4 Syarat Mutlak Negara Merdeka Menurut Konvensi Montevideo

Reporter

Editor

Nurhadi

Anggota Paskibra mengibarkan bendera Merah Putih di lokasi titik nol Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Selatan, Rabu 17 Agustus 2022. Dalam rangka memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 pihak Otorita IKN Nusantara melaksanakan pengibaran bendera Merah Putih pertama di kawasan titik nol IKN Nusantara yang melibatkan seluruh pekerja proyek, TNI, POLRI, Pemerintah Kecamatan,pelajar dan tokoh adat serta tokoh masyarakat. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S

TEMPO.CO, Jakarta - Demi mewujudkan atau membentuk sebuah negara yang merdeka, terdapat empat syarat mutlak yang harus dipenuhi. Hal ini dimaksudkan agar apa yang sedang dibangun layak disebut sebagai sebuah negara dan diakui hukum internasional. Keempat syarat atau unsur itu tertuang dalam Konvensi Montevideo 1993 tentang Hak dan Kewajiban Negara. 

Dalam buku Ekstradisi dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional, I Wayan Parthiana menjelaskan empat syarat tersebut dibedakan menjadi dua unsur pokok. Pertama, faktual atau riil yaitu unsur yang mudah diamati secara fisik, seperti penduduk, wilayah, atau pemerintahan. Kedua, unsur yang tidak mudah diamati secara fisik karena bersifat relatif dan subjektif. 

Pengakuan atas pembentukan negara didasarkan pada terpenuhinya syarat-syarat negara merdeka. Dalam hukum internasional, negara merdeka terbentuk oleh setidaknya empat unsur sebagaimana tertuang dalam Konvensi Montevideo 1993. Dirangkum dari hukum.uma.ac.id, berikut penjelasan empat unsur atau syarat mutlak negara merdeka menurut Pasal 1 Konvensi Montevideo: 

1. Penduduk yang Tetap

Syarat mutlak pertama pembentukan sebuah negara adalah adanya penduduk atau rakyat yang tetap. Rakyat menjadi unsur penting dalam suatu negara karena berperan sebagai penggerak supaya organisasi negara berjalan dengan optimal. Terbentuknya kelompok masyarakat karena manusia dalam kenyataannya adalah makhluk sosial (zoon politicon), sebagaimana pendapat Aristoteles. 

2. Wilayah yang Pasti 

Wilayah suatu negara bisa terdiri dari laut, udara, darat, dan ekstrateritorial. Keberadaanya sangat penting, jika tidak kedaulatan dan keberadaan suatu negara tidak dianggap. Wilayah negara menjadi tempat penduduk suatu negara menetap dan menyelenggarakan sistem pemerintahannya. 

3. Pemerintahan yang Berdaulat 

Unsur-unsur terbentuknya negara yang ketiga adalah adanya pemerintahan yang berdaulat. Guna mengatur penggunaan dan pengamanan wilayah serta membina tata tertib dalam masyarakat, maka perlu adanya suatu kekuasaan yang dijalankan oleh pemerintah negara. 

4. Adanya Pengakuan dari Negara Lain 

Adanya pengakuan dari negara lain menjadi nilai penting dari berdirinya sebuah negara. Ada dua jenis pengakuan sebuah negara atas negara lain, yakni de facto dan de jure. Pengakuan de facto artinya kesaksian sebuah negara (bersifat faktual) terhadap negara yang baru saja merdeka. Sedangkan pengakuan de jure dinyatakan secara resmi oleh negara lain yang mengacu pada hukum internasional terkait keberadaan suatu negara baru. 

HARIS SETYAWAN

Baca juga: Agar Jadi Negara Maju, Sri Mulyani Sebut 6 Syarat Harus Dipenuhi






Angka Kemiskinan Ekstrem Jakarta Capai 95 Ribu, BPS DKI: Sudah di Kerak-keraknya

11 jam lalu

Angka Kemiskinan Ekstrem Jakarta Capai 95 Ribu, BPS DKI: Sudah di Kerak-keraknya

Angka kemiskinan ekstrem Jakarta mencapai 95 ribu jiwa per Maret 2022. BPS DKI menyebut jumlah ini berada dalam posisi hard rock.


Uni Eropa Cari Cara Kurangi Masuknya Imigran Ilegal

3 hari lalu

Uni Eropa Cari Cara Kurangi Masuknya Imigran Ilegal

Uni Eropa mulai ruwet karena imigran ilegal mulai membanjiri Benua Biru itu.


Inilah 5 Negara dengan Kuota Haji 2023 Terbanyak

4 hari lalu

Inilah 5 Negara dengan Kuota Haji 2023 Terbanyak

Pemerintah Arab Saudi mulai mengatur ulang kuota haji bagi setiap negara. Lalu, negara mana saja yang mendapat kuota haji terbanyak pada 2023?


Heru Budi Hartono Minta Wali Kota Gunakan Uang CSR untuk Bangun MCK Komunal

4 hari lalu

Heru Budi Hartono Minta Wali Kota Gunakan Uang CSR untuk Bangun MCK Komunal

Heru Budi Hartono meminta wali kota di wilayah administrasi Ibu Kota untuk menggunakan dana CSR untuk MCK komunal.


Pembakaran Al Quran, Kepala Asosiasi Umat Muslim Aljazair Serukan Boikot

4 hari lalu

Pembakaran Al Quran, Kepala Asosiasi Umat Muslim Aljazair Serukan Boikot

Kepala Asosiasi Umat Muslim Al Jazair menilai kecaman saja tak cukup, namun perlu juga boikot pada produk negara yang membiarkan pembakaran Al Quran.


Apa itu Talak? Pengertian, Jenis, dan Hukumnya dalam Islam

5 hari lalu

Apa itu Talak? Pengertian, Jenis, dan Hukumnya dalam Islam

Informasi seputar apa itu talak, pengertian, hukum, ketentuan, dan jenisnya dalam agama Islam berdasarkan waktu serta cara pengucapannya.


Arab Saudi Ajukan Syarat Normalisasi Hubungan dengan Israel

6 hari lalu

Arab Saudi Ajukan Syarat Normalisasi Hubungan dengan Israel

Arab Saudi hanya akan normalisasi hubungan dengan Israel jika Palestina diakui sebagai negara.


Polda Metro Jaya: Kemacetan di Jakarta Meningkat, Negara Rugi Rp 70 Triliun

6 hari lalu

Polda Metro Jaya: Kemacetan di Jakarta Meningkat, Negara Rugi Rp 70 Triliun

Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman mengatakan bahwa kemacetan yang terjadi di Jakarta kembali normal seperti sebelum pandemi Covid-19.


Pertama Kali setelah 60 Tahun Lebih, Populasi Cina Turun

13 hari lalu

Pertama Kali setelah 60 Tahun Lebih, Populasi Cina Turun

Cina telah menjadi negara paling padat penduduknya di dunia, namun untuk pertama kalinya dalam 61 tahun populasi Cina menurun.


Inggris Tolak UU Reformasi Gender Skotlandia

14 hari lalu

Inggris Tolak UU Reformasi Gender Skotlandia

Ini menandai kali pertama kekuasaan Inggris meminta untuk memveto hukum Skotlandia.