Ferdy Sambo dan Kasus Surat Jalan Palsu Djoko Tjandra, Bui Brigjen Prasetyo Utomo dan Irjen Napoleon Bonaparte

Gestur terdakwa kasus dugaan pemberian suap kepada penegak hukum dan pemufakatan jahat Djoko Tjandra saat bersiap menjalani sidang dengan agenda pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin, 5 April 2021. Terpidana kasus "cassie" Bank Bali itu divonis 4,5 tahun penjara dan Rp100 juta subsider enam bulan kurungan. ANTARA/Hafidz Mubarak A

TEMPO.CO, Jakarta - Irjen Ferdy Sambo tersangka kasus pemubunuhan Brigadir J atau Nopryansah Yosua Hutabarat. Selama berkarier di kepolisian, Ferdy Sambo tercatat terlibat dalam penyelidikan beberapa kasus. Salah satunya dalam kasus penerbitan surat jalan palsu Djoko Tjandra yang menyeret dua petinggi Polri saat itu yaitu Brigjen Prasetyo Utomo dan Irjen Napoleon Bonaparte terkait red notice dan suap.

1. Kasus Korupsi dan Pelarian Djoko Tjandra

Djoko Soegiarto Tjandra alias Joe Chan merupakan seorang pengusaha sekaligus buronan korupsi Indonesia. Pada 2009, sehari sebelum Djoko Tjandra dijebloskan ke penjara karena perannya dalam penggelapan dana perbankan, dia melarikan diri ke Papua Nugini. Selama pelariannya, Djoko Tjandra bahkan sempat menjadi warga negara Papua Nugini (PN). Menteri Luar Negeri PN saat itu, Ano Pala memberikan kewarganegaraan PN kepada Djoko Tjandra meski tak memenuhi persyaratan konstitusional.

Kasus Djoko Tjandra terkait cessie Bank Bali bermula saat Direktur Utama Bank Bali kala itu, Rudy Ramli kesulitan menagih piutangnya yang tertanam di brankas Bank Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI), Bank Umum Nasional (BUM), dan Bank Tiara pada 1997. Total piutang Bank Bali di tiga bank itu sekitar Rp 3 triliun. Hingga ketiga bank itu masuk perawatan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), tagihan tersebut tak kunjung cair.

Satu dekade lebih berselang, pada 29 Juni 2020, Jaksa Agung Indonesia ST Burhanuddin mengatakan Djoko Tjandra telah berada di Indonesia selama tiga bulan terakhir. Kemudian Djoko Tjandra dijadwalkan muncul di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 7 Juli 2020 untuk sidang pemeriksaan kasusnya. Tetapi dia tidak muncul. Pengacaranya, Anita Kolopaking, mengklaim bahwa dia berada di Kuala Lumpur, Malaysia. Djoko Tjandra dirawat karena penyakit yang tidak dikemukakan.

Sementara itu, Juru bicara Imigrasi Indonesia Arvin Gumilang bersikeras tidak ada catatan Djoko Tjandra terbang ke Malaysia. Secara terpisah, Kepala Biro Pengawasan dan Koordinasi Penyelidik Pegawai Negeri Sipil di Bareskrim Polri, Brigjen Prasetyo Utomo, dilaporkan mengeluarkan surat perjalanan pada 18 Juni 2020. Surat itu memungkinkan Djoko Tjandra terbang dari Jakarta ke Pontianak, Kalimantan Barat pada 19 Juni dan kembali pada 22 Juni.

2. Penangkapan Djoko Tjandra di Malaysia 

Djoko Tjandra merupakan terpidana kasus korupsi hak tagih (cassie) Bank Bali yang kasusnya bermula sejak 1999. Irjen Ferdy Sambo yang saat itu menjabat Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri berpangkat Brigjen Polisi atau Jenderal Bintang Satu ikut dalam penangkapan Djoko Tjandra, terpidana kasus hak tagih (cassie) Bank Bali di sebuah unit apartemen di Kuala Lumpur, Malaysia tahun 2020 lalu.

Ketika itu tersangka korupsi Djoko Tjandra bisa keluar-masuk Indonesia dengan leluasa, dan kemudian diketahui melibatkan oknum di Mabes Polri, Brigjen Prasetyo Utomo.

Penangkapan Djoko Tjandra dilakukan Polri setelah berkoordinasi dengan Polisi Diraja Malaysia (PDRM) yakni Inspektur Jenderal of Police Malaysia Abdul Hamid bin Bador pada 23 Juli 2020. Ferdy Sambo juga turut dalam menangkap Djoko Tjandra setelah berkoordinasi dengan Polisi Diraja Malaysia (PDRM) yakni Inspektur Jenderal of Police Malaysia Abdul Hamid bin Bador pada tanggal 23 Juli 2020 lalu.

Dalam kasus tersebut, Ferdy Sambo menjerat rekannya Brigjen Prasetijo Utomo yang terlibat penerbitan surat jalan palsu Djoko Tjandra selama menjadi buronan Polri. "Seharusnya setiap anggota Polri yang menjadi penyidik memahami Perkap 6 Tahun 2019," kata Ferdy Sambo kala itu, menyebut peraturan Kapolri tentang penyidikan tindak pidana.

3. Ferdy Sambo Vs Napoleon Bonaparte dan Red Notice Djoko Tjandra

Ferdy Sambo yang menjabat Kadiv Propam saat itu mengatakan bahwa terdakwa perkara penerimaan suap dari Djoko Tjandra untuk menghapus red notice dan DPO di Imigrasi, Irjen Napoleon Bonaparte masih berstatus polisi aktif. 

“Irjen NB (Napoleon Bonaparte) statusnya masih anggota Polri aktif,” kata Irjen Ferdy Sambo kepada wartawan, 20 September 2020. Sambo mengatakan saat itu Komisi Kode Etik Polri menyiapkan sidang kode etik terhadap Napoleon Bonaparte, apabila putusan terhadap yang bersangkutan telah memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah. “Sebab, diketahui NB mengajukan kasasi setelah Pengadilan Tinggi Jakarta menghukum vonis empat tahun penjara dalam kasus red notice Djoko Tjandra,” kata Irjen Ferdy Sambo. 

Hakim menyatakan Napoleon terbukti menerima Sin$ 200 ribu dan US$ 370 ribu dari Djoko Tjandra. Uang itu diberikan agar Napoleon membantu menghapus Djoko Tjandra dari status daftar pencarian orang sistem Imigrasi.

Penghapusan itu membuat Djoko Tjandra, selaku buronan kasus korupsi cessie Bank Bali bisa masuk ke Indonesia untuk mendaftarkan praperadilan. Vonis Irjen Napoleon lebih berat dari tuntutan jaksa, yaitu 3 tahun penjara. 

Irjen Napoleon membantah telah menerima suap. "Saya lebih baik mati daripada martabat keluarga dilecehkan seperti ini, saya menolak putusan hakim dan mengajukan banding," kata dia seusai pembacaan vonis di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu, 10 Maret 2021.

Mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri ini sebelumnya mengajukan banding atas vonis 4 tahun penjara dalam kasus suap red notice Djoko Tjandra. 

"Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 10 Maret 2021 Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2020/PM.Jkt.Pst yang dimintakan banding tersebut," seperti dikutip dari salinan putusan Pengadilan Tinggi pada Rabu, 28 Juli 2021.

Napoleon Bonaparte divonis 4 tahun penjara dalam kasus suap red notice Djoko Tjandra. Selain itu, Napoleon juga dijatuhi denda Rp 100 juta subsider 6 bulan kurungan.

Selanjutnya: Kronologi kejadian kasus surat jalan palsu Djoko Tjandra






Polisi Tahan Putri Candrawathi, Pengacara Brigadir J: Telat, Harusnya dari Awal

5 jam lalu

Polisi Tahan Putri Candrawathi, Pengacara Brigadir J: Telat, Harusnya dari Awal

Pengacara keluarga Brigadir J, Kamaruddin Simanjuntak, menilai polisi terlambat dalam menahan Putri Candrawathi.


Putri Candrawathi Titipkan Anaknya yang Masih Kecil ke Neneknya

6 jam lalu

Putri Candrawathi Titipkan Anaknya yang Masih Kecil ke Neneknya

Putri Candrawathi menitipkan anaknya yang paling muda ke neneknya setelah ia ditahan di rumah tahanan Bareskrim Polri mulai hari ini


Putri Candrawathi Menangis saat Mengenakan Baju Tahanan: Saya Ikhlas Diperlakukan Seperti Ini

7 jam lalu

Putri Candrawathi Menangis saat Mengenakan Baju Tahanan: Saya Ikhlas Diperlakukan Seperti Ini

Putri Candrawathi sempat menangis saat muncul ke publik menggunakan baju tahanan


Kenakan Baju Tahanan, Putri Candrawathi: Saya Mohon Doanya Bisa Lalui Semuanya

7 jam lalu

Kenakan Baju Tahanan, Putri Candrawathi: Saya Mohon Doanya Bisa Lalui Semuanya

Putri Candrawathi juga menyampaikan pesan kepada anak-anaknya agar terus belajar tekun hingga mencapai cita-citanya.


Ditahan di Bareskrim, Putri Candrawathi Titip Pesan untuk Anak-anaknya

7 jam lalu

Ditahan di Bareskrim, Putri Candrawathi Titip Pesan untuk Anak-anaknya

Dengan terisak, Putri Candrawathi menitipkan pesan untuk anak-anaknya setelah ditahan di Rutan Bareskrim Polri.


Putri Candrawathi Ditahan, Deolipa Yumara: Bagus Walau Terlambat

8 jam lalu

Putri Candrawathi Ditahan, Deolipa Yumara: Bagus Walau Terlambat

Polisi menahan Putri Candrawathi untuk mempermudah proses pelimpahan tersangka dan barang bukti atau tahap II kasus pembunuhan Brigadir J


Tidak Profesional Olah TKP di Rumah Ferdy Sambo, AKBP Ridwan Soplanit Disanksi Demosi 8 Tahun

8 jam lalu

Tidak Profesional Olah TKP di Rumah Ferdy Sambo, AKBP Ridwan Soplanit Disanksi Demosi 8 Tahun

AKBP Ridwan Soplanit langsung mengajukan banding setelah diberi kena sanksi demosi 8 tahun karena ikut merusak TKP di rumah Ferdy Sambo.


Fit and Proper Test Komnas HAM, DPR Singgung Atensi Berbeda di Kasus Brigadir J dan KM 50

8 jam lalu

Fit and Proper Test Komnas HAM, DPR Singgung Atensi Berbeda di Kasus Brigadir J dan KM 50

Arsul Sani singgung atensi atau perhatian Komnas HAM yang berbeda di beberapa kasus seperti Brigadir J, Lukas Enembe, Wadas dan KM 50.


Kapolri Pastikan Putri Candrawathi Bisa Temui Anaknya Meski Ditahan

8 jam lalu

Kapolri Pastikan Putri Candrawathi Bisa Temui Anaknya Meski Ditahan

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan Putri Candrawathi tetap bisa menemui anak-anaknya meski sudah ditahan di rutan Bareskrim


Alasan Polri Tahan Putri Candrawathi

9 jam lalu

Alasan Polri Tahan Putri Candrawathi

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan, Putri Candrawathi ditahan di rumah tahanan Mabes Polri mulai hari ini.