KPK Sita Tanah dan SPBU Senilai Rp 25 Miliar di Kasus Nindya Karya

Reporter

Ilustrasi KPK. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah aset senilai Rp 25 miliar dari kasus korupsi dengan terdakwa korporasi PT Nindya Karya dan PT Tuah Sejati. Salah satu aset itu adalah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.

“Tim Jaksa KPK telah mendapatkan persetujuan penetapan penyitaan oleh Majelis Hakim dan pada hari ini Tim Jaksa telah melaksanakan penetapan penyitaannya,” kata plt juru bicara KPK Ali Fikri, Selasa, 16 Agustus 2022.

Ali mengatakan sebelumnya Tim Jaksa KPK telah menuntut para terdakwa PT Nindya Karya dengan pidana denda Rp 900 juta dan uang pengganti Rp 44, 6 Miliar, kemudian Terdakwa PT Tuah Sejati dengan pidana denda Rp 900 juta dan uang pengganti Rp 49,9 Miliar.

Ali mengatakan dalam sidang itu, tim jaksa menemukan fakta adanya aset-aset lain yang diduga terkait perkara. Di antaranya, satu bidang tanah seluas 263 M2 di Desa Gampoeng Pie Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh.

Sarana-prasarana SPBU berupa 2 unit tangki pendam beserta bangunan penampung dan peralatan, seperti 6 unit sumur monitor, peralatan SPBU berupa 2 unit kolom penyangga, 1 unit sumur monitor dan 1 unit truk Hino.

“Estimasi dari seluruh aset-aset tersebut senilai total Rp25 Miliar, dan sudah diajukan ke Majelis Hakim untuk dilakukan penyitaan,” kata dia.






Harga BBM Nonsubsidi Mengalami Kenaikan, Berikut Daftarnya

7 jam lalu

Harga BBM Nonsubsidi Mengalami Kenaikan, Berikut Daftarnya

Harga BBM nonsubsidi mengalami kenaikan. Adapun produk BBM nonsubsidi yang naik Pertamax Turbo dan Pertamina Dex.


Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, Partai Demokrat: Kami Tak Terkejut

9 jam lalu

Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, Partai Demokrat: Kami Tak Terkejut

Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra mengatakan tidak terkejut dengan melorotnya nilai Indeks Persepsi Korupsi Indonesia


Indeks Persepsi Korupsi 2022 Jeblok, ICW: Penegakan Hukum Dapat Nilai E

17 jam lalu

Indeks Persepsi Korupsi 2022 Jeblok, ICW: Penegakan Hukum Dapat Nilai E

Jebloknya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2022 disebut karena lemahnya penegakan hukum.


Apa Itu Indeks Persepsi Korupsi?

22 jam lalu

Apa Itu Indeks Persepsi Korupsi?

Setiap tahun Transparency International merilis laporan indeks persepsi korupsi (IPK). Lalu, apa itu indeks persepsi korupsi?


Komnas HAM Tegaskan Tak Ikut Campur Urusan Proses Hukum Lukas Enembe di KPK

1 hari lalu

Komnas HAM Tegaskan Tak Ikut Campur Urusan Proses Hukum Lukas Enembe di KPK

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mengatakan, telah menerima tiga laporan soal penanganan KPK terhadap Lukas Enembe.


KPK Dalami Dugaan Pencucian Uang Lukas Enembe

1 hari lalu

KPK Dalami Dugaan Pencucian Uang Lukas Enembe

KPK memanggil 8 saksi yang dianggap mengetahui pencucian uang Gubernur Papua Lukas Enembe.


KPK Ungkap Sulitnya Lakukan Pencegahan Korupsi di Pelabuhan

1 hari lalu

KPK Ungkap Sulitnya Lakukan Pencegahan Korupsi di Pelabuhan

KPK menemukan ada 16 entitas yang hidup di pelabuhan. Dampaknya adalah lambannya proses administrasi barang di pelabuhan.


KPK Panggil Dito Mahendra Jadi Saksi Kasus Nurhadi Pekan Depan: Berharap Kooperatif

1 hari lalu

KPK Panggil Dito Mahendra Jadi Saksi Kasus Nurhadi Pekan Depan: Berharap Kooperatif

KPK menjadwalkan panggilan pada Dito Mahendra sebagai saksi dalam kasus dugaan TPPU yang menjerat eks Sekretaris MA Nurhadi


Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Melorot, KPK Ajak Semua Pemangku Kepentingan Kolaborasi

2 hari lalu

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Melorot, KPK Ajak Semua Pemangku Kepentingan Kolaborasi

KPK mengajak semua pihak untuk berkolaborasi dalam memberantas korupsi dan meningkatkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia.


Kasus Suap Hakim Agung Gazalba Saleh, KPK Kembali Panggil 3 Saksi Hari Ini

2 hari lalu

Kasus Suap Hakim Agung Gazalba Saleh, KPK Kembali Panggil 3 Saksi Hari Ini

KPK kembali mengagendakan pemeriksaan saksi dalam kasus suap Hakim Agung Gazalba Saleh.