantah keterlibatannya. “Enggak, enggak benar,” kata dia.

Kasus bansos terbongkar lewat operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada Desember 2020. Awalnya tim KPK hanya menangkap pejabat pembuat komitmen proyek itu, namun belakangan Menteri Sosial Juliari Batubara ikut ditangkap.

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memvonis politikus PDIP itu 12 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan. Dia juga diwajibkan membayar uang pengganti sebanyak Rp 14,5 miliar.

Selain Herman Hery dan Juliari Batubara, kasus korupsi bansos ini juga sempat menyeret sejumlah politikus PDIP lainnya seperti Anggota DPR Ihsan Yunus hingga anak Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka yang saat ini menjabat sebagai Wali Kota Solo. Sama seperti Herman Herry, Ihsan disebut sempat mendapatkan jatah paket bansos melalui perusahaan yang terafiliasi dengannya sementara Gibran disebut mengarahkan agar pembuatan goodie bag dilakukan perusahaan PT Sri Rejeki Isman alias Sritex Solo. Gibran, Ihsan dan Sritex pun telah membantah keterlibatan mereka dalam kasus ini.






Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Melorot, Peneliti Sebut Komitmen Pemerintah Lemah

26 menit lalu

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Melorot, Peneliti Sebut Komitmen Pemerintah Lemah

Melorotnya angka Indeks Persepsi Korupsi Indonesia dinilai sebagai cerminan lemahnya komitmen pemberantasan korupsi dari pemerintah.


Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, TII Singgung Lemahnya Penegakan Hukum

1 jam lalu

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, TII Singgung Lemahnya Penegakan Hukum

TII menilai lemahnya penegakan hukum menjadi salah satu penyebab menurunnya indeks persepsi korupsi Indonesia.


KPK Dalami Peran Lukas Enembe Dalam Penentuan Pemenang Tender Proyek di Papua

2 jam lalu

KPK Dalami Peran Lukas Enembe Dalam Penentuan Pemenang Tender Proyek di Papua

KPK memeriksa dua saksi untuk mendalami peran Lukas Enembe dalam penentuan pemenang tender proyek di Papua.


Akui Laju Inflasi Solo Tahun 2022 Tinggi, Gibran: Karena Banyak Penyelenggaran Event

3 jam lalu

Akui Laju Inflasi Solo Tahun 2022 Tinggi, Gibran: Karena Banyak Penyelenggaran Event

Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka mengakui tingginya laju inflasi Kota Solo sepanjang tahun 2022.


Surya Paloh Berencana Kunjungi Megawati, Berharap Diterima dengan Baik

4 jam lalu

Surya Paloh Berencana Kunjungi Megawati, Berharap Diterima dengan Baik

Surya Paloh berharap suasana kebatinan maupun penerimaan dari PDIP sama seperti yang dirasakannya kala menyambangi Golkar hari ini.


Rencana Kaesang Pangarep Masuk Politik, Jadi Rebutan Parpol Siap Tampung

4 jam lalu

Rencana Kaesang Pangarep Masuk Politik, Jadi Rebutan Parpol Siap Tampung

Rencana Kaesang Pangarep, anak Presiden Jokowi yang ingin terjun ke dunia politik menuai beragam respons dari banyak parpol. Siapa siap tampung?


Kasus Suap Pengurusan Perkara di MA, KPK Panggil Tiga Staf Gazalba Saleh

7 jam lalu

Kasus Suap Pengurusan Perkara di MA, KPK Panggil Tiga Staf Gazalba Saleh

Ali Fikri menyebut KPK telah memanggil sejumlah staf hakim agung Gazalba Saleh sebagai saksi di kasus suap pengurusan perkara di MA


Koalisi Pengusung Anies Baswedan: Berapa Persentase Presidential Threshold NasDem, Demokrat, dan PKS?

10 jam lalu

Koalisi Pengusung Anies Baswedan: Berapa Persentase Presidential Threshold NasDem, Demokrat, dan PKS?

Berapa persentase presidential threshold Nasdem, PKS, dan Drmokrat untuk mengusung Anies Baswedan bakal Capres 2024?


Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Anjlok di 2022, KPK Ungkap Susahnya Pencegahan

22 jam lalu

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Anjlok di 2022, KPK Ungkap Susahnya Pencegahan

Kata KPK, kalau nilai indeks persepsi korupsi 34 ini adalah buah dari kita yang merasa nyaman dengan kondisi sekarang tanpa terobosan.


Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada 2022 Melorot 4 Poin, TII: Drastis Sejak Reformasi

23 jam lalu

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada 2022 Melorot 4 Poin, TII: Drastis Sejak Reformasi

Transparency International Indonesia menyebut penurunan Indeks Persepsi Korupsi pada 2022 merupakan jumlah paling drastis sejak era reformasi.