OTT Bupati Pemalang, Jumlah Orang yang Ditangkap Bertambah Jadi 34 Orang

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo. YouTube

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap 34 orang dalam operasi tangkap tangan Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo. Jumlah ini bertambah dari orang yang dilaporkan ditangkap, yaitu 23 orang.

“Sejauh ini jumlah yang diamankan ada sekitar 34 orang,” kata Pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri, Jumat, 12 Agustus 2022.

Ali mengatakan, orang yang ditangkap itu terdiri dari Bupati, kepala dinas, sekretaris daerah dan pejabat lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.

Menurut Ali, tim KPK juga menyita sejumlah uang tunai Rupiah. Uang itu disita bersama beberapa bukti lainnya. “Jumlah uangnya masih terus diklarifikasi kepada pihak yang ditangkap,” ujar Ali.

Ali mengatakan tim KPK masih meminta keterangan dan klarifikasi kepada orang-orang yang ditangkap. Menurut Ali, kasus ini berhubungan dengan kasus jual-beli jabatan di Pemkab Pemalang.

“Perkembangannya segera kami sampaikan,” kata Ali.

Adapun operasi tangkap tangan Mukti Agung Wibowo Cs ini digelar pada Kamis sore hingga malam, pada 11 Agustus 2022. Penangkapan dilakukan di Jakarta dan Pemalang.






KPK Telisik Dugaan Aliran Duit Nurhadi ke Dito Mahendra

4 jam lalu

KPK Telisik Dugaan Aliran Duit Nurhadi ke Dito Mahendra

Dalam pemeriksaan Dito Mahendra, KPK menelisik tentang dugaan aliran duit dari Nurhadi.


KPK Periksa Dito Mahendra Sebagai Saksi Kasus TPPU Eks Sekretaris MA

6 jam lalu

KPK Periksa Dito Mahendra Sebagai Saksi Kasus TPPU Eks Sekretaris MA

KPK memeriksa Dito Mahendra Saputro sebagai saksi atas Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU oleh Eks Sekertaris Mahkamah Agung, Nurhadi.


4 Komentar Tokoh soal Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang Jeblok

17 jam lalu

4 Komentar Tokoh soal Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang Jeblok

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang jeblok menimbulkan beragam respons dari tokoh. Tempo merangkum 4 komentar dari tokoh tersebut.


Soal Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, PKS Sebut Penyemangat KPK Berbenah

1 hari lalu

Soal Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, PKS Sebut Penyemangat KPK Berbenah

Politikus PKS Hidayat Nur Wahid menyebut penurunan skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia harus jadi bahan evaluasi untuk KPK.


Fitroh Rohcahyanto Mundur dari KPK, Kejaksaan Agung: Kembali ke Institusi Asal

1 hari lalu

Fitroh Rohcahyanto Mundur dari KPK, Kejaksaan Agung: Kembali ke Institusi Asal

Ketut menyebut kembalinya eks Direktur Penuntutan KPK Fitroh Rohcahyanto ke Kejaksaan Agung bukan suatu hal yang perlu dipermasalahkan.


Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, Politikus PKB Anggap Lumrah Naik Turun

1 hari lalu

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, Politikus PKB Anggap Lumrah Naik Turun

Jazilul mengatakan naik turunnya skor Indeks Persepsi Korupsi bukanlah sesuatu yang perlu dijadikan polemik.


Bambang Widjojanto Ungkap Percakapan dengan Eks Direktur Penuntutan KPK

1 hari lalu

Bambang Widjojanto Ungkap Percakapan dengan Eks Direktur Penuntutan KPK

Bambang Widjojanto menduga kembalinya Fitroh ke Kejaksaan Agung karena adanya intervensi dari pimpinan KPK dalam kasus Formula E.


Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Anjlok, Bambang Widjojanto: Kinerja Pimpinan KPK Sangat Buruk

1 hari lalu

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Anjlok, Bambang Widjojanto: Kinerja Pimpinan KPK Sangat Buruk

Bambang Widjojanto mengatakan KPK memiliki andil tanggung jawab dalam rendahnya capaian skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tersebut.


Direktur Penuntutan KPK Mundur, IM57+: Dewas Harus Bertindak Aktif

1 hari lalu

Direktur Penuntutan KPK Mundur, IM57+: Dewas Harus Bertindak Aktif

Direktur Penuntutan KPK Fitroh Rohcahyanto mundur dari jabatannya di tengah kontroversi penyidikan Formula E. Apa kata IM57+?


Indeks Persepsi Korupsi 2022 Jeblok, ICW: Penegakan Hukum Dapat Nilai E

2 hari lalu

Indeks Persepsi Korupsi 2022 Jeblok, ICW: Penegakan Hukum Dapat Nilai E

Jebloknya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2022 disebut karena lemahnya penegakan hukum.