Haluan Negara Jamin Keberlangsungan Pembangunan IKN


INFO NASIONAL - Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan untuk mewujudkan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi kota dunia yang berkelanjutan dengan konsep smart, green, blue city, serta hub bagi perekonomian nasional dan regional, maka dibutuhkan haluan negara serta konstistensi lintas pemerintahan. Pembangunan IKN diharapkan menjadi katalis untuk mendorong Indonesia melakukan lompatan teknologi.

“Perlu ada peta jalan pembangunan yang menjamin ketahanan nasional, kesinambungan pembangunan tanpa bergantung pada momen elektoral lima tahunan, termasuk di dalamnya pemindahan IKN yang tidak boleh berhenti karena adanya penggantian kepemimpinan nasional,” kata Bambang Soesatyo dalam pidato pengantar Sidang Tahunan MPR di Ruang Sidang Paripurna, Gedung Hijau, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 16 Agustus 2022.

Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR – DPD ini dihadiri Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin, Ketua DPR Puan Maharani, Ketua DPD La Nyalla Mattalitti, Presiden Kelima Megawati Soekarnoputri, para mantan Wakil Presiden Try Sutrisno, Hamzah Haz, Jusuf Kalla, dan Boediono, Pimpinan MPR, Pimpinan DPR, Pimpinan DPD, Pimpinan lembaga negara, para menteri kabinet Indonesia Maju, Ketua Partai Politik, para duta besar negara sahabat, dan sekitar 435 anggota MPR.

Bamsoet--sapaan akarabnya, menjelaskan, pembentukan haluan negara yang dipatuhi oleh pemerintah periode-periode berikutnya menjadi aspek krusial untuk mengarahkan pembangunan, khususnya untuk mencapai visi Indonesia sebagai negara maju pada 2045. “Hadirnya Pokok-Pokok Haluan Negara tidak akan mengurangi sistem presidensial, tidak akan menimbulkan kewajiban bagi presiden untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan Pokok-Pokok Haluan Negara kepada MPR,” ujarnya.

Menurut Bamsoet, adanya Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) justru akan menjadi payung ideologis dan konstitusional bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025 – 2045. Jika Pokok-Pokok Haluan Negara disepakati oleh seluruh komponen bangsa, maka calon presiden dan calon wakil presiden, calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati/walikota dan calon wakil bupati/walikota tidak perlu menetapkan visi misinya masing-masing. 

"Melainkan seluruhnya memiliki visi dan misi yang sama, yaitu visi dan misi sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945," kata dia.

Bamsoet menjelaskan, Badan Pengkajian MPR telah menyelesaikan kajian substansi dan bentuk hukum PPHN dan telah disampaikan kepada Pimpinan MPR pada 7 Juli 2022 serta dilaporkan dalam Rapat Gabungan Pimpinan MPR dengan Pimpinan Fraksi dan Kelompok DPD pada 25 Juli 2022. “Badan Pengkajian merekomendasikan untuk menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara tanpa melalui perubahan UUD NRI Tahun 1945,” ujarnya.

Menurutnya, PPHN perlu diatur melalui peraturan perundang-undangan yang hierarkinya berada di bawah Undang-undang Dasar, tapi harus diatas Undang-undang. "Karena, Pokok-Pokok Haluan Negara tidak boleh lebih filosofis daripada Undang-Undang Dasar, sekaligus tidak boleh bersifat teknis atau teknokratis seperti Undang-Undang,” ujar Bamsoet.

Memang idealnya, Bamsoet melanjutkan, PPHN perlu diatur melalui Ketetapn MPR dengan melakukan perubahan terbatas terhadap UUD NRI Tahun 1945. “Namun untuk saat ini, gagasan tersebut sangat sulit direalisasikan. Oleh sebab itu, mengingat urgensinya berkaitan dengan momentum lima tahunan, gagasan menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara yang diatur melalui Ketetapan MPR, cara menghadirkannya akan diupayakan melalui konvensi ketatanegaraan,” kata Bamsoet.

Bamsoet mengatakan, Rapat Gabungan Pimpinan MPR dengan Pimpinan Fraksi dan Kelompok DPD secara aklamasi menerima hasil kajian substansi dan bentuk hukum Pokok-Pokok Haluan Negara. Untuk menindaklanjutinya, pada awal September 2022, MPR akan menyelenggarakan Sidang Paripurna dengan agenda pembentukan Panitia Ad Hoc MPR, setelah mendengarkan pandangan umum fraksi dan kelompok DPD.

“Dengan kesepakatan Rapat Gabungan tersebut, kita memiliki harapan untuk menuntaskan Rekomendasi MPR tentang Pokok-Pokok Haluan Negara yang telah melewati dua periode keanggotaan MPR. Dan, yang paling utama, dengan adanya Pokok-Pokok Haluan Negara, maka Indonesia akan memiliki peta jalan pembangunan, yang memberi arah pencapaikan tujuan negara, dengan mempertemukan nilai-nilai Pancasila dengan aturan dasar yang diatur konstitusi," ujarnya. (*)






Mendag: KEK Sanur akan Bangun Hotel dan Rumah Sakit Terbaik

8 jam lalu

Mendag: KEK Sanur akan Bangun Hotel dan Rumah Sakit Terbaik

Hotel dan rumah sakit tersebut dibangun oleh BUMN.


Mendag Tegaskan Pasokan Minyakita Ditambah

8 jam lalu

Mendag Tegaskan Pasokan Minyakita Ditambah

Pasokan Minyakita untuk ritel modern akan dikurangi dan dialihkan ke pasar rakyat.


DPR Minta Peningkatan Komunikasi tentang Stok Beras

16 jam lalu

DPR Minta Peningkatan Komunikasi tentang Stok Beras

Hasil pantauan Komisi IV tentang stok beras mendapati terjadinya perbedaan informasi.


Sofyan Tan Harap Peningkatan Promosi dan SDM untuk Ajang F1H20

17 jam lalu

Sofyan Tan Harap Peningkatan Promosi dan SDM untuk Ajang F1H20

Waktu promosi yang lebih panjang dapat menarik investor.


Ketua MPR Bamsoet Usulkan Sepeda Motor Boleh Masuk Jalan Tol, Begini Aturannya

18 jam lalu

Ketua MPR Bamsoet Usulkan Sepeda Motor Boleh Masuk Jalan Tol, Begini Aturannya

Ketua MPR Bamsoet usulkan sepeda motor tak hanya moge boleh masuk jalan tol. Pahami dulu aturan dan larangannya.


Syarief Hasan dan SBY Saksikan Laga Jakarta LavAni Allo Bank

1 hari lalu

Syarief Hasan dan SBY Saksikan Laga Jakarta LavAni Allo Bank

Jakarta LavAni Allo Bank melakoni dua pertandingan di Gresik.


HNW Apresiasi Kegiatan Positif Pemuda Hidayatullah

1 hari lalu

HNW Apresiasi Kegiatan Positif Pemuda Hidayatullah

HNW diuandang menjadi pembicara dalam Munas Ke-VIII pada 17-19 Februari 2023.


Rejeki BNI #GaPakeNanti, Tebar Hadiah untuk Para Nasabah

1 hari lalu

Rejeki BNI #GaPakeNanti, Tebar Hadiah untuk Para Nasabah

Semua rangkaian program Rejeki BNI #GaPakeNanti pasti telah menyiapkan banyak jenis hadiah-hadiah yang tidak terduga.


DPR Dorong Pemerintah Prioritaskan Infrastruktur yang Pengaruhi Ekonomi Nasional

1 hari lalu

DPR Dorong Pemerintah Prioritaskan Infrastruktur yang Pengaruhi Ekonomi Nasional

Pemerintah pusat pun diharapakan segera menyelesaikan kebutuhan infrastruktur daerah, termasuk di Kabupaten Blitar, Jawa Timur.


Komisi IX Apresiasi Pemkot Batam Sukses Turunkan Angka Stunting

1 hari lalu

Komisi IX Apresiasi Pemkot Batam Sukses Turunkan Angka Stunting

Angka stunting di Batam sebesar 15 persen lebih rendah dari angka stunting nasional sebesar 21 persen.