INFO NASIONAL – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan koordinasi dan pendampingan dalam upaya percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar).
Tim pelaksana percepatan dipimpin oleh Inspektur Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir Balaw, dan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah (Dirjen Keuda) Kemendagri, Agus Fatoni.
Dalam kunjungan ke Kalbar, tim dari Kemendagri disambut oleh Gubernur Kalbar, Wakil Gubernur Kalbar, Sekretaris Daerah (Sekda), Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan jajaran Pemda. Kemudian menggelar Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi Anggaran di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Rabu, 10 Agustus 2022.
Kunjungan kerja ini bertujuan untuk membuka ruang diskusi terkait penyerapan realisasi anggaran yang masih rendah di Kalbar. Rakor tersebut menjadi ajang diskusi, bertukar pikiran, hingga mencari solusi untuk mengakselerasi realisasi anggaran. Kepala daerah diberikan kesempatan secara langsung untuk menjelaskan kondisi riil di lapangan terkait kendala dalam merealisasikan anggaran.
Irjen Kemendagri, Tomsi Tohir, menyampaikan bahwa kedatangan tim Kemendagri berkaitan dengan arahan Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, sekaligus merujuk pada arahan Presiden Joko Widodo yang sudah 3 kali menggelar rapat kabinet terbatas. Presiden mengeluhkan tentang penyerapan anggaran di daerah yang rendah.
Selain Kalbar, lanjut Tomsi, kunjungan kerja juga dilakukan di beberapa daerah untuk mengasistensi dan menggenjot realisasi anggaran yang masih rendah. “Kita bisa berdiskusi bersama bertukar pikiran mencari solusi yang terbaik untuk bisa terlaksananya percepatan penyerapan anggaran yang baik dan tepat sasaran,” ujarnya.
Tomsi menjelaskan, realisasi anggaran berkaitan erat dengan pemulihan ekonomi. Dengan demikian, realisasi anggaran yang rendah akan menghambat pemulihan ekonomi. Hal ini bertolak belakang dengan upaya pemerintah yang tengah memacu pemulihan ekonomi dari segala sisi usai terpukul pandemi Covid-19. “Kalau penyerapannya rendah maka pemulihan ekonomi itu juga akan sangat berpengaruh,” kata dia.
Dirjen Bina Keuda Kemendagri, Agus Fatoni, menambahkan bahwa percepatan realisasi anggaran di Pemerintah Provinsi Kalbar untuk mendongkrak perekonomian dan kesejahteraan rakyat.
Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) hingga 8 Agustus 2022 pukul 18.00 WIB dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuda, realisasi belanja di Kalbar pada masing-masing kabupaten/kota masih sangat rendah. Tertinggi ada di Kabupaten Kubu Raya sebesar 36,68 persen, disusul dengan Kota Pontianak 33,05 persen, Kabupaten Ketapang 32,39 persen, Kabupaten Melawi 31,87 persen. Sementara untuk tingkat Provinsi Kalbar, persentase realisasi belanjanya sebesar 31,29 persen.
“Menjadi perhatian pemerintah, Bapak Presiden, Ibu Menkeu, dan juga Bapak Mendagri sangat concern (akan hal) ini (untuk) mendorong agar belanja daerah ini bisa cepat terealisasi, sehingga bisa mendongkrak ekonomi perekonomian dan juga bisa mensejahterakan masyarakat,” ujarnya.
Fatoni menuturkan, Kemendagri mencatat sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022 pukul 18.00 dari LRA, rata-rata realisasi belanja untuk provinsi sebesar 40,16 persen. Data realisasi belanja tertinggi diraih oleh Provinsi Jawa Barat dengan angka sebesar 55,90 persen, kemudian Bengkulu 51,50 persen, Jawa Timur 48,82 persen, Lampung 45,67 persen, dan Sulawesi Barat 45,14 persen.
“Sementara kalau kita lihat dari bawah yang terendah, itu ada Maluku Utara yang baru 19,64 persen, kemudian Papua Barat 21,54 persen, Maluku 21,93 persen, Kalimantan Utara 29,97, Sulawesi Tenggara 30,78, Papua 31,23, dan Kalimantan Barat 31,29 persen,” kata Fatoni.
Data tersebut menunjukkan, realisasi belanja Kalbar masih berada di posisi rendah. Fatoni menjelaskan, saat belanja pemerintah daerah macet akan berdampak terhadap menurunnya daya beli masyarakat, dan mandeknya perbaikan pelayanan. Dampak lainnya, pelaksanaan pembangunan menjadi tidak berjalan, hingga kesejahteraan masyarakat yang tertunda.
Sementara itu, Gubernur Kalbar, Sutarmidji, menjelaskan ada empat persoalan yang mendasari kelambatan tersebut. Pertama, terkait keberanian dan kecepatan kepala OPD dalam merealisasikan anggaran melalui pelaksanaan kegiatan. Kedua, adanya perencanaan yang berubah pada anggaran berjalan sehingga memerlukan revisi. Ketiga, kendala petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan yang terbit pada saat anggaran dijalankan. Keempat, lelang dan pengadaan barang yang masih terlambat.
Meski begitu, pihaknya juga berkomitmen untuk merealisasikan anggaran sebesar minimal 55 persen atau lebih sampai akhir Agustus. Ini didukung dengan peran dari Kemendagri yang memberikan pendampingan pada Pemda untuk mencapai target. (*)
