TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi sore ini menemui para kepala lembaga tinggi negara di Istana Negara, Jakarta Pusat. Mereka yang hadir antara lain Ketua MPR Bambang Soesatyo, Ketua DPR Puan Maharani, Ketua DPD La Nyala Mattalitti, dan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman.
Lalu hadir pula Ketua Komisi Yudisial Fajar Nur Dewata, Ketua Mahkamah Agung M. Syarifuddin, hingga Ketua BPK Isma Yatun.
"Baru saja kami tadi bertemu dan berbicara selama lebih dari 2,5 jam. Utamanya kami bicara soal krisis global, berkaitan dengan krisis pangan, krisis energi, dan juga krisis keuangan," ujar Jokowi di Istana Negara, Jumat, 12 Agustus 2022.
Dalam kesempatan itu, Jokowi juga membahas mengenai subsidi BBM yang sudah sangat besar, yakni nilainya mencapai Rp 502 triliun. Jokowi juga menjelaskan dirinya membahas nasib negara pada 2023 jika subsidi yang digelontorkan sudah begitu besar pada tahun ini.
"Subsidi kita memang terlalu besar, cari negara yang subsidinya sampai Rp 502 triliun," kata Jokowi.
Meski begitu, Jokowi menyebut pemberian subsidi ini memang perlu dilakukan untuk menahan kenaikan harga pertalite, pertamax, gas, hingga listrik. Menurut Jokowi, dengan subsidi tersebut rakyat memang menjadi tidak terbebani dengan kenaikan harga.
"Tapi apakah angka Rp 502 triliun itu terus kuat kita pertahankan? Kalau bisa alhamdulilah, artinya rakyat tidak terbebani. Tapi kalau APBN tidak kuat bagaimana? Negara lain harga BBM sudah Rp 17 ribu, Rp 18 ribu, naik dua kali lipat semuanya. Ya memang harga keekonomiannya seperti itu," kata Jokowi.
Dalam diskusi itu, Jokowi menyebut para kepala lembaga tinggi negara itu membagikan pandangan tentang pemasukan negara dari penjualan komoditas. Untuk saat ini, Jokowi menyebut harga komoditas masih baik, namun dia mengantisipasi jika kondisinya berubah dan bakal berpengaruh ke pendapatan negara.
Baca juga: Puan Maharani Minta Pemerintah Segera Batasi Pembelian BBM Bersubsidi
M JULNIS FIRMANSYAH
