Fadel Muhammad: Pidato Ketua MPR Terkait PPHN Sudah Benar

Wakil Ketua MPR RI dari Kelompok DPD Fadel Muhammad

INFO NASIONAL - Wakil Ketua MPR dari Kelompok DPD, Fadel Muhammad, menegaskan dalam rapat gabungan Pimpinan MPR RI dengan Pimpinan Fraksi MPR, Kelompok DPD dan diikuti Badan Pengkajian MPR pada 25 Juli 2022 silam, telah disepakati menerima laporan Badan Pengkajian MPR RI tentang rancangan subtansi Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). 

Seluruh fraksi MPR dan kelompok DPD juga sepakat menggelar sidang paripurna untuk pengambilan keputusan tentang Panitia Ad Hoc MPR yang akan menindak lanjuti rekomendasi Badan Pengkajian MPR untuk menyusun substansi PPHN dan mengkaji tentang bentuk hukum daripadi konvensi ketatanegaraan.

"Jadi apa yang disampaikan Ketua MPR Bambang Soesatyo dalam pidato Sidang Tahunan MPR dan Sidang Gabungan MPR, DPR dan DPD, sudah sesuai dengan hasil rapat gabungan Pimpinan MPR RI dengan Pimpinan Fraksi MPR,” kata Fadel dalam keterangannya, Kamis, 18 Agustus 2022.

Berdasarkan hasil rapat gabungan, seluruh Pimpinan Fraksi dan Kelompok DPD yang hadir dalam rapat gabungan tersebut secara aklamasi menerima laporan Badan Pengkajian MPR RI tentang rancangan subtansi PPHN dan kajian tentang produk hukumnya. Juga disepakati menghadirkan PPHN tanpa melalui amandemen UUD NRI 1945. Salah satu cara dengan Ketetapan MPR melalui konvensi ketatanegaraan.

Fadel menerangkan sesuai original intent pasal 3 UUD NRI Tahun 1945 sebelum diubah, menyatakan bahwa "Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar daripada haluan negara.” Penulisan frasa garis-garis besar daripada haluan negara yang menjadi satu rangkaian kalimat dengan frasa menetapkan Undang-Undang Dasar, mengandung makna, bahwa PPHN yang merupakan garis-garis besar daripada haluan negara, perlu diatur melalui peraturan perundang-undangan yang hierarkinya berada di bawah Undang-Undang Dasar, tetapi harus di atas undang-undang. Alasannya, PPHN tidak boleh lebih filosofis daripada Undang-Undang Dasar, sekaligus tidak boleh bersifat teknis atau teknokratis seperti undang-undang. 

"Idealnya PPHN perlu diatur melalui Ketetapan MPR, dengan melakukan perubahan terbatas terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, untuk saat ini gagasan tersebut sangat sulit untuk direalisasikan. Karenanya, mengingat urgensinya berkaitan dengan momentum lima tahunan, gagasan menghadirkan PPHN yang diatur melalui Ketetapan MPR dapat dihadirkan melalui konvensi ketatanegaraan," kata Fadel. 

Dalam membuat Keputusan MPR harus dilakukan tiga tingkatan pembicaraan. Tingkat pertama, pembahasan dalam sidang paripurna MPR yang didahului oleh penjelasan pimpinan MPR, dilanjutkan dengan pandangan umum fraksi dan kelompok DPD. Kemudian tingkat kedua, pembahasan oleh Panitia Ad Hoc terhadap semua hasil pembicaraan tingkat I, dan hasil pembahasan pada tingkat II. Inilah yang menjadi rancangan keputusan MPR. Dan, tingkat ketiga, pengambilan keputusan oleh sidang paripurna MPR, setelah mendengar laporan pimpinan Panitia Ad Hoc, dan bila perlu kata akhir dari fraksi dan kelompok DPD.

"Awal bulan September yang akan datang, MPR akan menyelenggarakan Sidang Paripurna dengan agenda tunggal pembentukan Panitia Ad Hoc MPR, dengan terlebih dulu memberikan kesempatan kepada Fraksi dan Kelompok DPD untuk menyampaikan pemandangan umumnya. Kita harapkan MPR RI periode ini bisa menuntaskan rekomendasi MPR tentang PPHN yang telah melewati dua periode keanggotaan MPR," ujar Fadel. (*)






BNI dan Bank Nagari Kolaborasi Bangun Sumatera Barat

31 menit lalu

BNI dan Bank Nagari Kolaborasi Bangun Sumatera Barat

Kerja sama ini meliputi pemanfaatan bersama produk, layanan, channel, dan kapabilitas.


Puan Tinjau Pelayanan Paspor WNI Overstay di Arab Saudi

31 menit lalu

Puan Tinjau Pelayanan Paspor WNI Overstay di Arab Saudi

Program pasporisasi digagas lantaran banyak WNI di Arab Saudi yang mengalami overstay, terutama PMI.


Pastikan Pilkades Lancar, Mas Dhito Langsung Tinjau TPS

2 jam lalu

Pastikan Pilkades Lancar, Mas Dhito Langsung Tinjau TPS

Pilkades serentak di Kabupaten Kediri digelar di 57 desa dan diikuti oleh 155 calon kades.


Sambut Akhir Tahun, PNM Gelar Innovation Festival 2022

12 jam lalu

Sambut Akhir Tahun, PNM Gelar Innovation Festival 2022

Festival ini memberikan tantangan pada insan PNM yang memiliki ide untuk menawarkan inovasi sesuai portofolio bisnis perusahaan.


Mendagri Tegaskan Kepulauan Widi Tidak Boleh Pindah ke Tangan Asing

13 jam lalu

Mendagri Tegaskan Kepulauan Widi Tidak Boleh Pindah ke Tangan Asing

Kemedagri sudah mengecek status PT LII dan saat ini izinnya dibekukan.


Kementerian PUPR dan Kemenkeu Serah Terima Barang Milik Negara Tahap 2

13 jam lalu

Kementerian PUPR dan Kemenkeu Serah Terima Barang Milik Negara Tahap 2

Nilai BMN Kementerian PUPR yang diserahterimakan sebesar Rp19,09 triliun.


Foodizz Sukses Selenggarakan Event Kelas CEO - Founders

13 jam lalu

Foodizz Sukses Selenggarakan Event Kelas CEO - Founders

Event itu dilengkapi sesi studi kasus dan saling berbagi pengalaman dan problem solving


Pertamina Patra Niaga Operasikan 3 Terminal LPG Baru

15 jam lalu

Pertamina Patra Niaga Operasikan 3 Terminal LPG Baru

Terminal LPG tersebut berada di Wayame, Jayapura, dan Dumai.


Langkah BNI Kembangkan Jaringan ke Arah Digital

15 jam lalu

Langkah BNI Kembangkan Jaringan ke Arah Digital

Nasabah yang datang ke kantor cabang diarahkan agar selanjutnya bertransaksi melalui digital.


NFA Apresiasi OKKPD yang Berhasil Terbitkan Label Hijau untuk UMKM

16 jam lalu

NFA Apresiasi OKKPD yang Berhasil Terbitkan Label Hijau untuk UMKM

Ada 18 kabupaten yang menerima penghargaan.