Partai Buruh Targetkan Dapat Kursi DPR RI dan 5 Kepala Daerah

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Presiden Partai Buruh Said Iqbal lakukan May Day Fiesta di Gedung Pusat Perfilman Usmar Ismail pada Ahad 1 Mei 2022. Tempo/ Hamdan C Ismail

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Partai Buruh Said Iqbal menargetkan partainya bisa dapat kursi DPR RI hingga lima kepala daerah. Wilayah yang ditargetkan itu terdapat kawasan industri yang menjadi basis mereka.

“Lima bupati atau wali kota akan kami ambil. Satu, Kota Bekasi; dua, Kabupaten Bekasi; tiga, Kota Jayapura; empat, Karawang, wakil bupati; lima, Batam, kami akan ambil wakil wali kota,” ujarnya saat konferensi pers secara virtual, Kamis, 11 Agustus 2022.

Kemudian untuk lolos Parlimentary Threshold, Partai Buruh bakal mengejar target meraup kurang lebih 6,5 juta suara sah nasional di lima provinsi. Maka Said Iqbal memperkirakan Partai Buruh bisa mendapat 20 sampai 25 kursi di DPR RI dan rata-rata lima persen dari total jumlah kursi DPRD provinsi atau kabupaten/kota.

“Partai Buruh tidak muluk-muluk target. Parlimentary Threshold lolos, kami akan kejar suara sah nasional,” katanya.

Dia mengatakan partainya bisa meraup tiga juta suara di Provinsi Jawa Barat, karena terdapat kawasan industri terbesar se-Asia Tenggara dan se-Indonesia. Kedua adalah Banten, Tangerang Raya ditargetkan bisa mendapatkan satu juta suara.

“Berarti sudah empat juta suara. Di DKI kami tagetkan 750 ribu suara. DKI target kami dua kursi DPR RI dan DPRD nomor tiga. Partai Buruh nomor tiga di DKI targetnya,” katanya.

Iqbal menargargetkan juga Partai Buruh dapat satu juta suara di Provinsi Jawa Timur. Lalu di Provinsi Kepulauan Riau dengan perkiraan bisa meraih 750 ribu suara sah.

“Ditotalkan hampir 6,5 juta suara sah untuk lolos Parlimentary Threshold 5,6 juta,” ujarnya.

Besok, Partai Buruh akan mendaftar sebagai peserta Pemilu 2024 ke Komisi Pemilihan Umum, Sebanyak 10 ribu buruh dari berbagai latar belakang pekerjaan diperkirakan bakal hadir.

Baca juga: Partai Buruh Akan Bawa 10 Ribu Pekerja Saat Daftar ke KPU Besok






Buntut Tragedi Kanjuruhan, Komisi X DPR Desak Liga 1 hingga Liga 3 Dihentikan Sementara

6 jam lalu

Buntut Tragedi Kanjuruhan, Komisi X DPR Desak Liga 1 hingga Liga 3 Dihentikan Sementara

Komisi X DPR meminta pemerintah untuk melakukan investigasi atas tragedi Kanjuruhan dan harus ada yang bertanggung jawab.


Komisi III DPR Tetapkan 9 Komisioner Komnas HAM yang Baru

7 jam lalu

Komisi III DPR Tetapkan 9 Komisioner Komnas HAM yang Baru

Mereka dipilih dari 14 kandidat komisioner Komnas HAM yang telah melakukan fit and proper test.


PSHK Desak Jokowi Tidak Keluarkan Kepres Pengangkatan Guntur Hamzah sebagai Hakim Konstitusi

1 hari lalu

PSHK Desak Jokowi Tidak Keluarkan Kepres Pengangkatan Guntur Hamzah sebagai Hakim Konstitusi

PSHK meminta Presiden Jokowi tidak mengeluarkan Keputusan Presiden soal pengangkatan Guntur Hamzah sebagai hakim konstitusi.


PSHK Menilai Pemberhentian Hakim MK Aswanto oleh DPR Cacat Hukum

1 hari lalu

PSHK Menilai Pemberhentian Hakim MK Aswanto oleh DPR Cacat Hukum

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) menilai langkah DPR memberhentikan paksa Hakim Konstitusi Aswanto melanggar konstitusi.


Partai Buruh Menyatakan Lima Tuntutan Atas Tragedi di Stadion Kanjuruhan

1 hari lalu

Partai Buruh Menyatakan Lima Tuntutan Atas Tragedi di Stadion Kanjuruhan

Partai Buruh menyampaikan duka cita mendalam atas jatuhnya korban jiwa dan korban luka seusai tragedi di Stadion Kanjuruhan.


Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Bogor dan Bekasi Waspada Hujan Petir dan Angin kencang

1 hari lalu

Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Bogor dan Bekasi Waspada Hujan Petir dan Angin kencang

Prakiraan cuaca BMKG menyebutkan bahwa Jabodetabek hari ini akan diguyur hujan seharian. Waspada hujan petir dan angin kencang.


MK Tolak Gugatan PKS Soal Presidential Threshold 20 Persen, Ini Penjelasan Ambang Batas Pemilu 2024

1 hari lalu

MK Tolak Gugatan PKS Soal Presidential Threshold 20 Persen, Ini Penjelasan Ambang Batas Pemilu 2024

Presidential threshold mengatur ambang batas perolehan suara jika ingin mengajukan capres dan cawapres. MK tolak gugatan PKS soal ambang batas.


Plt Wali Kota Bekasi Imbau Masyarakat Wariskan Nilai Pancasila kepada Generasi Muda

1 hari lalu

Plt Wali Kota Bekasi Imbau Masyarakat Wariskan Nilai Pancasila kepada Generasi Muda

Tri meminta orang tua dan guru untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila pada anak sejak usia dini.


Ketentuan Presidential Threshold 20 Persen Dinilai Persempit Demokrasi

2 hari lalu

Ketentuan Presidential Threshold 20 Persen Dinilai Persempit Demokrasi

Selain ke MK, upaya mengubah ketentuan presidential threshold dinilai mesti melalui komunikasi dengan pimpinan partai politik.


Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto Diberhentikan DPR, Ini Kata Pakar Hukum Tata Negara

2 hari lalu

Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto Diberhentikan DPR, Ini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto dinilai bertentangan dengan undang-undang. Alasan DPR pun dinilai sangat politis.