Tangani Kasus ACT hingga Brigadir J, Ini Tugas, Fungsi, dan Wewenang PPATK

Reporter

Editor

Nurhadi

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menyampaikan pemaparan dua dekade gerakan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, di kantornya, Kamis, 14 April 2022 (Martha Warta Silaban/TEMPO)

TEMPO.CO, Jakarta - Belakangan ini nama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK kerap kali mewarnai ragam pemberitaan di media nasional ataupun sosial. 

Sebelumnya, PPATK diberitakan menemukan indikasi tindak pidana pencucian uang terhadap aksi terorisme yang dilakukan oleh lembaga filantropi Aksi Cepat Tanggap atau ACT. Teranyar, PPATK sedang mengusut dugaan transaksi senilai Rp 200 juta dari rekening Brigadir J atau Nofriansyah Yoshua Hutabarat setelah meninggal.

Sering kali terlibat dalam urusan transaksi dan pencucian uang, lantas sebenarnya apa tugas dan wewenang PPATK?

Tugas, Fungsi, dan Wewenang PPATK

Dikutip dari ppid.ppatk.go.id, tugas utama PPATK adalah mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Dalam melaksanakan tugas tersebut, setidaknya PPATK memiliki empat fungsi sebagai berikut:

  1. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
  2. Pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK.
  3. Pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor.
  4. Analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lain.

Secara terperinci, dalam menjalankan fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, PPATK memiliki kewenangan sebagai berikut:

  1. Meminta dan mendapatkan data atau informasi dari instansi pemerintah atau lembaga swasta terlapor.
  2. Menetapkan pedoman identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan.
  3. Mengoordinasikan upaya pencegahan pencucian uang dengan instansi terkait.
  4. Memberikan rekomendasi kepada pemerintah terkait pencegahan tindak pencucian uang.
  5. Menyelenggarakan program pendidikan, pelatihan, dan sosialisasi terkait pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Sementara itu, dalam fungsi pengelolaan data dan informasi, PPATK berwenang menyelenggarakan sistem informasi sebagaimana mestinya dan dikecualikan dari ketentuan kerahasiaan.

Terkait fungsi pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor, PPATK berwenang adalah sebagai berikut:

  1. Menetapkan ketentuan dan pedoman tata cara pelaporan bagi pihak pelapor.
  2. Melakukan audit kepatuhan atau audit khusus.
  3. Menyampaikan informasi dari hasil audit kepada lembaga yang berwenang.
  4. Memberikan peringatan kepada pihak pelapor yang melanggar kewajiban pelaporan.

Terakhir, wewenang PPATK dalam fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi adalah sebagai berikut:

  1. Meminta dan menerima laporan dan informasi dari pihak pelapor.
  2. Meminta informasi kepada instansi atau pihak terkait.
  3. Meneruskan informasi atau hasil analisis kepada instansi peminta.
  4. Meminta keterangan kepada pihak pelapor dan pihak lain terkait dugaan tindak pidana pencucian uang,
  5. Merekomendasikan instansi penegak hukum terkait pentingnya melakukan penyadapan atas informasi atau dokumen elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  6. Meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian transaksi yang mencurigakan
  7. Meminta informasi perkembangan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana.
  8. Mengadakan kegiatan administratif lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan.
  9. Meneruskan hasil analisis atau pemeriksaan kepada penyidik.

Apabila merujuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya tersebut, terhadap PPATK tidak berlaku peraturan perundang-undangan dan kode etik perihal kerahasiaan.

Sederhananya, selama penyelidikan dan penyidikan, tidak boleh ada transaksi atau informasi yang ditutup-tutupi dari PPATK terkait dugaan pencucian uang.

ACHMAD HANIF IMADUDDIN

Baca juga: PPATK Jelaskan Alasan Baru Blokir Rekening ACT






Jaksa Sebut Pengacara Ferdy Sambo, Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal berasal dari Tim yang Sama, Berupaya Kaburkan Peristiwa

8 jam lalu

Jaksa Sebut Pengacara Ferdy Sambo, Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal berasal dari Tim yang Sama, Berupaya Kaburkan Peristiwa

JPU menyinggung tim pengacara terdakwa, Ferdy Sambo, Kuat Ma'ruf, dan Ricky Rizal berasal dari tim yang sama


Jaksa Minta Hakim Tolak Pleidoi dan Tetap Hukum Ferdy Sambo Seumur Hidup

22 jam lalu

Jaksa Minta Hakim Tolak Pleidoi dan Tetap Hukum Ferdy Sambo Seumur Hidup

Jaksa menilai pleidoi penasihat hukum Ferdy Sambo patut dikesampingkan karena tidak memiliki dasar yuridis yang kuat.


Irfan Widyanto Dituntut 1 Tahun Penjara karena Menyita CCTV Tanpa Prosedur yang Sah

22 jam lalu

Irfan Widyanto Dituntut 1 Tahun Penjara karena Menyita CCTV Tanpa Prosedur yang Sah

Hal yang memberatkan Irfan Widyanto antara lain ia merupakan perwira Polri yang seharusnya mempunyai pengetahuan yang lebih.


Hendra Kurniawan Dituntut 3 Tahun Penjara dan Denda Rp 20 Juta

22 jam lalu

Hendra Kurniawan Dituntut 3 Tahun Penjara dan Denda Rp 20 Juta

Jaksa menuntut Hendra Kurniawan dengan hukuman tiga tahun penjara dan denda Rp 20 juta dengan subsider tiga bulan kurungan.


Mahfud MD Doakan Richard Eliezer Dapat Hukuman Ringan, tapi Ingatkan Tetap Sportif

23 jam lalu

Mahfud MD Doakan Richard Eliezer Dapat Hukuman Ringan, tapi Ingatkan Tetap Sportif

Mahfud mengingatkan bahwa majelis hakimlah yang akan memutus hukuman dan mengingatkan Richard Eliezer untuk bersikap sportif.


Jaksa Tuntut Baiquni Wibowo Hukuman Dua Tahun Penjara

23 jam lalu

Jaksa Tuntut Baiquni Wibowo Hukuman Dua Tahun Penjara

Jaksa menuntut Baiquni Wibowo dengan hukuman penjara dua tahun dan denda Rp 10 juta subsider tiga bulan penjara dalam kasus obstruction of justice


UU PPSK, OJK: Amanah yang Luar Biasa Tantangannya

1 hari lalu

UU PPSK, OJK: Amanah yang Luar Biasa Tantangannya

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) buka suara soal Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.


Agus Nur Patria Dituntut 3 Tahun Penjara dan Denda Rp 20 Juta di Kasus Obstruction of Justice

1 hari lalu

Agus Nur Patria Dituntut 3 Tahun Penjara dan Denda Rp 20 Juta di Kasus Obstruction of Justice

Jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Agus Nur Patria dengan hukuman tiga tahun penjara dan denda sebesar Rp 20 juta subsider tiga bulan penjara


Minta Hakim Tolak Pleidoi Ricky Rizal, JPU Duga Terdakwa Tahu Rencana Ferdy Sambo

1 hari lalu

Minta Hakim Tolak Pleidoi Ricky Rizal, JPU Duga Terdakwa Tahu Rencana Ferdy Sambo

JPU meminta majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar menolak pleiodoi atau pembelaan terdakwa Ricky Rizal.


Soal Gerakan Bawah Tanah Membebaskan Ferdy Sambo, Mahfud Md: Tunggu Vonis

1 hari lalu

Soal Gerakan Bawah Tanah Membebaskan Ferdy Sambo, Mahfud Md: Tunggu Vonis

Menurut Mahfud Md, ada yang bergerilya ingin Ferdy Sambo dibebaskan, ada pula yang ingin Sambo dihukum.