TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menolak usulan Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan soal revisi Undang-Undang TNI agar perwira aktif TNI Polri dapat bertugas di kementerian lembaga. Ia menegaskan belum ada kebutuhan mendesak untuk penempatan ini.
"Saya melihat kebutuhannya belum mendesak,” kata dia singkat saat meninjau penanaman kelapa genjah di Desa Sanggang, Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, Kamis 11 Agustus 2022.
Sebelumnya, usul ini diungkapkan Luhut dalam acara Silaturahmi Nasional Persatuan Purnawirawan TNI AD di Sentul, Kabupaten Bogor, Jumat, 5 Agustus 2022. "Undang-Undang TNI itu sebenarnya ada satu hal yang perlu sejak saya Menko Polhukam, bahwa TNI ditugaskan di kementerian/lembaga atas permintaan dari institusi tersebut atas persetujuan Presiden," ujar Luhut
Dalam acara itu, Luhut menyebut UU TNI saat ini membatasi peran tentara di kementerian. Dia mencontohkan jabatan di kementeriannya sendiri yang tidak bisa diisi oleh tentara, sehingga butuh revisi UU TNI agar peran perwira TNI lebih luas.
Jauh sebelumnya, Luhut pernah membenarkan adanya pembahasan rencana revisi UU TNI di kementeriannya, pada Selasa, 22 Mei 2018. Namun kala itu, Luhut menegaskan bahwa pembahasan tersebut menyangkut bidang kemaritiman yang bisa ditangani perwira TNI Angkatan Laut.
"Itu kita tambahkan maritim di Menko Maritim bisa juga perwira aktif masuk. Karena kan itu banyak bidang-bidang yang bisa ditangani oleh perwira-perwira Angkatan Laut," kata Luhut di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 23 Mei 2018.
Luhut mengaku heran pembahasan revisi UU TNI di kementeriannya menjadi heboh. Sebab, kata dia, kementeriannya sudah berkoordinasi dengan Komisi I. "Dulu kan waktu dibikin undang-undang itu kan belum ada Kemenko Maritim. Padahal banyak bidang-bidang masalah kelautan yang harus diisi orang Angkatan Laut, yang ngerti laut," ujarnya.
Lantas, usulan itu kembali diungkap Luhut kali ini. Sebelum ditolak Jokowi, kritik juga dilayangkan masyarakat sipil. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau KontraS mengecam Luhut yang mewacanakan revisi UU TNI demi mengatur penempatan tentara di jabatan-jabatan kementerian.
KontraS menilai usulan ini sangat problematis, sebab kontraproduktif terhadap semangat profesionalisme militer yang mengamanatkan agar TNI fokus pada tugas pertahanan sebagaimana perintah konstitusi. Selain itu, ditempatkannya TNI pada kementerian atau jabatan sipil lainnya menunjukkan bahwa agenda pengembalian nilai Orde Baru semakin terang-terangan.
“Kami melihat upaya penempatan TNI pada jabatan sipil lagi-lagi menunjukan kegagalan manajerial dalam mengidentifikasi masalah di tubuh institusi,” kata Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, Senin, 8 Agustus 2022.
Menurut dia selama bertahun-tahun TNI terjebak dalam wacana penempatan perwira aktif di berbagai jabatan sipil. KontraS mengatakan hal tersebut terus dilakukan sebagai jalan pintas untuk menyelesaikan berbagai masalah institusi seperti halnya menumpuknya jumlah perwira non-job. Alih-alih melakukan evaluasi mendalam dan menyasar pada akar masalah, wacana untuk membuka keran dwifungsi TNI terus diproduksi.
“Kami mengkhawatirkan bahwa diperkenankannya TNI menempati jabatan sipil, salah satunya di kementerian, akan menciptakan ketidakprofesionalan khususnya dalam penentuan jabatan. Sebab, mekanisme bukan lagi berfokus pada kualitas seseorang dalam kerangka sistem merit, melainkan berdasarkan kedekatan atau ‘power’ yang dimiliki,” katanya.
Baca juga: UU TNI di Prolegnas, Kontras Ingatkan Implementasi yang Dilanggar
