KPK Bicara Kemungkinan Limpahkan Kasus Surya Darmadi ke Kejaksaan

Reporter

Editor

Amirullah

Tersangka kasus dugaan penyerobotan lahan kelapa sawit, Surya Darmadi, tiba untuk menjalani pemeriksaan di Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Senin, 15 Agustus 2022. Kejaksaan Agung pada 1 Agustus 2022 menetapkan Surya Darmadi sebagai tersangka atas dugaan penyerobotan lahan kelapa sawit dengan luas 37.095 hektare di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi membuka peluang melimpahkan kasus bos PT Duta Palma Group Surya Darmadi ke Kejaksaan Agung. Deputi Penindakan Karyoto mengatakan pelimpahan ini dimungkinkan mengingat kasus Surya di KPK lebih sederhana, yaitu suap.

KPK ini perkaranya lebih sederhana, yaitu suap,” kata Karyoto di kantornya, Jakarta, Kamis, 18 Agustus 2022.

Karyoto mengatakan dengan pelimpahan itu maka tuntutan untuk Surya Darmadi bisa disatukan. Dia mengatakan Kejaksaan menjerat Surya dengan pasal kerugian negara. Menurut dia, penggunaan pasal tersebut lebih memungkinkan untuk melakukan pemulihan aset dan pengembalian kerugian negara. “Bobot perkaranya lebih berat di Kejaksaan Agung,” kata dia.

Menurut dia, pelimpahan tersebut juga merupakan bagian dari fungsi koordinasi dan supervisi yang dimiliki KPK.

Meski demikian, Karyoto mengatakan pelimpahan itu baru sekedar rencana. Pimpinan KPK, kata dia, masih mendiskusikan langkah tersebut. KPK, kata dia, juga berencana memeriksa Surya pada esok hari. “Nanti akan kami diskusikan dengan pimpinan untuk langkah terbaik,” tutur dia.

KPK menetapkan Surya Darmadi menjadi tersangka pemberi suap dalam alih fungsi lahan hutan di Riau sejak 2014. KPK menyangka dia memberi suap kepada Gubernur Riau saat itu, Annas Maamun. Kasus ini mandek, karena Surya yang berada di luar negeri tak kunjung bisa ditangkap oleh KPK.

Surya baru kembali ke tanah air pada Senin, 15 Agustus 2022 setelah ditetapkan menjadi tersangka korupsi Rp 78 triliun oleh Kejaksaan Agung. Kejaksaan menyangka Surya menyerobot lahan milik negara untuk perkebunan kelapa sawit dengan luas 37.095 hektare di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. 

Lahan tersebut digarap tanpa izin oleh Grup Duta Palma sepanjang 2003-2022. Kejaksaan menengarai penyerobotan lahan ini merugikan negara puluhan triliun rupiah. Selain korupsi, Surya juga ditetapkan menjadi tersangka tindak pidana pencucian uang.

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.






Profil Samanhudi Anwar, Bekas Wali Kota Blitar Perampok Rumah Dinas Penggantinya

1 hari lalu

Profil Samanhudi Anwar, Bekas Wali Kota Blitar Perampok Rumah Dinas Penggantinya

Samanhudi Anwar menjadi tersangka dan ditahan Polda Jatim. Moncer di politik, kejeblos suap ijon proyek gedung SLTP di Blitar.


Pedagang Burung Korban Salah Blokir BCA atas Permintaan KPK, Siapa Ilham Wahyudi Ini?

1 hari lalu

Pedagang Burung Korban Salah Blokir BCA atas Permintaan KPK, Siapa Ilham Wahyudi Ini?

Ilham Wahyudi pedagang burung rekeningnya diblokir BCA atas permintaan KPK. Salah blokir, maksudnya Ilham Wahyudi lain.


Kepala BPKP: Kerugian Korupsi BTS Kominfo Kami Hitung

1 hari lalu

Kepala BPKP: Kerugian Korupsi BTS Kominfo Kami Hitung

Kejaksaan Agung dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) masih menghitung kerugian kasus korupsi BTS di Kominfo.


KPK Ingatkan Nilai Manfaat Dana Haji Bisa Habis Jika Persentase Subsidi Tak Diubah

2 hari lalu

KPK Ingatkan Nilai Manfaat Dana Haji Bisa Habis Jika Persentase Subsidi Tak Diubah

KPK khawatir jemaah tunggu bakal tidak bisa menikmati subsidi dari nilai manfaatnya karena sudah habis terpakai jemaah kloter sebelumnya.


Rekening Penjual Burung Diblokir BCA atas Perintah KPK, YLKI: Melanggar Hak Konsumen

2 hari lalu

Rekening Penjual Burung Diblokir BCA atas Perintah KPK, YLKI: Melanggar Hak Konsumen

YLKI menyatakan seharusnya BCA mengkonfirmasi ke penyidik sebelum memblokir nomor rekening seseorang.


Temui Pimpinan KPK, Menteri Agama Ungkap Dua Saran yang Belum Dilaksanakan

2 hari lalu

Temui Pimpinan KPK, Menteri Agama Ungkap Dua Saran yang Belum Dilaksanakan

Menteri Agama Yaqut bertemu pimpinan KPK membahas saran dan rekomendasi yang pernah diberikan mengenai pelaksanaan haji.


Menteri Agama Ungkap Saran KPK soal Biaya Haji: Kenaikannya Harus Terstruktur

2 hari lalu

Menteri Agama Ungkap Saran KPK soal Biaya Haji: Kenaikannya Harus Terstruktur

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menjelaskan hasil pertemuannya dengan pimpinan KPK hari ini membahas soal rencana kenaikan biaya haji 2023


KPK Bertemu dengan Menteri Agama dan BPKH Bahas Rencana Kenaikan Biaya Haji

2 hari lalu

KPK Bertemu dengan Menteri Agama dan BPKH Bahas Rencana Kenaikan Biaya Haji

KPK mengundang Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan Kepala BPKH Fadlul Imansyah membahas mengenai rencana kenaikan biaya haji 2023 M/1444 H.


BCA Salah Blokir Rekening Penjual Burung, Ini Ilham Wahyudi yang Dimaksud KPK

2 hari lalu

BCA Salah Blokir Rekening Penjual Burung, Ini Ilham Wahyudi yang Dimaksud KPK

Heboh pemblokiran rekening penjual burung oleh Bank Central Asia (BCA), karena bernama sama. Ini Ilham Wahyudi yang dimaksud KPK.


KPK dan BCA Salah Blokir Rekening Penjual Burung, Novel Baswedan: Kurang Verifikasi Data

2 hari lalu

KPK dan BCA Salah Blokir Rekening Penjual Burung, Novel Baswedan: Kurang Verifikasi Data

Eks penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan kasus salah blokir rekening penjual burung oleh KPK dan BCA karena kurang vefikasi data.