Sidang Tahunan MPR, Jokowi Minta Pembangunan IKN Terus Berlanjut

Editor

Amirullah

Presiden Joko Widodo mengenakan pakaian adat Bangka Belitung saat menyampaikan pidato dalam rangka penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato dalam rangka HUT ke-77 Kemerdekaan RI pada sidang tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI - DPD RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 16 Agustus 2022. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta agar pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Selatan terus dijaga keberlanjutannya. Menurut Jokowi, kehadiran IKN bakal menjadi krusial untuk ekonomi Indonesia.

"IKN bukan hanya untuk para ASN, tetapi juga para inovator dan para wirausahawan. Bukan hanya berisi kantor-kantor pemerintah, tetapi juga motor penggerak ekonomi baru," ujar Jokowi saat berpidato di Gedung Nusantara DPR-MPR, Jakarta Pusat, Selasa, 16 Agustus 2022.

Jokowi menyebut IKN akan menjadi kota yang tidak biasa. Ibu Kota baru Indonesia itu nantinya bakal menjadi kota rimba dengan pelayanan pendidikan dan kesehatan kelas dunia. "Kawasan Inti Pusat Pemerintahan memang dibangun oleh APBN, tetapi selebihnya, 80 persen investasi swasta diundang untuk berpartisipasi," kata Jokowi.

Sebelumnya, Ketua MPR Bambang Soesatyo, mengusulkan kepada Presiden Jokowi untuk memasukan proyek IKN ke dalam Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN). Menurut Bamsoet, hal ini perlu dilakukan agar kepastian pembangunan IKN dapat terus berlanjut walau Jokowi sudah lengser.

"MPR sedang menggodok Pokok-pokok Haluan Negara, akan dimasukkan ke PPHN tentang IKN ini harus selesai entah siapa pun presidennya dan diperlukan keberlanjutan entah siapa pun pengganti kepemimpinan dalam program-program besar yang dikerjakan oleh presiden," ujar Bamsoet di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat, 12 Agustus 2022.

Bamsoet menjelaskan, saat ini dasar pembangunan IKN hanya berlandaskan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Aturan tersebut, menurut Bamsoet, rawan digagalkan melalui judicial review.

Selain itu, pengganti Jokowi nantinya bisa mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang untuk menghentikan pembangunan IKN. Sementara dalam road map yang telah dibuat, pembangunan IKN setidaknya membutuhkan waktu 15-20 tahun. Artinya, pembangunan ini setidaknya bakal diteruskan oleh 2-4 orang presiden. "Jadi tidak ada jaminan (selesai dibangun)," kata Bamsoet.

Lebih lanjut, Bamsoet menyebut banyak duta besar dari negara lain yang khawatir tentang keberlanjutan proyek IKN jika Jokowi berhenti menjabat. Oleh karena itu, pihaknya bakal memasukan IKN ke dalam PPHN agar tetap bisa berlanjut.

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.






Jokowi Perintahkan Muhadjir Segera Siapkan Bantuan Gempa Turki dan Suriah

7 menit lalu

Jokowi Perintahkan Muhadjir Segera Siapkan Bantuan Gempa Turki dan Suriah

Jokowi menyebut bantuan disiapkan oleh Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, hingg Kementerian Sosial.


Jokowi Dinilai Langgar Hukum Bila Abaikan Upaya Administrasi di Kasus Putusan MK

1 jam lalu

Jokowi Dinilai Langgar Hukum Bila Abaikan Upaya Administrasi di Kasus Putusan MK

Zico menyebut pihaknya masih menunggu itikad baik Jokowi untuk segera merespons permohonannya.


Jokowi Bilang Ancaman Copot Pangdam Kapolda soal Kebakaran Hutan Masih Berlaku

1 jam lalu

Jokowi Bilang Ancaman Copot Pangdam Kapolda soal Kebakaran Hutan Masih Berlaku

Peringatan ini disampaikan karena Jokowi menyebut suhu panas akan mulai naik di akhir Februari atau Maret ini.


Wacana Penghapusan Jabatan Gubernur Dinilai BIsa Membuka Pintu Amandemen UUD 1945

2 jam lalu

Wacana Penghapusan Jabatan Gubernur Dinilai BIsa Membuka Pintu Amandemen UUD 1945

Wacana penghapusan jabatan gubernur dinilai bisa membuka pintu Amandemen UUD 1945.


Jokowi Sebut Ekspor Tambang Ilegal Bikin Penerimaan Negara Berkurang

2 jam lalu

Jokowi Sebut Ekspor Tambang Ilegal Bikin Penerimaan Negara Berkurang

Jika ekspor ilegal maupun tambang ilegal ini masih berjalan, kata Jokowi, maka proses hilirisasi dan industrialisasi dipastikan menjadi terganggu.


Empal Gentong H. Apud Destinasi Kuliner Cirebon, Jokowi dan SBY Pernah ke Sini

3 jam lalu

Empal Gentong H. Apud Destinasi Kuliner Cirebon, Jokowi dan SBY Pernah ke Sini

Empal gentong jadi kuliner yang wajib dicoba saat berkunjung ke Kota Udang. Inilah restoran empal yang terjamin kenikmatannya, pernah dikunjungi presiden Indonesia.


Kasus Pengubahan Putusan MK: Jokowi Diminta Lakukan Ini

3 jam lalu

Kasus Pengubahan Putusan MK: Jokowi Diminta Lakukan Ini

Advokat Zico Leonardo Djagardo Simanjunta mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi soal kasus pengubahan putusan MK.


Hari Pers Nasional 2023: Pesan Jokowi untuk Pers 2018 -2023, Terakhir Singgung Soal Kebebasan Pers

4 jam lalu

Hari Pers Nasional 2023: Pesan Jokowi untuk Pers 2018 -2023, Terakhir Singgung Soal Kebebasan Pers

Jokowi akan menghadiri puncak Hari Pers Nasional pada 9 Februari 2023 di Medan. Berikut pernyataannya 5 tahun terakhir soal pers di Indonesia.


Hari Pers Nasional 2023: Ketika Jokowi Bicara Kebebasan Pers Menjelang Pemilu

4 jam lalu

Hari Pers Nasional 2023: Ketika Jokowi Bicara Kebebasan Pers Menjelang Pemilu

Presiden Jokowi akan menghadiri puncak Hari Pers Nasional pada 9 Februari 2023 di Medan. Ia sebelumnya bicara soal kebebasan pers menjelang pemilu.


Segini Usul Budiman Sudjatmiko Besaran Dana SDM Desa

6 jam lalu

Segini Usul Budiman Sudjatmiko Besaran Dana SDM Desa

Jokowi menerima usulan penggelontoran Dana SDM Desa. Dalam waktu dekat, Presiden akan mengeluarkan PP tentang itu. Apa itu Dana SDM Desa?