Panitia Adhoc MPR Permudah Amandemen UUD 1945 Periode 2024-2029


INFO NASIONAL - Wakil Ketua MPR sekaligus Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Ahmad Basarah berharap pembentukan Panitia Adhoc yang akan menyusun substansi Pokok Pokok Haluan Negara (PPHN) akan menghasilkan dokumen kenegaraan yang dapat dijadikan acuan oleh Pemerintah dan DPR dalam merevisi UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 20 Tahun yang berakhir pada tahun 2025 mendatang. 

Basarah mengatakan, PPHN hasil Panitia Adhoc MPR tersebut juga dapat dijadikan dokumen kearifan yang mempermudah MPR periode 2024-2029, jika disepakati merealisasikan amandemen UUD NRI 1945 secara terbatas. "Pimpinan dan anggota MPR pada periode tersebut tidak lagi dari nol untuk memulai proses amandemen terbatas UUD tersebut karena bahan-bahannya sudah disiapkan oleh MPR periode 2019-2024 ini," kata Basarah.

Penegasan Ketua DPP PDI Perjuangan itu merespon Pidato Politik Ketua MPR Bambang Soesatyo pada Sidang Tahunan MPR pada 16 Agustus 2022. Dalam pidatonya, Bamsoet mengatakan akan dibentuk Panitia Adhoc MPR pada sidang Paripurna MPR yang akan diselenggarakan pada September 2022. 

Ini adalah tindak lanjut dari keputusan Rapat Gabungan Pimpinan MPR dengan Pimpinan Fraksi dan Kelompok DPD RI pada 25 Juli 2022. “Semua Fraksi dan Kelompok DPD di MPR telah bersepakat bahwa PPHN yang disusun oleh Badan Kajian MPR dapat diterima dan akan diteruskan pembahasannya di Panitia Adhoc MPR," ujarnya.

Menurut Basarah, apabila sidang Paripurna MPR menerima hasil perumusan Panitia Adhoc tentang PPHN, maka PPHN tersebut akan menjadi Keputusan MPR. “Namun karena MPR saat ini sudah tidak lagi dapat membuat Ketetapan MPR yang bersifat Regeling atau mengikat keluar, maka dokumen PPHN tersebut akan diusulkan kepada Pemerintah dan DPR untuk dapat dijadikan rujukan dalam merevisi UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN," ujarnya.

Jika usulan tersebut diterima oleh organ-organ negara lainnya dan dipraktekan secara berulang-ulang, Basarah melanjutkan, hal itu dapat dikatakan sebagai bentuk konvensi ketatanegaraan yang baru.

Namun, Basarah menegaskan, PDI Perjuangan berharap dan akan terus memperjuangkan agar PPHN tersebut dapat diberikan bentuk hukum yang kokoh dalam Ketetapan MPR yang bersifat Regeling melalui amandemen terbatas UUD NRI 1945 pada MPR periode 2024-2029. “Saya mengharapkan dukungan organ organ negara lainnya serta masyarakat luas agar bangsa Indonesia dapat kembali memiliki Haluan Negara dan Haluan Pembangunan Nasional agar road map pembangunan jangka panjang bangsa Indonesia benar-benar dapat memiliki kepastian keberlanjutan antar era kepemimpinan nasional dan daerah," ujarnya.

Juga memiliki keterhubungan antara pembangunan pemerintah pusat dan daerah. “Tidak seperti saat ini, pembangunan nasional dan daerah dapat terhenti karena setiap Presiden dan Kepala Daerah menjalankan visi, misi dan program sendiri-sendiri serta masing-masing juga berjalan sendiri-sendiri. Praktek pemerintahan seperti itu ibarat ada negara dalam negara,” kata Basarah. (*)






Pengguna BNIDirect dan Mobile Banking BNI Tumbuh Pesat

3 jam lalu

Pengguna BNIDirect dan Mobile Banking BNI Tumbuh Pesat

Jumlah user BNI Mobile Banking tumbuh 26,1 persen. sedangkan jumlah user BNIDirect tumbuh 24,9 persen.


Empat Manfaat Tidur Posisi Telentang

9 jam lalu

Empat Manfaat Tidur Posisi Telentang

Tidur dalam posisi tengkurap dan menyamping dapat menekan diafragma sehingga sulit bernapas.


KPBB Minta Kemenhub Tindak Pelaku ODOL

1 hari lalu

KPBB Minta Kemenhub Tindak Pelaku ODOL

Kemenhub dalam konteks ini harus tegas untuk memproses hukum pidana berat para pelaku ODOL, termasuk para pemilik truk dan sopirnya.


Erick Thohir: Indonesia Harus Punya Blue Print 100 Tahun Sepak Bola

1 hari lalu

Erick Thohir: Indonesia Harus Punya Blue Print 100 Tahun Sepak Bola

Indonesia dapat belajar dari Jepang yang sukses menjalankan cetak biru sepak bola untuk 100 tahun ke depan.


Bamsoet Dukung Kemenkes Bangun Sistem Penerbitan SIP Dokter

1 hari lalu

Bamsoet Dukung Kemenkes Bangun Sistem Penerbitan SIP Dokter

Proses pemberian Surat Izin Praktik dokter saat ini kerap dimanfaatkan sejumlah oknum.


Pimpinan MPR Bertemu Menko Polhukam Bahas Pemajuan Papua

1 hari lalu

Pimpinan MPR Bertemu Menko Polhukam Bahas Pemajuan Papua

MPR mendukung tindakan pemerintah pusat, TNI dan Polri, dalam menciptakan kondisi Papua yang aman, damai, dan kondusif.


Walhi Ajak Pilih Pemimpin Peduli Lingkungan

1 hari lalu

Walhi Ajak Pilih Pemimpin Peduli Lingkungan

Ekonomi nusantara bisa menjadi solusi untuk menjawab dua krisis besar saat ini yaitu ketimpangan dalam kesejahteraan dan krisis lingkungan.


Bamsoet Dukung Penyelenggaraan Hari Pers Nasional 2023

1 hari lalu

Bamsoet Dukung Penyelenggaraan Hari Pers Nasional 2023

Puncak acara akan berlangsung di Medan pada 9 Februari, didahului berbagai kegiatan sejak 7 Februari.


Kerja Keras dan Kesungguhan Bawa Bamsoet Raih Gelar Doktor Ilmu Hukum

1 hari lalu

Kerja Keras dan Kesungguhan Bawa Bamsoet Raih Gelar Doktor Ilmu Hukum

Bamsoet termotivasi belajar ilmu hukum karena pekerjaannya sebagai wartawan hingga akhirnya menjadi anggota dewan.


Raih Gelar Doktor, Bamsoet Apresiasi Dukungan Banyak Pihak

1 hari lalu

Raih Gelar Doktor, Bamsoet Apresiasi Dukungan Banyak Pihak

Menurut Presiden, disertasi Bamsoet akan berkontribusi dalam praktik ketatanegaraan di Indonesia.