KPK Periksa Wakil Bupati Pemalang di Kasus Jual-Beli Jabatan Mukti Agung Wibowo

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Tersangka Bupati Pemalang nonaktif Mukti Agung Wibowo menutupi wajahnya saat menuju mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan perdana di Gedung KPK, Jakarta, Senin, 15 Agustus 2022. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil Wakil Bupati Pemalang Mansur Hidayat untuk diperiksa. Dia akan diperiksa sebagai saksi di kasus jual-beli jabatan yang menyeret Bupati Pemalang nonaktif Mukti Agung Wibowo menjadi tersangka.

“Dipanggil sebagai saksi,” kata Pelaksana tugas Juru bicara KPK Ali Fikri, Kamis, 18 Agustus 2022.

Ali belum menjelaskan materi pemeriksaan untuk Mansur. Ali mengatakan pemeriksaan akan dilakukan di Kepolisian Resor Pemalang hari ini. Selain Mansur, KPK juga memanggil 12 orang lainnya menjadi saksi.

Di antaranya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pemalang, Abdul Rachman; Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Pemalang, Suhirman; Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kab. Pemalang, Mubarak Ahmad; Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Pemalang Bambang Haryono dan honorer Dinas Kominfo Kab Pemalang, Sagita Budi Utomo.

Selain itu, KPK akan memeriksa Sekretaris Dinas Kominfo Kab Pemalang, Joko Ngatmo; Kabid Pasar  Dinas Koperasi dan UMKM, Perindustrian Perdagangan Kab Pemalang Imam Fahrudin; Kabid Industri Dinas Koperasi dan UMKM, Perindustrian Perdagangan Kab Pemalang Eko Wijayanto; karyawan BUMD. PT Aneka Usaha Arum; Kabid Bina Marga  Dinas PU dan Tata Ruang Kab Pemalang Abdul Muis; Kabid SDA Dinas PU dan Tata Ruang Kab Pemalang Yuniar Teguh Santoso; dan ibu rumah tangga Susanti Utama.

KPK menetapkan Mukti Agung Wibowo menjadi tersangka suap jual-beli jabatan di Pemerintah Kabupaten Pemalang. Dia disangka menerima suap sebanyak Rp 6 miliar dari seleksi sejumlah jabatan dan penerimaan dari pihak swasta.

Dalam kasus ini, KPK turut menetapkan lima orang lainnya sebagai tersangka. Mereka yakni berinisial AJW selaku pihak swasta, pejabat sekda SM, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) SG, Kepala Dinas Kominfo YN, serta Kepala Dinas PUPR berinisial MS.

Baca juga: KPK Sita Uang dan Dokumen dalam Penggeledahan Enam Lokasi di Pemalang






KPK Ingatkan Nilai Manfaat Dana Haji Bisa Habis Jika Persentase Subsidi Tak Diubah

19 jam lalu

KPK Ingatkan Nilai Manfaat Dana Haji Bisa Habis Jika Persentase Subsidi Tak Diubah

KPK khawatir jemaah tunggu bakal tidak bisa menikmati subsidi dari nilai manfaatnya karena sudah habis terpakai jemaah kloter sebelumnya.


Rekening Penjual Burung Diblokir BCA atas Perintah KPK, YLKI: Melanggar Hak Konsumen

20 jam lalu

Rekening Penjual Burung Diblokir BCA atas Perintah KPK, YLKI: Melanggar Hak Konsumen

YLKI menyatakan seharusnya BCA mengkonfirmasi ke penyidik sebelum memblokir nomor rekening seseorang.


Temui Pimpinan KPK, Menteri Agama Ungkap Dua Saran yang Belum Dilaksanakan

21 jam lalu

Temui Pimpinan KPK, Menteri Agama Ungkap Dua Saran yang Belum Dilaksanakan

Menteri Agama Yaqut bertemu pimpinan KPK membahas saran dan rekomendasi yang pernah diberikan mengenai pelaksanaan haji.


Menteri Agama Ungkap Saran KPK soal Biaya Haji: Kenaikannya Harus Terstruktur

21 jam lalu

Menteri Agama Ungkap Saran KPK soal Biaya Haji: Kenaikannya Harus Terstruktur

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menjelaskan hasil pertemuannya dengan pimpinan KPK hari ini membahas soal rencana kenaikan biaya haji 2023


KPK Bertemu dengan Menteri Agama dan BPKH Bahas Rencana Kenaikan Biaya Haji

1 hari lalu

KPK Bertemu dengan Menteri Agama dan BPKH Bahas Rencana Kenaikan Biaya Haji

KPK mengundang Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan Kepala BPKH Fadlul Imansyah membahas mengenai rencana kenaikan biaya haji 2023 M/1444 H.


BCA Salah Blokir Rekening Penjual Burung, Ini Ilham Wahyudi yang Dimaksud KPK

1 hari lalu

BCA Salah Blokir Rekening Penjual Burung, Ini Ilham Wahyudi yang Dimaksud KPK

Heboh pemblokiran rekening penjual burung oleh Bank Central Asia (BCA), karena bernama sama. Ini Ilham Wahyudi yang dimaksud KPK.


KPK dan BCA Salah Blokir Rekening Penjual Burung, Novel Baswedan: Kurang Verifikasi Data

1 hari lalu

KPK dan BCA Salah Blokir Rekening Penjual Burung, Novel Baswedan: Kurang Verifikasi Data

Eks penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan kasus salah blokir rekening penjual burung oleh KPK dan BCA karena kurang vefikasi data.


Jokowi Minta Angka Stunting Turun 14 Persen pada 2024, Ini Fakta Stunting di Indonesia

1 hari lalu

Jokowi Minta Angka Stunting Turun 14 Persen pada 2024, Ini Fakta Stunting di Indonesia

Angka stunting di Indonesia diklaim turun sekitar 15 persen sejak Presiden Jokowi menjabat.


Heboh Rekening Penjual Burung Diblokir BCA, KPK: Nama dan Tanggal Lahir Sama dengan Tersangka

1 hari lalu

Heboh Rekening Penjual Burung Diblokir BCA, KPK: Nama dan Tanggal Lahir Sama dengan Tersangka

Pemblokiran rekening penjual burung oleh Bank Central Asia (BCA) menghebohkan. Ada kesamaan nama dan tanggal lahir dengan tersangka kasus korupsi.


Soal Perlintasan Buron KPK, Dirjen Imigrasi: Datanya Banyak, Bisa Dicek

1 hari lalu

Soal Perlintasan Buron KPK, Dirjen Imigrasi: Datanya Banyak, Bisa Dicek

Silmy Karim menyebut Imigrasi memiliki sejumlah data yang mungkin akan membantu pencarian para buron KPK.