Jokowi Minta Menteri Tak Bekerja Standar Saat Kondisi Dunia Sedang Tak Normal

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Presiden Joko Widodo berpose dengan mengenakan baju adat Dolomani dari provinsi Sulawesi Tenggara saat Upacara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-77 Republik Indonesia di Istana Negara, 17 Agustus 2022. FOTO/Muchlis Jr/Biro Pers Sekretariat Presiden

TEMPO.CO, Jakarta -  Presiden Joko Widodo atau Jokowi menuntut para menteri dan pejabat pemerintahan lain tidak hanya bekerja standar dan melakukan rutinitas biasa karena kondisi dunia sedang tidak normal.

"Kita tidak boleh bekerja standar, tidak bisa lagi, karena keadaannya tidak normal. Kita tidak boleh bekerja rutinitas, kaerna memang keadaannya tidak normal," kata Jokowi dalam Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2022 di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 18 Agustus 2022.

"Tidak bisa kita memakai standarr-standar baku, standar-standar pakem, tidak bisa. Para menteri, gubernur, bupati, wali kota, juga sama, tidak bisa lagi kita bekerja rutinitas, tidak," kata Presiden.

Penyebabnya, menurut Presiden Jokowi, dunia sedang menghadapi situasi yang tidak mudah.

"Dunia menghadapi situasi yang sangat sulit. Semua negara menghadapi situasi yang sangat-sangat sulit. Dimulai dari pandemi Covid-19 yang belum pulih dan beberapa negara saat ini masih pada angka yang tinggi, kemudian masuk muncul perang, muncul krisis pangan, muncul krisis energi, muncul krisis keuangan, inilah yang saya bilang tadi keadaan yang sangat sulit," jelas Presiden.

Dia menyebut para pejabat pemerintah tidak bisa hanya bekerja melihat angka makro.

"Tidak bisa, tidak akan jalan, percaya saya. Makro dilihat, mikro dilihat, lebih lagi harus detail juga dilihat lewat angka-angka dan data-data karena memang keadaannya tidak normal," ungkap Presiden.

Presiden Jokowi meminta agar para bupati, wali kota, dan gubernur betul-betul mau bekerja sama dengan Tim TPID di daerah dan Tim Inflasi di pusat.

"Tanyakan di daerah kita apa yang harganya naik, yang menyebabkan inflasi? Bisa saja beras, bisa. Bisa saja tadi, bawang merah bisa, bisa saja cabai dan dicek Tim Pengendali Inflasi Pusat cek, daerah mana yang memiliki pasokan cabai yang melimpah atau pasokan beras yang melimpah, disambungkan. Ini harus disambungkan karena negara ini negara besar sekali (ada) 514 kabupaten/kota dan 37 provinsi dengan DOB (daerah otonomi baru) yang baru. Ini negara besar," kata Jokowi.

Berdasarkan catatan Bank Indonesia maupun Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, inflasi di Indonesia saat ini mencapai 4,94 persen atau lebih besar dari target inflasi 3 persen +/- 1 persen namun masih lebih rendah dibanding negara-negara lain.

"Lihat negara-negara lain coba, tinggi-tinggi banget sudah, di atas 5. Ada yang sudah di angka 79 persen, Uni Eropa sudah 8,9 persen, Amerika Serikat sudah 9,1 kemarin turun 8,5 persen, bukan sesuatu yang mudah dan ini menjadi momok semua negara," kata dia.

Baca juga: Sidang Nota Keuangan MPR, Jokowi Klaim Indonesa Berhasil Tangani Krisis Global






Jokowi Ajukan Kasasi, Sidang Pencemaran Udara Jakarta Berlanjut

22 menit lalu

Jokowi Ajukan Kasasi, Sidang Pencemaran Udara Jakarta Berlanjut

Sidang pencemaran udara Jakarta dilanjutkan. Sebab, Presiden Joko Widodo alias Jokowi dan Menteri LHK mengajukan kasasi.


Hasto Sebut PDIP Terbuka bagi Kaesang untuk Terjun ke Politik

55 menit lalu

Hasto Sebut PDIP Terbuka bagi Kaesang untuk Terjun ke Politik

Hasto Kristiyanto mengatakan PDIP terbuka untuk putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, yang ingin terjun ke politik


Pertemuan Jokowi - Surya Paloh, Pengamat Sebut Momentum Rekonsiliasi Politik

1 jam lalu

Pertemuan Jokowi - Surya Paloh, Pengamat Sebut Momentum Rekonsiliasi Politik

Adi Prayitno, menyebut pertemuan empat mata antara Surya Paloh dengan Jokowi merupakan pertanda hubungan keduanya baik-baik saja


Pengamat Prediksi Isu Reshuffle dan Anies Jadi Topik Pertemuan Jokowi - Surya Paloh

2 jam lalu

Pengamat Prediksi Isu Reshuffle dan Anies Jadi Topik Pertemuan Jokowi - Surya Paloh

Adi Prayitno, menyebut isu reshuffle dan pencapresan Anies Baswedan diduga jadi pembahasan antara Surya Paloh dengan Presiden Jokowi.


Kaesang Bakal Susul Gibran Masuk Politik, Pengamat Singgung Dinasti Politik hingga Aji Mumpung

2 jam lalu

Kaesang Bakal Susul Gibran Masuk Politik, Pengamat Singgung Dinasti Politik hingga Aji Mumpung

Ubedilah Badrun menyebut masuknya Gibran Rakabuming ke politik merupakan bagian dari praktik dinasti politik yang bersembunyi di balik politik elektoral.


Kaesang Ingin Masuk Politik, Gibran Sebut Jokowi Masih Tidak Percaya atas Keputusan Itu

6 jam lalu

Kaesang Ingin Masuk Politik, Gibran Sebut Jokowi Masih Tidak Percaya atas Keputusan Itu

Gibran menyebut ayahnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak percaya dengan keputusan Kaesang untuk terjun ke dunia politik


Dukung Jokowi 3 Periode Lalu Tuntut 9 tahun Jabatan Kades, Ini Profil Surta Wijaya Ketua Umum DPP Apdesi

7 jam lalu

Dukung Jokowi 3 Periode Lalu Tuntut 9 tahun Jabatan Kades, Ini Profil Surta Wijaya Ketua Umum DPP Apdesi

Surta Wijaya Ketua DPP Apdesi yang juga Kepala Desa Babakan Asem, Teluk Naga, Tangerang periode 2019-2025. Ini kontroversinya dukung Jokowi 3 periode.


Cegah Lonjakan Kasus Covid-19 di Masa Transisi Menuju Endemi, Heru Budi Tetapkan 4 Kegiatan

9 jam lalu

Cegah Lonjakan Kasus Covid-19 di Masa Transisi Menuju Endemi, Heru Budi Tetapkan 4 Kegiatan

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono resmi mencabut aturan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).


4 Fakta Pertemuan Surya Paloh dan Presiden Jokowi di Istana

17 jam lalu

4 Fakta Pertemuan Surya Paloh dan Presiden Jokowi di Istana

Pertemuan Surya Paloh dan Jokowi berlangsung saat isu reshuffle kabinet santer beredar.


Heru Budi Ingin Sekda DKI yang Paham Soal Anggaran

19 jam lalu

Heru Budi Ingin Sekda DKI yang Paham Soal Anggaran

Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengaku tak memiliki kriteria khusus untuk calon Sekda DKI. Dia hanya ingin Sekda yang memahami anggaran.