Bertanggung Jawab Langsung kepada Presiden, Begini Struktur Organisasi PPATK

Reporter

Editor

Nurhadi

Logo PPATK

TEMPO.CO, Jakarta - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK merupakan lembaga independen yang bertugas untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.

Lembaga ini belakangan ini menjadi sorotan publik setelah berulang kali turut terlibat dalam pengusutan kasus penyelewengan dana yang dilakukan oleh lembaga filantropi Aksi Cepat Tanggap atau ACT dan dugaan transaksi senilai Rp 200 juta dari rekening Brigadir J atau Nofriansyah Yoshua Hutabarat 

Merujuk ppatk.go.id, lembaga ini pertama kali dikenalkan dalam Undang-Undang atau UU Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Kini UU tersebut telah digantikan dengan landasan hukum yang lebih komprehensif, yaitu UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Kehadiran UU terbaru tersebut memperkuat posisi PPATK sebagai lembaga independen yang bebas dari intervensi kekuatan dan kekuasaan mana pun. Dengan kata lain, setiap entitas dilarang ikut campur dalam pelaksanaan tugas dan wewenang PPATK.

Karena itu, PPATK bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Bahkan setiap enam bulan sekali, sebagai bentuk akuntabilitas, PPATK diwajibkan membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan wewenang kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Secara struktural, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tersebut, PPATK didukung oleh badan organisasi yang diatur dalam Peraturan Kepala PPATK Nomor  PER-07/1.01/PPATK/08/12 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Dalam aturan tersebut, secara bertingkat, susunan organisasi di PPATK adalah sebagai berikut:

  1. Kepala PPATK
  2. Wakil Kepala PPATK
  3. Sekretaris Utama PPATK
  4. Deputi Bidang Pencegahan
  5. Deputi Bidang Pemberantasan
  6. Pusat Teknologi Informasi
  7. Inspektorat
  8. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT)
  9. Jabatan Fungsional
  10. Tenaga Ahli

Sementara itu, di tingkat internasional, keberadaan PPATK ini layaknya Financial Intelligence Unit atau FIU yang bertugas menerima laporan transaksi keuangan, melakukan analisis atas laporan transaksi keuangan, dan meneruskan hasil analisis kepada lembaga penegak hukum. 

ACHMAD HANIF IMADUDDIN

Baca juga: 5 Fakta Seputar Pengelolaan Dana ACT yang Diungkap PPATK






OJK Optimistis Tren Positif Kinerja Sektor Keuangan bakal Berlanjut Tahun Ini

16 menit lalu

OJK Optimistis Tren Positif Kinerja Sektor Keuangan bakal Berlanjut Tahun Ini

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) optimistis dengan tren positif kinerja sektor keuangan pada 2023.


Deretan Anak Buah yang Kecewa pada Ferdy Sambo di Kasus Brigadir J

2 hari lalu

Deretan Anak Buah yang Kecewa pada Ferdy Sambo di Kasus Brigadir J

Ferdy Sambo membuat sejumlah skenario untuk menutupi Kasus pembunuhan Brigadir J. Namun upaya tersebut gagal bahkan menyeret anak buahnya


Rangkuman Sidang Ferdy Sambo Cs Pekan Ini, Dilema Jaksa soal Tuntutan 12 Tahun Richard Eliezer

2 hari lalu

Rangkuman Sidang Ferdy Sambo Cs Pekan Ini, Dilema Jaksa soal Tuntutan 12 Tahun Richard Eliezer

Sidang kasus Brigadir J dengan terdakwa Ferdy Sambo cs, telah memasuki agenda pembacaan replik, duplik, dan pleidoi. Berikut merupakan rangkumannya


KPK Dalami Dugaan Pencucian Uang Lukas Enembe

2 hari lalu

KPK Dalami Dugaan Pencucian Uang Lukas Enembe

KPK memanggil 8 saksi yang dianggap mengetahui pencucian uang Gubernur Papua Lukas Enembe.


Kuasa Hukum Putri Candrawathi Nilai Jaksa Langgar Prinsip Unus Testis Nullus Testis

4 hari lalu

Kuasa Hukum Putri Candrawathi Nilai Jaksa Langgar Prinsip Unus Testis Nullus Testis

tim kuasa hukum Putri Candrawathi menyebut replik jaksa penuntut umum yang disampaikan sebagai tanggapan pleidoi kliennya hanya berisi asumsi klaim ko


Kuasa Hukum Putri Candrawathi Anggap Replik Jaksa Menyedihkan dan Nyaris Sia-sia

4 hari lalu

Kuasa Hukum Putri Candrawathi Anggap Replik Jaksa Menyedihkan dan Nyaris Sia-sia

Jaksa menuturkan kuasa hukum Putri Candrawathi seharusnya mempersiapkan bukti-bukti valid tentang pelecehan dan pemerkosaan di awal persidangan.


FBI Geledah Rumah Joe Biden, Tidak Temukan Dokumen Rahasia Tercecer

4 hari lalu

FBI Geledah Rumah Joe Biden, Tidak Temukan Dokumen Rahasia Tercecer

Departemen Kehakiman AS tidak menemukan dokumen rahasia selama pencarian tiga setengah jam di rumah pantai Presiden Joe Biden di Rehoboth, Delaware.


Profil Shinhan Bank Telah Berusia 126 Tahun, Bank Tertua di Korea Selatan

4 hari lalu

Profil Shinhan Bank Telah Berusia 126 Tahun, Bank Tertua di Korea Selatan

Tepat 126 tahun lalu, Shinhan Bank didirikan di Seoul Korea Selatan, dan menjadi bank tertua yang sampai sekarang masih tetap eksis.


KPK Dalami Peran Lukas Enembe Dalam Penentuan Pemenang Tender Proyek di Papua

4 hari lalu

KPK Dalami Peran Lukas Enembe Dalam Penentuan Pemenang Tender Proyek di Papua

KPK memeriksa dua saksi untuk mendalami peran Lukas Enembe dalam penentuan pemenang tender proyek di Papua.


Apa itu Shadow Banking? Fenomena Keuangan yang Dinilai Berbahaya

5 hari lalu

Apa itu Shadow Banking? Fenomena Keuangan yang Dinilai Berbahaya

Mengenal apa itu shadow banking yang timbul akibat lemahnya regulasi keuangan dan bahayanya bagi stabilitas ekonomi suatu negara.