Arsul Sani Minta Rapat DPR Bahas Reformulasi 14 Pasal RKUHP dari Dewan Pers

Editor

Febriyan

Anggota Dewan Pers saat bertemu dengan Wakil Ketua MPR Arsul Sani yang juga merupakan anggota Fraksi PPP, pada Senin, 15 Agustus 2022. Dewan Pers menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RKUHP yang mereka susun kepada Arsul. Dok. Dewan Pers

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Arsul Sani menerima daftar inventarisasi masalah (DIM) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dari Dewan Pers pada Senin, 15 Agustus 2022. Dia pun menyatakan DIM dari Dewan Pers tersebut wajib dibahas dalam rapat-rapat di DPR.

“Kami berterima kasih atas masukan Dewan Pers terhadap RKUHP. Saya berpendapat, isu 14 pasal yang direformulasi oleh Dewan Pers ini wajib dibahas dalam rapat-rapat DPR nanti,” tutur Arsul dalam keterangan tertulis, Senin, 15 Agustus 2022. 

Dalam pertemuan itu, Dewan Pers diwakili tiga anggotanya - Arif Zulkifli Yadi Hendriana dan Atmaji Sapto Anggoro - plus tenaga ahli Arif Supriyono. Mereka menemui Arsul Sani yang merupakan anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP)  dan anggota Komisi III. 

Menurut Arsul masukan dari Dewan Pers ini cukup lengkap lantaran bukan hanya berisi perspektif saja, melainkan dilengkapi dengan reformulasinya. Ia berujar DPR nanti tidak akan membahas dari awal tetapi berdasarkan masukan-masukan dari masyarakat, termasuk pembahasan atas 14 pasal yang dipersoalkan oleh insan pers. 

"Masukan Dewan Pers ini juga membawa kepentingan masyarakat sipil,” kata Arsul. 

Dia pun sempat membahas soal pasal penghinaan terhadap presiden. Dia menilai pasal tersebut tetap diperlukan, namun jangan sampai menjadi kesewenangan pihak kepolisian untuk bertindak atau menangkap seseorang. 

Seharusnya, kata dia, perlu ada batasan atau kriteria tertentu tentang penghinaan presiden. Sehingga, pers yang memberitakan tentang hal itu tidak termasuk dalam kategori melakukan penghinaan tersebut.

Sementara itu, Arsul menyatakan reformulasi itu sudah lengkap, tetapi ia menilai akan lebih bagus jika ada masukan besarnya hukuman bagi pelanggar ketentuan jika KUHP nanti diberlakukan. 

Ia mengusulkan hukuman di bawah lima tahun, khusus untuk penghinaan terhadap presiden yang dilakukan oleh masyarakat. Sedangkan masalah yang terkait pemberitaan, dia menyarankan agar sebaiknya diselesaikan melalui Undang-undang Pers dan mekanisme di Dewan Pers.

Adapun Arif Zulkifli mengungkapkan Dewan Pers sama sekali tidak menolak pembaharuan KUHP. Tetapi, Dewan Pers mempersoalkan 14 pasal yang berpotensi menghalangi kemerdekaan pers. 

"Reformulasi 14 pasal ini sudah kami diskusikan dengan konstituen Dewan Pers, jaksa, hakim, dan para pakar hukum,” ucapnya.

Sapto Anggoro pun berujar Dewan Pers hanya menghendaki reformulasi RKUHP. Lantaran menurutnya KUHP sudah semestinya diperbarui karena usianya sudah sangat tua.

Sedangkan Yadi Hendriana mengatakan, sampai saat ini sudah ada empat fraksi di Komisi III DPR yang menerima DIM dari Dewan Pers. Masing-masing adalah: Fraksi Gerindra, FPDIP, FPKB, dan FPPP.

Dewan Pers juga menyatakan harapannya pada DPR untuk bisa dilibatkan dalam rapat dengar pendapat umum atau RDPU di Komisi III saat membahas RKUHP. Alhasil, Arsul Sani yang juga anggota Panitia Kerja (Panja) RKUHP berjanji akan berupaya agar Dewan Pers disertakan RDPU yang membahas RKUHP. Ia mengaku sudah berkomunikasi dengan fraksi lain dalam masalah ini. 






PPP soal Bergabungnya Sandiaga: Doakan Saja

13 menit lalu

PPP soal Bergabungnya Sandiaga: Doakan Saja

Sandiga juga meminta agar tidak ada lagi pertanyaan yang menyebut dirinya bakal pindah ke PPP.


Sekber Gerindra dan PKB Bakal Dibentuk hingga Tingkat Kabupaten dan Kota

43 menit lalu

Sekber Gerindra dan PKB Bakal Dibentuk hingga Tingkat Kabupaten dan Kota

Muzani membantah saat ini Gerindra - PKB juga sedang tahap menjajaki kemungkinan memperbesar koalisi dengan Partai Nasdem.


Isu Penundaan Pemilu Bergulir Lagi, PPP Tetap Bersiap Ikut Pemilihan Sesuai Jadwal

1 jam lalu

Isu Penundaan Pemilu Bergulir Lagi, PPP Tetap Bersiap Ikut Pemilihan Sesuai Jadwal

Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono menyebut gagasan penundaan Pemilu 2024 mungkin terjadi.


PPP Sebut Nama Erick Thohir Paling Ramai di Internal, Bisa Capres atau Cawapres

2 jam lalu

PPP Sebut Nama Erick Thohir Paling Ramai di Internal, Bisa Capres atau Cawapres

Dukungan untuk Erick Thohir menguat di internal PPP. Menurut Arsul Sani, bisa sebagai capres atau cawapres.


Usul Muhaimin Soal Penghapusan Jabatan Gubernur, Peneliti: Tak Ada Pijakan Teoritis

3 jam lalu

Usul Muhaimin Soal Penghapusan Jabatan Gubernur, Peneliti: Tak Ada Pijakan Teoritis

Usul penghapusan jabatan gubernur yang dilontarkan oleh Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar itu sesungguhnya tidak ada pijakan teoritis.


Soal Isu Perpanjangan Masa Jabatan Presiden, PDIP Sebut Megawati Sudah Beri Pesan ke Jokowi

5 jam lalu

Soal Isu Perpanjangan Masa Jabatan Presiden, PDIP Sebut Megawati Sudah Beri Pesan ke Jokowi

PDIP menanggapi isu perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi. PDIP merujuk pada konstitusi bahwa Presiden hanya bisa menjabat selama 2 periode.


PDIP Terus Desak Menteri Nasdem Mundur, Hasto Kristiyanto: Tak Akan Koalisi dengan Partai Suka Impor

6 jam lalu

PDIP Terus Desak Menteri Nasdem Mundur, Hasto Kristiyanto: Tak Akan Koalisi dengan Partai Suka Impor

"Kalau terhadap partai yang sukanya impor, ini enggak cocok buat PDIP," kata Sejjen PDIP Hasti Kristiyanto. Maksudnya Partai NasDem?


Mardiono PPP Sebut Isu Penundaan Pemilu Sambil Lalu Dibicarakan di KIB

6 jam lalu

Mardiono PPP Sebut Isu Penundaan Pemilu Sambil Lalu Dibicarakan di KIB

Plt Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono berbicara soal isu penundaan pemilu di KIB dan Jokowi 3 periode.


PAN Beberkan Kriteria Capres-Cawapres Koalisi Indonesia Bersatu

8 jam lalu

PAN Beberkan Kriteria Capres-Cawapres Koalisi Indonesia Bersatu

Capres-Cawapres Koalisi Indonesia Bersatu, kata Viva Yoga, adalah orang yang punya integritas dan nasionalisme.


Mardiono Sebut PPP Siap dengan Segala Kemungkinan Seputar Pemilu 2024

9 jam lalu

Mardiono Sebut PPP Siap dengan Segala Kemungkinan Seputar Pemilu 2024

Plt Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono mengatakan partainya siap dengan segala kemungkinan yang terjadi seputar Pemilu 2024.