HUT ke-77 RI, Wapres: Momentum Pengingat Janji Kemerdekaan dengan Menghapus Kemiskinan Ekstrem


INFO NASIONAL – Wakil Presiden, Ma’ruf Amin, yang juga Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) mengatakan Hari Ulang Tahun ke-77 RI menjadi momentum pengingat bahwa ada janji kemerdekaan yang masih perlu dipenuhi, yakni memajukan kesejahteraan umum, khususnya menghapus kemiskinan ekstrem di tanah air. Peringatan kemerdekaan juga sepatutnya dimaknai kerja keras bersama antar-kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta melibatkan unsur non-pemerintah, seperti universitas, pihak swasta, dan lainnya dalam menghapus kemiskinan ekstrem.

“Sesuai dengan tekad kita dalam peringatan kemerdekaan RI tahun ini, untuk dapat ‘Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat’, maka upaya untuk melakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem harusnya juga dapat lebih cepat diwujudkan,” ujar Wapres. Menghapus segala bentuk kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrem, bukan hanya salah satu dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals, melainkan menjadi target utamanya.

Dalam konteks Indonesia, Ma’ruf Amin mengatakan, urusan kemiskinan bukanlah hal baru. Para pendiri bangsa sudah sadar betul mengenai pentingnya mengedepankan kesejahteraan dalam pembangunan bangsa sehingga menempatkan frasa “memajukan kesejahteraan umum” sebagai salah satu tujuan dari didirikannya negara Indonesia. Mengenai definisi kemiskinan ekstrem, pemerintah menggunakan standar internasional dari Bank Dunia agar angka kemiskinan ekstrem dapat diperbandingkan dengan angka kemiskinan ekstrem di negara lain.

Standar atau garis kemiskinan ekstrem internasional yang digunakan saat ini sebesar US$ 1,9 purchasing power parity per kapita per hari. Secara sederhana, ini adalah nilai dolar yang telah memperhitungkan perbandingan tingkat biaya antarnegara, bukan nilai tukar dolar nominal (exchange rate) dalam pasar valas. “Kemiskinan ekstrem perlu penanganan khusus, mengingat kelompok miskin ekstrem adalah saudara-saudara kita yang tingkat kesejahteraannya berada paling bawah sehingga perlu upaya ekstra untuk mengatasinya,” katanya.

Upaya ekstra di sini, Ma’ruf Amin menjelaskan, utamanya bukan dengan menambah anggaran, melainkan upaya memastikan akurasi data sasaran program, konvergensi program-program untuk membidik wilayah dan kelompok yang sama, serta kualitas pelaksanaan program yang lebih baik. Artinya, butuh kerja lintas sektor, lintas lapisan pemerintahan, dan lintas pemangku kepentingan. Untuk itu, di bawah kepemimpinan Wapres, TNP2K mengoordinasikan para menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah, serta unsur non-pemerintah, sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. 

Kemiskinan ekstrem terdapat di seluruh wilayah Indonesia, bahkan di daerah yang tergolong makmur. Pada 2021, tercatat 35 kabupaten di tujuh provinsi yang masuk dalam wilayah prioritas Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrem (P2KE). Berlanjut pada 2022, prioritas P2KE meningkat menjadi 212 kabupaten/kota di 25 provinsi. Sepanjang 2023-2024, prioritas wilayah P2KE akan mencakup keseluruhan 514 kabupaten/kota. Tujuan utama P2KE ini adalah menghapus kemiskinan ekstrem pada akhir 2024 hingga nol persen.

Wapres menyebut, salah satu tantangan yang dihadapi dalam menghapus kemiskinan ekstrem antara lain perlunya optimalisasi pemutakhiran data pensasaran program dan peningkatan kualitas implementasi program. “Untuk tantangan ini, pemerintah telah mengembangkan dan menetapkan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem atau P3KE dengan peringkat kesejahteraan dan informasi yang lebih rinci hingga tingkat keluarga dan individu sasaran masyarakat miskin ekstrem, by name by address,” tuturnya.

Tantangan lainnya bersifat natural, seperti kondisi geografis yang beragam dan tingkat ekonomi yang berbeda antarwilayah. Selain itu, ada pula tantangan yang mempengaruhi lingkungan kebijakan dan lingkungan ekonomi, seperti situasi akibat pandemi dan pemulihan ekonomi nasional yang tengah berproses. Dengan kondisi tersebut, Ma’ruf Amin mengatakan bahwa realisasi angka kemiskinan ekstrem menjadi nol persen bergantung pada kapasitas ekonomi  dan kualitas intervensi kebijakan. (*)






Bertemu Lindsay Hoyle, Puan Minta Tak Ada Diskriminasi Produk RI

1 jam lalu

Bertemu Lindsay Hoyle, Puan Minta Tak Ada Diskriminasi Produk RI

Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani melakukan kunjungan kerja ke Inggris.


Terkait Distribusi Elpiji 3 Kg, Komisi VI Serap Masukan Hiswana Migas

2 jam lalu

Terkait Distribusi Elpiji 3 Kg, Komisi VI Serap Masukan Hiswana Migas

Di lapangan, gas elpiji 3 kg diperuntukan untuk kelompok miskin masih banyak yang digunakan oleh masyarakat ekonomi yang mampu


Bertandang ke Arab Saudi, Pimpinan Parlemen Telisik Biaya Haji

3 jam lalu

Bertandang ke Arab Saudi, Pimpinan Parlemen Telisik Biaya Haji

Konsultasi berlangsung dengan sejumlah pimpinan lembaga yang mengurusi perjalanan haji.


Wawali Pontianak Minta Musrenbang Tentukan Pembangunan Prioritas

3 jam lalu

Wawali Pontianak Minta Musrenbang Tentukan Pembangunan Prioritas

Perencanaan harus disusun dengan cerdas, efisien, efektif.


Ahmad Sahroni Minta tak Ada Diskriminasi Antarpengguna Jalan

3 jam lalu

Ahmad Sahroni Minta tak Ada Diskriminasi Antarpengguna Jalan

Indonesia belum memiliki aturan atau kajian soal diperbolehkannya kendaraan roda 2 melintasi jalan tol


HNW Minta Konsistensi pada Sistem Pemilu Terbuka

4 jam lalu

HNW Minta Konsistensi pada Sistem Pemilu Terbuka

MK pada tahun 2008 sudah pernah memutuskan mengubah sistem pemilu dari terutup ke sistem terbuka.


Lestari: Sistem Pendataan Dapat Atasi Konflik Pertanahan

4 jam lalu

Lestari: Sistem Pendataan Dapat Atasi Konflik Pertanahan

Sertifikasi berbasis digital harus diikuti dengan upaya pembinaan dan peningkatan literasi digital masyarakat.


Bamsoet: MPR dan MUI Siap Gelar Sosialisi Empat Pilar MPR

5 jam lalu

Bamsoet: MPR dan MUI Siap Gelar Sosialisi Empat Pilar MPR

Sosialisasi itu akan mengangkat tema seputar peran organisasi keagamaan dalam menjaga kerukunan dan kondusivitas bangsa.


Jajaran Sekjen MPR Teken Perjanjian Kinerja Tahun 2023

6 jam lalu

Jajaran Sekjen MPR Teken Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Penandatangan Perjanjian Kinerja dilaksanakan untuk memenuhi Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014.


BPJS Ketenagakerjaan Beri Penghargaan untuk Pemkab Muna Barat

7 jam lalu

BPJS Ketenagakerjaan Beri Penghargaan untuk Pemkab Muna Barat

Pemkab Muna Barat telah mendaftarkan 2.270 pegawai Non ASN dan 10.424 pekerja rentan.