Ahmad Basarah: PPHN Hasil Panitia Ad Hoc Permudah Amendemen Terbatas UUD 1945

Reporter

Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta, Selasa (19/7/22).

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah mengatakan Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN) yang disusun Panitia Ad Hoc MPR akan mempermudah realisasi amendemen UUD 1945.

“PPHN hasil Panitia Ad Hoc MPR tersebut dapat dijadikan semacam dokumen kearifan yang mempermudah MPR Periode 2024-2029 jika disepakati merealisasikan amendemen UUD NRI 1945 secara terbatas," kata Ahmad Basarah dalam keterangannya Rabu 17 Agustus 2022.


Pimpinan dan anggota MPR pada periode mendatang, kata dia, tidak lagi memulai dari nol untuk memulai proses amendemen terbatas UUD tersebut karena bahan-bahannya sudah disiapkan oleh MPR Periode 2019-2024.

Dia mengharapkan pembentukan panitia ad hoc yang akan menyusun substansi Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN) akan menghasilkan dokumen kenegaraan yang dapat dijadikan acuan.

Basarah mengatakan dokumen itu menjadi acuan pemerintah dan DPR dalam merevisi UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 20 tahun yang akan berakhir pada 2025.

Penegasan Basarah tersebut untuk merespons Pidato Politik Ketua MPR RI Bambang Soesatyo pada Sidang Tahunan MPR RI, 16 Agustus 2022.

Pidato Bambang Soesatyo yang mengatakan akan dibentuk Panitia Ad Hoc MPR pada Sidang Paripurna MPR yang akan diselenggarakan pada September 2022 adalah tindak lanjut dari keputusan Rapat Gabungan Pimpinan MPR dengan Pimpinan Fraksi dan Kelompok DPD RI pada 25 Juli 2022.

“Semua Fraksi dan Kelompok DPD di MPR telah bersepakat bahwa PPHN yang disusun Badan Kajian MPR dapat diterima dan akan diteruskan pembahasannya di Panitia Ad Hoc MPR," katanya.

Menurut dia, apabila Sidang Paripurna MPR menerima hasil perumusan Panitia Ad Hoc tentang PPHN maka PPHN tersebut akan menjadi Keputusan MPR.

“Namun karena MPR saat ini sudah tidak lagi dapat membuat Ketetapan MPR yang bersifat 'regeling' atau mengikat keluar, maka dokumen PPHN tersebut akan diusulkan kepada Pemerintah dan DPR untuk dapat dijadikan rujukan dalam merevisi UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN," ucapnya.

Basarah mengatakan jika usulan tersebut diterima oleh organ-organ negara yang lain dan dipraktikkan secara berulang-ulang, maka hal itu dapat dikatakan sebagai bentuk konvensi ketatanegaraan yang baru.

Ia berharap dan akan terus memperjuangkan agar PPHN tersebut dapat diberikan bentuk hukum yang kokoh dalam Ketetapan MPR yang bersifat "regeling" melalui amendemen terbatas UUD NRI 1945 pada MPR Periode 2024-2029.

“Saya mengharapkan dukungan organ-organ negara yang lain serta masyarakat luas agar bangsa dapat kembali memiliki haluan negara dan haluan pembangunan nasional agar road map pembangunan jangka panjang Indonesia benar-benar dapat memiliki kepastian keberlanjutan antar-era kepemimpinan nasional dan daerah," ucapnya.

Kemudian pembangunan, kata dia, memiliki kesinambungan antara pembangunan pemerintah pusat dan daerah. Dia mengatakan tidak seperti saat ini, pembangunan nasional dan daerah dapat terhenti karena setiap presiden dan kepala daerah menjalankan visi, misi, dan program sendiri-sendiri.

"Termasuk, masing-masing berjalan sendiri-sendiri. Praktik pemerintahan seperti itu ibarat ada negara dalam negara,” kata Ahmad Basarah.

Baca: Bamsoet Akui PPHN Buat Jamin Keberlangsungan IKN






Upaya Usung Jokowi 3 Periode yang Belum Redup

21 jam lalu

Upaya Usung Jokowi 3 Periode yang Belum Redup

Masih ada suara yang menginginkan perpanjangan masa jabatan presiden atau Jokowi 3 periode. Isu ini belum benar-benar redup.


Bertemu Mahfud Md, Denny Indrayana Ungkap Ada Kelompok yang Ingin Sidang Istimewa MPR

3 hari lalu

Bertemu Mahfud Md, Denny Indrayana Ungkap Ada Kelompok yang Ingin Sidang Istimewa MPR

Denny Indrayana bertemu dengan Menkopolhukam Mahfud Md. Ada isu tentang kelompok yang ingin Jokowi 3 periode.


Bambang Soesatyo Raih Predikat Cumlaude Doktor Ilmu Hukum dari Unpad

8 hari lalu

Bambang Soesatyo Raih Predikat Cumlaude Doktor Ilmu Hukum dari Unpad

Penelitian yang dibuat menemukan dua kebaruan atau novelty.


HNW Sampaikan Nilai Islam Kepada Generasi Milenial

10 hari lalu

HNW Sampaikan Nilai Islam Kepada Generasi Milenial

Wakil Ketua MPR Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, MA, yang juga Ketua Dewan Pembina Pengurus Pusat Ikatan Dai Indonesia, menjadi keynote speaker pada seminar dakwah digital yang diselenggarakan Yayasan Bina Pengembangan Umat Indonesia.


Berfokus Pada Kemajuan dan Kesejahteraan dengan PPHN

10 hari lalu

Berfokus Pada Kemajuan dan Kesejahteraan dengan PPHN

Catatan Ketua MPR RI


Bamsoet Siap Luncurkan Buku Terbaru 'PPHN Tanpa Amandemen'

12 hari lalu

Bamsoet Siap Luncurkan Buku Terbaru 'PPHN Tanpa Amandemen'

Buku ke-30 tersebut akan diluncurkan usai berhasil mempertahankan disertasi hasil penelitiannya pada Sidang Terbuka Promosi Doktor di Unpad.


Ahmad Basarah Ingatkan Sejarah Peringatan Imlek di Indonesia

13 hari lalu

Ahmad Basarah Ingatkan Sejarah Peringatan Imlek di Indonesia

Masyarakat Tionghoa diberi kebebasan untuk menganut agama, kepercayaan, dan adat istiadatnya. Termasuk merayakan upacara-upacara agama seperti Imlek dan Cap Go Meh secara terbuka.


Bamsoet Dorong APLI Tingkatkan Perekonomian Nasional

20 hari lalu

Bamsoet Dorong APLI Tingkatkan Perekonomian Nasional

Industri penjualan langsung diyakini masih akan tetap eksis dan menyediakan lapangan dan peluang usaha


Bamsoet Apresiasi Capaian Kinerja BPK

20 hari lalu

Bamsoet Apresiasi Capaian Kinerja BPK

SAI20 dibentuk sebagai platform pertemuan badan pemeriksa atau Supreme Audit Institutions (SAI) negara anggota G20


Bamsoet Apresiasi Kiprah Guru Besar UNPAD Prof. Dr. I. Gde Pantja Astawa

20 hari lalu

Bamsoet Apresiasi Kiprah Guru Besar UNPAD Prof. Dr. I. Gde Pantja Astawa

Prof. Gde dengan Dr. Taty merupakan pasangan energik. Keduanya aktif mengabdikan diri sebagai dosen dengan beragam aktivitas.