Jokowi Teken UU Layanan Psikologi dan UU Permasyarakatan

Reporter

Editor

Amirullah

Presiden Joko Widodo menyampaikan sambutan pada Silaturahmi Nasional (Silatnas) Persatuan Purnawirawan TNI AD (PPAD) di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Jumat 5 Agustus 2022. Silatnas dan HUT ke-19 PPAD tersebut mengangkat tema Memperkokoh Persatuan Untuk Kemakmuran Bangsa. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi resmi meneken UU Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi. Beleid ini bertujuan untuk mengatur sejumlah aspek dari meningkatkan kualitas pendidikan psikologi, meningkatkan kesejahteraan psikologis masyarakat, hingga memberikan perlindungan dan kepastian hukum.

"Kepada psikolog, klien, dan masyarakat," demikian bunyi Pasal 4 dalam UU yang diteken Jokowi pada 3 Agustus ini.

Sebelumnya, DPR sudah menyetujui RUU  Pendidikan dan Layanan Psikologi pada 7 Juli lalu. Menteri Pendidikan Nadiem Makarim saat itu menyebut UU ini memberikan perlindungan hak dan kewajiban yang lebih kuat kepada masyarakat dalam mengakses layanan psikologi.

Termasuk, bagi psikolog dalam memberikan layanan psikologi. Maka untuk selanjutnya, Kementerian Pendidikan akan menyusun peraturan turunan dari UU ini.

Adapun UU ini mengatur lebih rinci tentang pendidikan dan layanan psikolog. Contohnya Pasal 42 yang mengatur tentang kewajiban psikolog. 

Salah satunya merujuk klien kepada psikolog lain yang memiliki keahlian atau kemampuan yang lebih kompeten apabila tidak mampu melakukan pemeriksaan atau penanganan psikologis.

Kewajiban lainnya yaitu memberikan layanan psikologi yang bersifat pengabdian kepada masyarakat dan sukareal, baik secara berkala maupun insidentil sesuai kebutuhan.

Tak hanya UU Pendidikan dan Layanan Psikologi, Jokowi juga meneken UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Permasyarakatan pada 3 Agustus. UU ini mencabut UU Permasyarakatan yang lama dengan nomor 12 Tahun 1995.

Salah satu yag diatur dalam UU baru ini yaitu 12 hak dari narapidana. Rinciannya yaitu:

1. menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau
kepercayaannya

2. mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun
rohani

3. mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi

4. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan
yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi

5. mendapatkan layanan informasi

6. mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan
hukum

7. menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan

8. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;

9. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan
dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental

10. mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja

11. mendapatkan pelayanan sosial

12. menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.






Terpopuler Bisnis: Klaim Dampak Ekonomi IKN ke Warga Lokal, Stok Beras 2 Tahun Sebelum Ekspor

7 jam lalu

Terpopuler Bisnis: Klaim Dampak Ekonomi IKN ke Warga Lokal, Stok Beras 2 Tahun Sebelum Ekspor

Bank Indonesia menyebut dampak pembangunan infrastruktur pendukung di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah dirasakan warga setempat.


Airlangga Hartarto Klaim KIB Paling Tahu Keberlanjutan Ekonomi Pasca-Jokowi

16 jam lalu

Airlangga Hartarto Klaim KIB Paling Tahu Keberlanjutan Ekonomi Pasca-Jokowi

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan hanya KIB yang paling paham soal keberlanjutan ekonomi pasca-Presiden Joko Widodo.


Raih Penghargaan International Rice Research, Jokowi Klaim Produksi Beras Tahun Ini 10,2 Juta Ton

22 jam lalu

Raih Penghargaan International Rice Research, Jokowi Klaim Produksi Beras Tahun Ini 10,2 Juta Ton

Jokowi menjelaskan, terjaganya stok beras di Tanah Air merupakan hasil dari pembangunan infrastruktur penyokong pertanian sejak tahun 2015.


7 Mobil Kepresidenan Dipamerkan di Sarinah, Ada Buick Hingga S600

23 jam lalu

7 Mobil Kepresidenan Dipamerkan di Sarinah, Ada Buick Hingga S600

Mobil kepresidenan dari masa ke masa telah dipamerkan di Gedung Sarinah, Jakarta Pusat, dalam rangka menyambut HU RI ke-77.


Terpopuler Sepekan: Tarif Baru Pulau Komodo Ditunda, Sri Mulyani Minta BBM Dikendalikan

1 hari lalu

Terpopuler Sepekan: Tarif Baru Pulau Komodo Ditunda, Sri Mulyani Minta BBM Dikendalikan

Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepekan antara lain tentang penundaan penerapan harga baru tiket masuk Pulau Komodo dan Pulau Padar, NTT.


Timnas U-16 Indonesia Juara Piala AFF, Presiden Jokowi: Kado HUT Kemerdekaan

1 hari lalu

Timnas U-16 Indonesia Juara Piala AFF, Presiden Jokowi: Kado HUT Kemerdekaan

Presiden Jokowi menyampaikan ucapan selamat kepada Timnas U-16 Indonesia yang berhasil menjuarai Piala AFF U-16 2022.


Prabowo Subianto Umbar Pujian untuk Jokowi: Sejarah Akan Catat, Salah Satu Presiden Terbaik

2 hari lalu

Prabowo Subianto Umbar Pujian untuk Jokowi: Sejarah Akan Catat, Salah Satu Presiden Terbaik

Prabowo Subianto kembali mengenang saat awal dirinya masuk ke pemerintahan Presiden Jokowi.


Ini Kronologi OTT Bupati Pemalang: Ditangkap Setelah Bertemu Orang di DPR

2 hari lalu

Ini Kronologi OTT Bupati Pemalang: Ditangkap Setelah Bertemu Orang di DPR

Bupati Pemalang ditangkap KPK di gerbang belakang Komplek DPR RI pada Kamis kemarin, 11 Agustus 2022.


Jokowi Batal Buka Jambore Nasional Pramuka di Cibubur

2 hari lalu

Jokowi Batal Buka Jambore Nasional Pramuka di Cibubur

Presiden Jokowi dipastikan batal membuka Jambore Nasional Pramuka di Cibubur, Jakarta Timur yang akan digelar mulai 14 Agustus 2022.


Prabowo: Gerindra Bisa Bekerja Sama dengan Siapa pun di Republik Ini

2 hari lalu

Prabowo: Gerindra Bisa Bekerja Sama dengan Siapa pun di Republik Ini

Prabowo bercerita, keputusannya saat itu bergabung dengan pemerintahan Jokowi berdasarkan insting. Jokowi diyakini sebagai sosok negarawan.