Hari Lahir UUD 1945: Perbedaan Piagam Jakarta dan Pembukaan UUD 1945

Pekerja menyiapkan dekorasi untuk persiapan peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, 30 Mei 2017. Saat itu Presiden Soekarno yang merupakan anggota BPUPKI berpidato di sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945. ANTARA/Sigid Kurniawan

TEMPO.CO, Jakarta -Tepat hari ini, 18 Agustus 1945, Undang-Undang Dasar atau UUD 1945 disahkan sebagai konstitusi melalui Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

UUD 1945 telah dirancang dalam sidang kedua Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada 10 hingga 17 Juli 1945.

Sebelumnya, pada 22 Juni 1945, 38 anggota BPUPKI membentuk Panitia Sembilan yang terdiri dari 9 orang untuk merancang Piagam Jakarta yang akan menjadi naskah Pembukaan UUD 1945.

Beda Piagam Jakarta dengan Pembukaan UUD 1945

Menurut catatan sejarah, secara keseluruhan naskah UUD 1945 dirancang pada 29 Mei hingga 16 Juni 1945. Rancangan tersebut dibahas dalam sidang BPUPKI yang diketuai oleh K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat.

BPUPKI telah menjalankan dua kali sidang resmi selama masa tugasnya dan menghasilkan rumusan dasar negara pada sidang pertama. Kemudian rancangan Undang-Undang Dasar termasuk Pembukaan yang memuat dasar negara pada sidang kedua.

Pada 22 Juni 1945, 38 anggota BPUPKI membentuk Panitia Sembilan yang terdiri dari 9 orang untuk merancang Piagam Jakarta yang akan menjadi naskah Pembukaan UUD 1945.

Secara politis, konfigurasi antara anggota BPUPKI dan PPKI hanya menyertakan kekuatan politik nasionalis dan Islamis. Terjadi pertentangan antara gagasan negara nasional sekuler dan negara nasional Islami saat itu. Sehingga menemukan titik kompromi dalam rumusan yang dikenal sebagai Piagam Jakarta atau Jakarta Charter yang disepakati pada sidang kedua BPUPKI.

Kesepakatan kompromis ini diungkapkan dalam rumusan Ketuhanan, yaitu dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya.

Rumusan tersebut pada dasarnya memberikan keistimewaan kepada umat Islam untuk melaksanakan syari’at Islam di Indonesia. Keistimewaan tersebut diberikan sebagai konsekuensi dari kedudukan umat Islam, sebagai bagian terbesar dari penduduk Indonesia.

Berikut bunyi naskah Piagam Jakarta:

MUQADDIMAH

“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

Atas berkat Rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia Merdeka yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Hukum Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasar kepada: Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Pada 7 Agustus 1945, BPUPKI resmi dibubarkan dan digantikan...






Polisi Tangkap Predator Seksual Mengaku Relawan Ambulans, Cabuli Korban di Rumah

11 hari lalu

Polisi Tangkap Predator Seksual Mengaku Relawan Ambulans, Cabuli Korban di Rumah

Predator seksual ini berjenis kelamin laki-laki dengan korban anak-anak.


Membedah Sistem Demokrasi Terpimpin di Era Soekarno Gantikan Demokrasi Liberal

11 November 2022

Membedah Sistem Demokrasi Terpimpin di Era Soekarno Gantikan Demokrasi Liberal

Disebut Demokrasi Terpimpin, yang menggusur Demokrasi Liberal, berciri demokrasi saat itu yang mengandalkan pada kepemimpinan Presiden Soekarno.


Inilah Profil 5 Tokoh yang Diberi Gelar Pahlawan Nasional Tahun 2022

10 November 2022

Inilah Profil 5 Tokoh yang Diberi Gelar Pahlawan Nasional Tahun 2022

Berikut adalah profil singkat lima tokoh yang diberi gelar pahlawan nasional pada 2022.


HNW: Semua Anggota BPUPKI Mestinya Dianugrahi Gelar Pahlawan Nasional.

8 November 2022

HNW: Semua Anggota BPUPKI Mestinya Dianugrahi Gelar Pahlawan Nasional.

Ahmad Sanusi adalah ulama pejuang, salah satu pendiri Ormas Persatuan Umat Islam.


Profil KH Ahmad Sanusi, Ulama asal Jawa Barat dan Anggota BPUPKI Dianugerahi Gelar Pahlawan Nasional

5 November 2022

Profil KH Ahmad Sanusi, Ulama asal Jawa Barat dan Anggota BPUPKI Dianugerahi Gelar Pahlawan Nasional

KH Ahmad Sanusi menjadi satu dari 5 tokoh yang akan diberikan gelar pahlawan nasional. Bagaimana kiprah ulama asal Jawa Barat dan anggota BPUPKI ini?


Guru Besar Universitas Pattimura: RUU Daerah Kepulauan Adalah Turunan UUD 1945

13 Oktober 2022

Guru Besar Universitas Pattimura: RUU Daerah Kepulauan Adalah Turunan UUD 1945

RUU Daereh Kepulauan menjadi penting karena daerah kepulauan memiliki karakteristik dan membutuhkan pendekatan berbeda dari daerah berbasis daratan.


Bela Negara dalam Berbagai Spektrum, di Antaranya Wajib Militer Ala Putin

28 September 2022

Bela Negara dalam Berbagai Spektrum, di Antaranya Wajib Militer Ala Putin

Bela negara dalam spektrum keras, dapat dilakukan dengan cara melindungi negara dari ancaman musuh bersenjata di medan pertempuran.


MK Mulai Uji Gugatan Pengadilan HAM Busyro Muqoddas Cs

27 September 2022

MK Mulai Uji Gugatan Pengadilan HAM Busyro Muqoddas Cs

Mahkamah Konstitusi mulai menggelar sidang perdana pengujian Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM terhadap UUD 1945.


Seluk-beluk Pro Justitia: Prinsip dan Undang-undang di Balik Proses Penegakan Hukum

10 September 2022

Seluk-beluk Pro Justitia: Prinsip dan Undang-undang di Balik Proses Penegakan Hukum

Secara terminologi, pro justitia berasal dari kata for justice yang bermakna demi keadilan dalam proses penegakan hukum.


Hari Konstitusi, Wapres dan Ketua MPR Ingatkan Kembali Maknanya

18 Agustus 2022

Hari Konstitusi, Wapres dan Ketua MPR Ingatkan Kembali Maknanya

Konstitusi juga membantu negara pulih dari krisis, khususnya Pandemi Covid-19