Boleh Menggelar Hajatan di Jalan Umum?

Reporter

Editor

Nurhadi

Warga menyampaikan informasi penutupan jalan untuk kendaraan roda empat di Jalan Tipar Raya, Cimanggis, Depok, Jawa Barat, Rabu, 7 Juli 2021. Jalur tersebut dijadikan jalan alternatif oleh pengendara untuk menghindari penyekatan di Jalan Raya Bogor selama PPKM Darurat. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Hajatan sering kali diselenggarakan di jalan umum. Mengingat hajatan merupakan kepentingan pribadi, sementara jalan adalah fasilitas umum, tentu hal ini menimbulkan pertanyaan apakah boleh menggunakan fasilitas umum untuk kepentingan pribadi?

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kegiatan yang merupakan kepentingan pribadi dapat diselenggarakan di jalan kabupaten/kota dan jalan desa.

Yang termasuk kepentingan pribadi berdasarkan Peraturan Kepala Polisi Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain untuk Kegiatan Lalu Lintas antara lain pesta perkawinan, kematian, atau kegiatan pribadi lainnya.

Untuk menggunakannya, penyelenggara perlu mengajukan izin terlebih dahulu, setidaknya tujuh hari kerja sebelum waktu acara. Izin ini ditujukan kepada pejabat kepolisian terkait yang mengatur jalan yang akan dipakai.

Bila menggunakan jalan kabupaten atau kota, izin disampaikan kepada Kapolres atau Kapolresta. Bila menggunakan jalan desa, izin diserahkan kepada Kapolsek atau Kapolsekta. 

Untuk mengurusnya, penyelenggara wajib membawa persyaratan sebagai berikut: 

  • Foto kopi KTP penyelenggara atau penanggungjawab kegiatan; 
  • Waktu penyelenggaraan; 
  • Jenis kegiatan; 
  • Perkiraan jumlah peserta; 
  • Peta lokasi kegiatan serta Jalan alternatif yang akan digunakan; dan
  • Surat rekomendasi.

Surat rekomendasi ini bisa didapatkan dari satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi urusan pemerintahan perhubungan darat untuk penggunaan jalan kabupaten/kota atau kepala desa/lurah untuk penggunaan jalan desa atau lingkungan. 

Pengecualian waktu perizinan dan persyaratan ini diberlakukan khusus untuk prosesi kematian. Permohonan izin dapat diajukan secara tertulis maupun lisan kepada pejabat Polri tanpa memperhitungkan batas waktu.

Perizinan ini akan membantu petugas yang ditempatkan pada ruas-ruas jalan yang digunakan dalam penyelenggaraan kegiatan untuk mengatur lalu lintas dengan rekayasanya.

Petugas pun wajib mengimbau penyelenggara dan peserta kegiatan untuk tidak merusak fungsi jalan, tidak merusak fasilitas umum di jalan, dan membantu petugas dalam menjaga keamanan, ketertiban serta kelancaran lalu lintas

PRAMODANA

Baca juga: Buntut Hajatan Terlarang, Lurah Pancoran Mas Depok Terancam 1 Tahun Penjara







Mahasiswa UI Tewas Tertabrak Jadi Tersangka, Profesor di Unsoed: Aneh

1 hari lalu

Mahasiswa UI Tewas Tertabrak Jadi Tersangka, Profesor di Unsoed: Aneh

Profesor ini urun pendapat terhadap kasus mahasiswa UI yang tewas dalam sebuah kecelakaan lalu lintas namun dijadikan tersangka.


Naik Motor Pakai Headset Bisa Kena Tilang, Segini Dendanya

1 hari lalu

Naik Motor Pakai Headset Bisa Kena Tilang, Segini Dendanya

Naik motor sambil pakai headset bisa ditilang, berikut penjelasannya termasuk bisa kena hukuman pidana atau denda. Mengapa?


Bisa Kena Denda, Pengendara Motor Dilarang Berteduh di Kolong Jembatan

1 hari lalu

Bisa Kena Denda, Pengendara Motor Dilarang Berteduh di Kolong Jembatan

Pengendara motor bisa kena denda bahkan pidana jika berhenti atau bergerombol di kolong jembatan, meskipun berteduh saat hujan. Ini aturannya.


Polri Gelar Kursus Manajemen Pengamanan Stadion, Instruktur dari Inggris dan Skotlandia

1 hari lalu

Polri Gelar Kursus Manajemen Pengamanan Stadion, Instruktur dari Inggris dan Skotlandia

Polri menggelar kurus manajemen pengamanan stadion dengan instruktur dari Inggris dan Skotlandia.


Mahasiswi Tewas Diduga Tertabrak Iringan Patwal, Bagaimana Respons Jika Bertemu Rombongan Patwal?

2 hari lalu

Mahasiswi Tewas Diduga Tertabrak Iringan Patwal, Bagaimana Respons Jika Bertemu Rombongan Patwal?

Peraturan mengenai Patroli dan Pengawalan (patwal) diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.


Tidak Diistimewakan, Mobil Pakai Pelat Nomor RF Tetap Kena Ganjil Genap

2 hari lalu

Tidak Diistimewakan, Mobil Pakai Pelat Nomor RF Tetap Kena Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan akan menindak mobil dinas dengan pelat nomor khusus atau pelat RF jika melanggar sistem ganjil genap.


Penerbitan Pelat Nomor RF Dihentikan Mulai Oktober 2023, Begini Kata Polisi

2 hari lalu

Penerbitan Pelat Nomor RF Dihentikan Mulai Oktober 2023, Begini Kata Polisi

Korlantas Polri akan menghentikan penerbitan pelat nomor khusus RF mulai Oktober 2023.


Uji Coba ETLE Drone di Tegal, Pelanggaran Ini yang Banyak Tertangkap

3 hari lalu

Uji Coba ETLE Drone di Tegal, Pelanggaran Ini yang Banyak Tertangkap

Tilang elektronik menggunakan ETLE drone diklaim berhasil memantau pengguna jalan dan menangkap gambar sejumlah pelanggaran lalu lintas.


Polda Metro Sebut Kemacetan Lalu Lintas Jakarta Telah Seperti sebelum Pandemi Covid-19, Tak Nyaman

5 hari lalu

Polda Metro Sebut Kemacetan Lalu Lintas Jakarta Telah Seperti sebelum Pandemi Covid-19, Tak Nyaman

Latif Usman mengatakan mobilitas kendaraan di DKI Jakarta sudah seperti sebelum pandemi Covid-19. Angka ini berdasarkan persentase indeks kemacetan.


Tilang Elektronik Bakal Diberlakukan di Cianjur, Pakai ETLE Mobile

5 hari lalu

Tilang Elektronik Bakal Diberlakukan di Cianjur, Pakai ETLE Mobile

Satlantas Polres Cianjur akan memberlakukan tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di Kabupaten Cianjur.