7 Sanksi Polisi yang Melanggar Kode Etik, Sanksi PTDH Paling Berat

Reporter

Editor

Nurhadi

Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri yang berlangsung di Polda Papua, Jayapura, Selasa (2-8-2022) memutuskan PTDH bagi mantan Danki D Brimob Wamena AKP R. ANTARA/HO-Polda Papua

TEMPO.CO, Jakarta - Puluhan polisi diduga melanggar kode etik dalam perkara kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J. Padahal, polisi dalam menjalankan tugasnya harus mematuhi kode etik Polri. Terdapat empat kode etik yang perlu ditaati polisi, yakni etika kenegaraan, etika kelembagaan, etika kepribadian, dan etika kemasyarakatan.

Sementara itu, anggota polisi yang dinyatakan melanggar kode etik diperiksa melalui Komisi Kode Etik Polri yang selanjutnya disingkat KKEP. Komisi ini mempunya tugas untuk memeriksa dan memutuskan apakah anggota polisi tersebut melanggar. Berikut sejumlah sanksi yang diberikan bagi polisi yang melanggar kode etik:

Sanksi Pelanggaran KEP

Adapun sanksi yang akan dikenakan ketika polisi tak menjalankan etika tersebut. tertuang dalam Peraturan Kepala Kepolisian (Perkap) Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia. Merujuk Pasal 21 ayat (1), anggota Polri yang dinyatakan sebagai pelanggar akan dikenakan sanksi Pelanggaran KEPP berupa:

  1. Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;
  2. Kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan Sidang KKEP atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan;
  3. Kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi, sekurang-kurangnya satu minggu dan paling lama satu bulan;
  4. Dipindahtugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat demosi sekurang-kurangnya satu tahun;
  5. Dipindahtugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat demosi sekurang-kurangnya satu tahun;
  6. Dipindahtugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat demosi sekurang-kurangnya satu tahun; dan/atau
  7. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atau disingkat PTDH sebagai anggota Polri.

Macam-macam Pelanggaran Untuk PTDH

Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH adalah pengakhiran masa dinas kepolisian karena pelanggaran kedisiplinan atau tindak pidana oleh pejabat yang berwenang terhadap seorang anggota Polri. Beberapa pelanggaran tersebut meliputi:

  1. Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Polri.
  2. Diketahui kemudian memberikan keterangan palsu dan tidak benar pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota Polri.
  3. Melakukan usaha atau perbuatan yang nyata bertujuan mengubah Pancasila, terlibat dalam gerakan, atau melakukan perbuatan yang menentang negara.
  4. Melanggar sumpah atau janji anggota Polri, sumpah jabatan dan/atau KEPP.
  5. Meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 hari kerja secara berturut-turut.
  6. Melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas kepolisian, antara lain.
  7. Melakukan bunuh diri dengan maksud menghindari penyidikan dan tuntutan hukum atau meninggal dunia sebagai akibat tindak pidana yang dilakukannya.
  8. Menjadi anggota atau pengurus partai politik yang diketahui kemudian telah menduduki jabatan atau menjadi anggota partai politik dan setelah diperingatkan masih tetap mempertahankan statusnya itu
  9. Dijatuhi hukuman disiplin lebih dari tiga kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Polri Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH.

Hukuman PTDH bagi Polisi yang Melanggar

Hukuman sanksi ini terdapat dalam pasal 22 ayat (1), sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH dikenakan melalui sidang KKEP. Pelanggar yang sengaja melakukan tindak pidana akan terancam hukuman pidana selama empat tahun penjara atau lebih. Hal ini perlu diputuskan terlebih dahulu oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Adapun dalam Pasal 26 menyebutkan bagi seseorang terduga pelanggar KEPP terancam sanksi rekomendasi PTDH mendapatkan kesempatan mengajukan pengunduran diri dari dinas Polri. Hal ini didasarkan atas pertimbangan tertentu dari Atasan Ankum sebelum pelaksanaan Sidang KKEP.

Pertimbangan tersebut dapat dipertimbangkan karena beberapa di antaranya ialah memiliki masa dinas paling sedikit 20 tahun, memiliki prestasi yang baik dan berjasa kepada Polri sebelum melakukan pelanggaran, dan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

FATHUR RACHMAN

Baca juga: Ini Sanksi Terberat Polisi yang Melanggar Kode Etik Profesi






Ingin Menikah dengan Anggota Polri? Begini Persyaratannya

2 hari lalu

Ingin Menikah dengan Anggota Polri? Begini Persyaratannya

Aturan menikah bagi anggota Polri tertuang dalam Perpol Nomor 6 Tahun 2018.


Kasus Polisi Peras Polisi, Polda Metro Jelaskan Kronologi Penjualan Tanah Milik Orang Tua Bripka Madih

2 hari lalu

Kasus Polisi Peras Polisi, Polda Metro Jelaskan Kronologi Penjualan Tanah Milik Orang Tua Bripka Madih

Polda Metro menjelaskan kronologi penjualan tanah yang dilakukan oleh orang tua Bripka Madih. Mengaku diperas sesama polisi.


Buwas Usul Tunjangan PNS Kembali dalam Bentuk Beras: Kualitasnya Bagus, Saya Berani Jamin

2 hari lalu

Buwas Usul Tunjangan PNS Kembali dalam Bentuk Beras: Kualitasnya Bagus, Saya Berani Jamin

Buwas baru-baru ini mengusulkan agar pegawai negeri sipil (PNS) serta anggota TNI dan Polri kembali menerima tunjangan dalam bentuk beras. Kenapa?


Viral Polisi Mengaku Diperas Sesama Polisi Rp 100 Juta, Polda Metro Janji Dalami Pernyataan Bripka Madih

2 hari lalu

Viral Polisi Mengaku Diperas Sesama Polisi Rp 100 Juta, Polda Metro Janji Dalami Pernyataan Bripka Madih

Video Bripka Madih yang mengaku dimintai uang Rp 100 juta oleh polisi agar laporan soal penyerobotan tanah milik orang tuanya diusut.


Gereja di Kota Tua Yerusalem Jadi Sasaran Vandalisme

2 hari lalu

Gereja di Kota Tua Yerusalem Jadi Sasaran Vandalisme

Sebuah gereja di Kota Tua Israel menjadi sasaran vandalisme. Pelakunya diduga turis asal Amerika Serikat.


Polri Siapkan Aturan Kendaraan Listrik, Ini Isinya

3 hari lalu

Polri Siapkan Aturan Kendaraan Listrik, Ini Isinya

Korlantas Polri akan bergerak cepat dalam registrasi dan identifikasi kendaraan listrik, mulai penerbitan STNK dan BPKB baru.


Pengguna Motor Listrik Pakai SIM C Golongan Apa? Begini Penjelasan Polri

3 hari lalu

Pengguna Motor Listrik Pakai SIM C Golongan Apa? Begini Penjelasan Polri

Korps Lalu Lintas Polri (Korlantas) Polri berencana untuk menerapkan penggolongan Surat Izin Mengemudi atau SIM C bagi para pengguna motor listrik.


Pakai Seragam Polisi, Pembom Bunuh Diri di Masjid Pakistan Lolos Pemeriksaan

3 hari lalu

Pakai Seragam Polisi, Pembom Bunuh Diri di Masjid Pakistan Lolos Pemeriksaan

Pelaku bom bunuh diri yang menewaskan 101 orang di dalam sebuah masjid di sebuah markas polisi di Pakistan mengenakan seragam polisi dan helm


Bom Bunuh Diri di Pakistan, Polisi Fokus pada Cara Pelaku Masuk

4 hari lalu

Bom Bunuh Diri di Pakistan, Polisi Fokus pada Cara Pelaku Masuk

Pelaku bom bunuh diri kemungkinan mendapatkan bPeantuan dari dalam.


Bila Terbukti Selingkuhi Penumpang Audi A6 di Sidang Etik, Kompol D Dikenai Sanksi PDTH, Copot

4 hari lalu

Bila Terbukti Selingkuhi Penumpang Audi A6 di Sidang Etik, Kompol D Dikenai Sanksi PDTH, Copot

Kompol D melanggar etika kepribadian berupa melakukan perbuatan perzinaan atau selingkuh.