Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Gantikan Irjen Ferdy Sambo, Ini Profil Irjen Syahardiantono sebagai Kadiv Propam Polri

image-gnews
 Irjen Syahardiantono. Foto : YouTube Tribrata TV Humas Polri
Irjen Syahardiantono. Foto : YouTube Tribrata TV Humas Polri
Iklan

TEMPO.CO, JakartaUsai dinonaktifkan sebab diduga terlibat dalam kasus tewasnya Brigadir J atau Nofriansyah Yoshua Hutabarat, Irjen Ferdy Sambo digantikan oleh Irjen Syahardiantono. Ia diketahui dilantik langsung oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri Listyo Sigit Prabowo pada Senin, 8 Agustus 2022 di Markas Besar Polri.

Pelantikan tersebut berdasarkan Surat Telegram Nomor ST/1628/VIII/KEP/2022 tertanggal 4 Agustus 2022. Dalam surat tersebut, Syahardiantono dilantik sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan atau Kadiv Propam Polri. Sebelumnya, Syahardiantono menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal Polri atau Wakabareskrim.

Dalam lingkup kepolisian, nama Syahardiantono sesungguhnya bukan orang baru. Syahardiantono merupakan lulusan Akademi Kepolisian atau Akpol 1991 dan memiliki pengalaman yang mumpuni dalam bidang reserse. 

Perjalanan karier Syahardiantono di kepolisian pun tergolong mulus. Pria kelahiran Blora, Jawa Tengah pada 2 Februari 1970 ini sempat menjabat sebagai Kapolres Pasuruan pada tahun 2010. Kemudian, satu tahun berikutnya, ia dipercaya menjadi Wakil Direktur Kriminal Khusus Provinsi Jawa Timur.

Pada tahun 2012, ia ditarik ke Mabes Polri. Pada tahun tersebut, Syahardiantono menduduki jabatan Kasubdit IV Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri. Lantas, pada tahun 2014, ia dipercaya menjadi Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kepulauan Riau.

Tidak hanya di bidang reserse, Syahardiantono juga diketahui pernah menjabat sebagai Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri pada tahun 2018 - 2019. Alhasil, di tahun 2020, dia terpilih menjadi Kepala Biro Pengelolaan Informasi dan Data Divisi Humas Polri dan resmi menjadi jenderal dengan bintang satu. 

Selain perjalanan karier yang moncer, Syahardiantono pun dikenal telah menangani beberapa kasus besar. Sewaktu menjabat sebagai Kabag Penerangan Umum, Syahardiantono diketahui turut menangani kasus ujaran kebencian kepada Presiden Joko Widodo yang dilakukan oleh Bahar bin Smith.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kemudian, pada tahun 2020, ia dilaporkan berhasil menangkap penyelundup benih lobster sebanyak 73.200 ekor pada tahun 2020. Saat menangani kasus ini, Syahardiantono diketahui menjabat sebagai Direktur Tindak Pidana Tertentu atau Dirtipidter Bareskrim Polri. 

Pada tahun yang sama, yaitu 2020, Irjen Syahardiantono pun langsung kembali naik jabatan dengan menduduki kursi sebagai Wakil Kepala Bareskrim Polri. Namun, jabatan ini harus ia tinggalkan pada tahun 2022. Sebab, secara resmi, Syahardiantono ditunjuk untuk menggantikan Irjen Ferdy Sambo sebagai Kadiv Propam Polri.

ACHMAD HANIF IMADUDDIN 

Baca: Kapolri Lantik Irjen Syahardiantono jadi Kadiv Propam Polri Pengganti Ferdy Sambo

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Saat Ferdy Sambo Dirtipidum Bareskrim Pernah Usut Senjata Api Diduga Ilegal Eks Danjen Kopassus Soenarko

16 jam lalu

Mantan Danjen Kopassus, Soenarko. TEMPO/ Imam Sukamto
Saat Ferdy Sambo Dirtipidum Bareskrim Pernah Usut Senjata Api Diduga Ilegal Eks Danjen Kopassus Soenarko

Danjen Kopassus Soenarko pernah diusut Ferdy Sambo soal kepemilikan senjata api yang disebut ilegal,. Ini kilas balik kasusnya.


Polri Siagakan 4 Ribu Personel Gabungan Jelang Pengumuman Hasil Pemilu 2024

20 jam lalu

Petugas kepolisian memarkir sejumlah kendaraan taktis milik kesatuan Brimob di halaman Gedung KPU, Jakarta, Kamis 14 Maret 2024. Pengamanan gedung KPU semakin diperketat jelang pengumuman hasil Pemilu 2024 yang dijadwalkan pada 20 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
Polri Siagakan 4 Ribu Personel Gabungan Jelang Pengumuman Hasil Pemilu 2024

Terdapat total 4.992 personel Polri yang disiagakan untuk mengamankan proses rekapitulasi suara secara nasional hingga pengumuman hasil Pemilu.


Pintu Masuk Prajurit TNI - Polri Duduki Jabatan Sipil, Ingat Kembali Strategi Dwifungsi ABRI Orde Baru

1 hari lalu

Apel Gelar Pasukan Skala Besar Pengamanan Pemilu di Lapangan Benteng Medan, Kamis 11 April 2019. Tempo/Sahat Simatupang
Pintu Masuk Prajurit TNI - Polri Duduki Jabatan Sipil, Ingat Kembali Strategi Dwifungsi ABRI Orde Baru

Dwifungsi ABRI merupakan jabatan ganda prajurit TNI dan Polri sehingga mendapatkan jabatan sipil, hal itu muncul pada zaman Orde Baru. Muncul lagi?


Polisi Gelar Razia Narkoba Operasi Seaport Interdiction di Pelabuhan Bakauheni, Temukan Sabu, Ganja dan Ekstasi

2 hari lalu

Kendaraan pemudik roda dua antre untuk menaiki kapal di Dermaga Eksekutif Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan, Lampung, Kamis, 27 April 2023. Dari data ASDP Bakauheni  tercatat total jumlah kendaraan yang melalui Pelabuhan Bakauheni menuju pulau Jawa sebanyak 73.326, dan jumlah penumpang 323.859 orang. ANTARA/Ardiansyah
Polisi Gelar Razia Narkoba Operasi Seaport Interdiction di Pelabuhan Bakauheni, Temukan Sabu, Ganja dan Ekstasi

Sasaran Operasi Seaport Interdiction ini adalah kendaraan yang melintas menuju penyeberangan kapal ferry Pelabuhan Bakauheni, dengan melacak narkoba.


Polri Jamin Kelancaran Distribusi Bahan Pokok Selama Ramadan Hingga Hari Raya Idul Fitri 2024

2 hari lalu

Satgas Pangan Polri melakukan pengawasan untuk memastikan tidak terjadi penimbunan beras. Istimewa
Polri Jamin Kelancaran Distribusi Bahan Pokok Selama Ramadan Hingga Hari Raya Idul Fitri 2024

Satgas Pangan Polri melakukan pengawasan terhadap proses distribusi bahan pokok penting untuk menjaga stabilitas harga menjelang Idul Fitri.


Polri Sebut Ada 1.673 Gangguan Kamtibmas, Ada Tren Penurunan

2 hari lalu

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Trunoyudo Wisnu Andiko memberikan keterangan pers di lingkungan Markas Besar Polri pada Rabu, 6 Maret 2024. Tempo/ Adil Al Hasan
Polri Sebut Ada 1.673 Gangguan Kamtibmas, Ada Tren Penurunan

Dari catatan Polri pada Kamis lalu, ada 25 orang meninggal, 30 luka berat, dan 262 orang luka ringan akibat kecelakaan.


Sederet Kritik Rencana Pemerintah Mengizinkan TNI-Polri Duduki Jabatan ASN

2 hari lalu

Apel Gelar Pasukan Skala Besar Pengamanan Pemilu di Lapangan Benteng Medan, Kamis 11 April 2019. Tempo/Sahat Simatupang
Sederet Kritik Rencana Pemerintah Mengizinkan TNI-Polri Duduki Jabatan ASN

Rencana pemerintah mengizinkan TNI-Polri mengisi jabatan ASN menuai kritik dari pengamat militer dan organisasi masyarakat sipil.


Siap-siap Dwifungsi TNI Lagi

2 hari lalu

Siap-siap Dwifungsi TNI Lagi

Masyarakat sipil ramai-ramai menentang langkah pemerintah menempatkan prajurit TNI-Polri aktif di jabatan sipil. Tanda dwifungsi TNI hidup kembali.


Eks PPLN Kuala Lumpur Masduki Masuk DPO dengan Sekali Pemanggilan, Pengacara: Upaya Kriminalisasi

3 hari lalu

Terdakwa kasus dugaaan tindak pidana pemilihan umum (Pemilu) terkait penambahan data Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kuala Lumpur, Malaysia Masduki Khamdan Muchamad (kanan) berdiskusi dengan kuasa hukumnya saat menjalani sidang pembacaan dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Tujuh tersangka didakwa telah menambahkan dan mengurangi data pemilih di Kuala Lumpur, Malaysia. ANTARA/Rivan Awal Lingga
Eks PPLN Kuala Lumpur Masduki Masuk DPO dengan Sekali Pemanggilan, Pengacara: Upaya Kriminalisasi

Pengacara eks anggota PPLN Kuala Lumpur Masduki, Akbar, menyebut kliennya baru sekali dipanggil oleh polisi


Reaksi Ma'ruf Amin hingga Imparsial Soal TNI-Polri Isi Jabatan ASN

3 hari lalu

Ilustrasi PNS atau ASN. Shutterstock
Reaksi Ma'ruf Amin hingga Imparsial Soal TNI-Polri Isi Jabatan ASN

Imparsial menilai penempatan TNI-Polri di jabatan ASN akan mengancam demokrasi karena melegalisasi kembalinya dwifungsi ABRI.