Farhat Abbas Layangkan Gugatan ke Bawaslu Soal Keputusan KPU yang Tak Loloskan Partai Pandai

Reporter

Editor

Febriyan

Advokat Farhat Abbas mendaftarkan partai bentukannya yang bernama Partai Negeri Daulat Indonesia (Pandai) ke KPU sebagai calon peserta Pemilu 2024. TEMPO/Dewi Nurita

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Negeri Daulat Indonesia (Pandai) Farhat Abbas tak terima dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menyatakan partainya tidak melengkapi dokumen pendaftaran, sehingga tidak bisa lanjut ke tahap verifikasi alias gagal terdaftar menjadi calon peserta pemilu 2024. Farhat akan mengajukan gugatan ke Bawaslu.

"Hari ini kami akan gugat KPU ke Bawaslu sampai final di pengadilan," ujar Farhat saat dihubungi, Rabu, 18 Agustus 2022.

Farhat mendaftarkan partainya sebagai calon peserta Pemilu 2024 ke KPU di hari pertama pendaftaran pada 1 Agustus 2022. Saat itu, Farhat mengakui bahwa belum seluruh data dokumen pendaftaran diunggah ke akun Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) yang telah disediakan KPU.

Namun, Farhat mengaku belakangan sudah melengkapi seluruh persyaratan sesuai rentang waktu yang diberikan hingga 14 Agustus 2022.

"Bahwa pada pada tanggal 14 Agustus 2022 karena waktunya terbatas, Partai Negeri Daulat Indonesia melengkapi seluruh kelengkapan pendaftaran partai politik sebagai peserta Pemilu melalui dokumen soft file. Namun, KPU tidak melakukan pemeriksaan seluruh kelengkapan pendaftaran PANDAI yang dikirim melalui soft file. Bahwa apabila KPU memeriksa seluruh kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran, maka PANDAI dapat terdaftar sebagai Peserta Pemilu Tahun 2024 yang dinyatakan lengkap," demikian salah satu poin permohonan gugatan yang akan diajukan ke Bawaslu.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebelumnya menyatakan telah siap menerima gugatan partai politik yang tidak berhasil lolos pendaftaran.

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan partai politik yang tak lolos fase pendaftaran bisa mengajukan gugatan ke Bawaslu dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

"Menurut UU dan Perbawaslu, dan Surat Edaran Ketua Bawaslu, maka proses permohonan sengketa bisa diajukan," kata Bagja, Senin, 15 Agustus 2022.

Bagja menjelaskan pengajuan permohonan sengketa bisa dilakukan maksimal tiga hari sejak dikeluarkannya Keputusan KPU atau Berita Acara KPU.

KPU sebelumnya tak meloloskan Partai Pandai ke tahap verifikasi sebagai calon peserta Pemilu 2024. Selain Partai Pandai besutan Farhat Abbas, terdapat 15 partai lainnya seperti Partai Beringin Karya (Berkarya) besutan mantan Danjen Kopassus Muchdi Purwoprandjono hingga Partai Pelita besutan mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Din Syamsuddin. 






Musra Relawan Jokowi Diikuti Kelompok Pendukung Ganjar Pranowo hingga Arsjad Rasjid

4 jam lalu

Musra Relawan Jokowi Diikuti Kelompok Pendukung Ganjar Pranowo hingga Arsjad Rasjid

Musra relawan Jokowi di Yogyakarta diikuti berbagai kelompok yang mendukung tokohnya masing-masing.


Sejak 2015, Kantor Bawaslu Kota Depok Pindah Kontrakan Empat Kali

1 hari lalu

Sejak 2015, Kantor Bawaslu Kota Depok Pindah Kontrakan Empat Kali

Bawaslu Kota Depok belum memiliki kantor sendiri dan harus mengontrak


Bawaslu Kota Depok Belum Punya Kantor Sendiri, Ngontrak Rp110 Juta per Tahun

2 hari lalu

Bawaslu Kota Depok Belum Punya Kantor Sendiri, Ngontrak Rp110 Juta per Tahun

Bawaslu Kota Depok berharap pemerintah memfasilitasi mereka menyediakan kantor permanen


Ketua DPP NasDem Ungkap Pertemuan Jokowi dan Surya Paloh: Melepas Rindu, Singgung Pemilu

2 hari lalu

Ketua DPP NasDem Ungkap Pertemuan Jokowi dan Surya Paloh: Melepas Rindu, Singgung Pemilu

Sugeng Suparwoto pertegas kalau pertemuan antara Presiden Jokowi dan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh merupakan kunjungan melepaskan rindu.


Syarat Mendaftar Pantarlih Pemilu 2024, Apa Saja?

2 hari lalu

Syarat Mendaftar Pantarlih Pemilu 2024, Apa Saja?

Panitia Pemutakhiran Data Pemilih atau pantarlih salah satu badan yang membantu KPU


Demokrat DKI Perkuat Mesin Partai Sembari Tunggu Keputusan Anies Baswedan Capres 2024

2 hari lalu

Demokrat DKI Perkuat Mesin Partai Sembari Tunggu Keputusan Anies Baswedan Capres 2024

DPD Demokrat DKI Jakarta fokus memperkuat mesin partai sembari menunggu keputusan Majelis Tinggi Partai Demokrat soal Anies Baswedan Capres 2024.


Pantarlih dalam Tahapan Pemilu, Apa Tugas dan Tanggung Jawabnya?

2 hari lalu

Pantarlih dalam Tahapan Pemilu, Apa Tugas dan Tanggung Jawabnya?

KPU selama penyelenggaraan pemilu juga dibantu panitia pemutakhiran data pemilih atau pantarlih.


Pengamat Sebut Peluang Ridwan Kamil Maju Capres Tertutup Setelah Gabung Golkar

2 hari lalu

Pengamat Sebut Peluang Ridwan Kamil Maju Capres Tertutup Setelah Gabung Golkar

Peluang Ridwan Kamil untuk maju calon presiden atau calon wakil presiden dinilai tertutup setelah resmi bergabung ke Golkar. Apa alasannya?


AHY Berharap Penetapan Pendamping Anies Baswedan Bukan Kawin Paksa

3 hari lalu

AHY Berharap Penetapan Pendamping Anies Baswedan Bukan Kawin Paksa

AHY menilai bakal Capres Anies Baswedan akan independen tanpa intervensi dari pihak manapun dalam menentukan cawapresnya di Pemilu 2024


Ketua Partai Ummat Lumajang Optimistis Raup Pemilih Lintas Agama

4 hari lalu

Ketua Partai Ummat Lumajang Optimistis Raup Pemilih Lintas Agama

Ketua DPD Partai Ummat Kabupaten Lumajang, Suharyo AP merasa bisa bergerak di semua lini sosial kemasyarakatan ketika bersilaturahmi.