Boleh Menggelar Hajatan di Jalan Umum?

Reporter

Editor

Nurhadi

Warga menyampaikan informasi penutupan jalan untuk kendaraan roda empat di Jalan Tipar Raya, Cimanggis, Depok, Jawa Barat, Rabu, 7 Juli 2021. Jalur tersebut dijadikan jalan alternatif oleh pengendara untuk menghindari penyekatan di Jalan Raya Bogor selama PPKM Darurat. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Hajatan sering kali diselenggarakan di jalan umum. Mengingat hajatan merupakan kepentingan pribadi, sementara jalan adalah fasilitas umum, tentu hal ini menimbulkan pertanyaan apakah boleh menggunakan fasilitas umum untuk kepentingan pribadi?

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kegiatan yang merupakan kepentingan pribadi dapat diselenggarakan di jalan kabupaten/kota dan jalan desa.

Yang termasuk kepentingan pribadi berdasarkan Peraturan Kepala Polisi Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain untuk Kegiatan Lalu Lintas antara lain pesta perkawinan, kematian, atau kegiatan pribadi lainnya.

Untuk menggunakannya, penyelenggara perlu mengajukan izin terlebih dahulu, setidaknya tujuh hari kerja sebelum waktu acara. Izin ini ditujukan kepada pejabat kepolisian terkait yang mengatur jalan yang akan dipakai.

Bila menggunakan jalan kabupaten atau kota, izin disampaikan kepada Kapolres atau Kapolresta. Bila menggunakan jalan desa, izin diserahkan kepada Kapolsek atau Kapolsekta. 

Untuk mengurusnya, penyelenggara wajib membawa persyaratan sebagai berikut: 

  • Foto kopi KTP penyelenggara atau penanggungjawab kegiatan; 
  • Waktu penyelenggaraan; 
  • Jenis kegiatan; 
  • Perkiraan jumlah peserta; 
  • Peta lokasi kegiatan serta Jalan alternatif yang akan digunakan; dan
  • Surat rekomendasi.

Surat rekomendasi ini bisa didapatkan dari satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi urusan pemerintahan perhubungan darat untuk penggunaan jalan kabupaten/kota atau kepala desa/lurah untuk penggunaan jalan desa atau lingkungan. 

Pengecualian waktu perizinan dan persyaratan ini diberlakukan khusus untuk prosesi kematian. Permohonan izin dapat diajukan secara tertulis maupun lisan kepada pejabat Polri tanpa memperhitungkan batas waktu.

Perizinan ini akan membantu petugas yang ditempatkan pada ruas-ruas jalan yang digunakan dalam penyelenggaraan kegiatan untuk mengatur lalu lintas dengan rekayasanya.

Petugas pun wajib mengimbau penyelenggara dan peserta kegiatan untuk tidak merusak fungsi jalan, tidak merusak fasilitas umum di jalan, dan membantu petugas dalam menjaga keamanan, ketertiban serta kelancaran lalu lintas

PRAMODANA

Baca juga: Buntut Hajatan Terlarang, Lurah Pancoran Mas Depok Terancam 1 Tahun Penjara







Polri Segera Umumkan Tersangka Tragedi Kanjuruhan

2 jam lalu

Polri Segera Umumkan Tersangka Tragedi Kanjuruhan

Tragedi Kanjuruhan menyebabkan 131 orang meninggal. Sebanyak 35 orang telah diperiksa Polri.


Viral, ABG Pura-pura Kesurupan saat Terjaring Operasi Zebra

4 jam lalu

Viral, ABG Pura-pura Kesurupan saat Terjaring Operasi Zebra

Aksi yang dilakukan RA dengan berpura-pura kesurupan merupakan upaya pengalihan agar dirinya tidak ditilang oleh petugas saat Operasi Zebra 2022.


Penuhi Syarat dan Ketentuan Menerima BSU Tahap 4

20 jam lalu

Penuhi Syarat dan Ketentuan Menerima BSU Tahap 4

Bantuan Subsidi Upah atau BSU merupakan bantuan senilai Rp 600 ribu yang diberikan pemerintah. Ini syarat penerima BSU tahap 4.


7 Tahun Kematian Akseyna, Ayahanda Sodorkan Motif, Dugaan, dan Terduga Pelaku

1 hari lalu

7 Tahun Kematian Akseyna, Ayahanda Sodorkan Motif, Dugaan, dan Terduga Pelaku

Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas hari ini mengadakan rapat untuk menindaklanjuti kasus kematian mahasiswa Universitas Indonesia Akseyna Ahad Dori.


Mulai Tahun Depan, Mobil dan Motor Patroli Polisi Bakal Pakai Kendaraan Listrik

1 hari lalu

Mulai Tahun Depan, Mobil dan Motor Patroli Polisi Bakal Pakai Kendaraan Listrik

Korlantas Polri mengonfirmasi bahwa mulai tahun depan, seluruh mobil dan motor patroli lalu lintas akan menggunakan kendaraan listrik.


Tahun 2022 Polri Anggarkan Rp 159,8 Miliar untuk Pengadaan Gas Air Mata

1 hari lalu

Tahun 2022 Polri Anggarkan Rp 159,8 Miliar untuk Pengadaan Gas Air Mata

Menggunakan sumber dana APBN 2022, Polri melakukan pengadaan gas air mata senilai Rp 152 miliar. Berikut rinciannya.


Pajak Kendaraan Mati, Polisi Bisa Kasih Sanksi Tilang

1 hari lalu

Pajak Kendaraan Mati, Polisi Bisa Kasih Sanksi Tilang

Soal pajak kendaraan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, di mana masa berlaku STNK harus diperpanjang setiap tahunnya.


Diresmikan Anies Baswedan, Rusun Polri Menteng Bernilai Rp 200 Miliar Punya 400 Unit Hunian

1 hari lalu

Diresmikan Anies Baswedan, Rusun Polri Menteng Bernilai Rp 200 Miliar Punya 400 Unit Hunian

Rusun Polri Menteng dibangun dengan dana hibah dari tiga tahun anggaran APBD DKI 2020-2022. Diresmikan Anies Baswedan.


Resmikan Rusun Polri Menteng, Anies Baswedan: Hasil Pajak dan Amanat dari Rakyat

1 hari lalu

Resmikan Rusun Polri Menteng, Anies Baswedan: Hasil Pajak dan Amanat dari Rakyat

Anies Baswedan berharap kolaborasi antara Pemprov DKI dan Polda Metro Jaya akan terus berlanjut.


Polisi Bantah Tangkap Aremania Pengunggah Video Penonton Terkunci di Kanjuruhan

2 hari lalu

Polisi Bantah Tangkap Aremania Pengunggah Video Penonton Terkunci di Kanjuruhan

Soal Aremania yang sempat ditangkap, Nico Afinta sempat membisik kepada Kadivhumas Polri. "Sudah dipulangkan."