Dugaan Pemaksaan Jilbab, Sultan HB X Minta Sekolah Tak Main Tafsir Sendiri

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bertemu Gubernur DI Yogyakarta, Sri Sultan HB X di Yogyakarta, Senin 1 November 2021. TEMPO | Pribadi Wicaksono

TEMPO.CO, Yogyakarta - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X meminta sekolah tak bermain tafsir sendiri terhadap peraturan yang dibuat pemerintah, khususnya soal seragam sekolah. Ini diungkapkan Sultan agar kasus dugaan pemaksaan jilbab yang terjadi di SMA Negeri 1 Banguntapan Bantul tak berulang kembali.

"Aturan kan sudah ada, ya aturan yang sudah ada itu jangan dilanggar menurut penafsirannya sendiri, sudah jelas kok aturannya," kata Sultan HB X, Jumat, 5 Agustus 2022.

Aturan yang dimaksud Sultan merujuk Permendikbud nomor 45 tahun 2014 tentang seragam sekolah. Dalam beleid itu sudah ditegaskan tidak boleh ada pemaksaan penggunan atribut agama tertentu di sekolah negeri. Sultan menduga penafsiran soal peraturan itu oleh sekolah dilatari kepentingan tertentu sehingga penerjemahannya diseragamkan untuk seluruh siswa.

"Ya adanya penyeragaman aturan seragam itu karena kepentingannya (sekolah) sendiri saja, sehingga mereka melakukan hal-hal yang tidak pas dan melanggar aturan," kata Sultan.

Sultan mengingatkan, meskipun alasan penggunaan jilbab bagi siswi muslim itu di satu sisi hal yang positif, namun tidak boleh disertai unsur paksaan dan tekanan dari pihak lainnnya. "Alasannya mungkin nasihat, tidak memaksa, tapi semua kan boleh beralasan," kata Sultan.

Sultan sendiri telah menonaktifkan sementara kepala sekolah dan tiga guru SMAN 1 Banguntapan Bantul yang diduga terlibat dugaan pemaksaan jilbab itu per hari ini.

Dia menegaskan pemerintah tak segan memberikan sanksi berat bila ada sekolah sekolah negeri yang terbukti melanggar aturan soal seragam sekolah. "Tapi perlu dilihat juga kebenarannya, jangan sampai karena prasangka," kata Sultan.

Adapun Kepala Ombudsman Republik Indonesia DIY Budhi Masturi mengatakan dari pemeriksaan maraton ke pihak SMAN 1 Banguntapan Bantul, mulai kepala sekolah, guru bimbingan konseling, guru agama juga wali kelas, ditemukan sejumlah indikasi. Indikasi itu terutama ketidaksesuaian aturan seragam sekolah yang diterapkan pihak SMAN 1 Banguntapan Bantul dan Permendikbud 45 tahun 2014. 

Dari tata tertib atau panduan sekolah yang didapat ORI tertera bahwa seluruh aturan seragam sekolah itu disertai dengan atribut keagamaan berupa jilbab untuk siswi perempuan. "Ketiga jenis seragam yang tertera dalam panduan itu seragam OSIS, batik dan pramuka, semua seragam itu untuk siswi berupa atribut jilbab dan rok serta baju lengan panjang," kata Budhi.

Meskipun tidak ada kata wajib, hanya saja dalam panduan yang dibuat sekolah itu tak memberi pilihan lain pada siswi muslim tak menggunakan jilbab. "Pilihannya tak memakai jilbab hanya untuk siswi nonmuslim, jadi memang tak ada pilihan bagi siswi muslim tak berjilbab," kata dia.

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.






60 Tahun TNI Wara, Kisah Terbentuknya TNI Wanita Angkatan Udara

1 hari lalu

60 Tahun TNI Wara, Kisah Terbentuknya TNI Wanita Angkatan Udara

Pada 12 Agustus 2022, merupakan hari ulang tahun atau HUT ke-60 TNI Wara. Begini kisah terbentuknya TNI Wanita Angkatan udara.


Setelah Kasus Brigadir Yosua Terungkap

3 hari lalu

Setelah Kasus Brigadir Yosua Terungkap

Pengungkapan kasus kematian Brigadir Yosua menunjukkan secara gamblang bahwa akuntabilitas internal kepolisian masih jauh dari ideal.


Intoleransi di 10 Sekolah Jakarta, Politikus PDIP Minta Harus Ada Sanksi Agar Tak Terulang

3 hari lalu

Intoleransi di 10 Sekolah Jakarta, Politikus PDIP Minta Harus Ada Sanksi Agar Tak Terulang

Ima Mahdiah meminta Kepala Dinas Pendidikan DKI Nahdiana untuk menyelesaikan masalah intoleransi di sekolah tersebut.


Alasan Terjadi Intoleransi di 10 Sekolah di Jakarta, Dinas Pendidikan DKI: Bukan Hal Penting

4 hari lalu

Alasan Terjadi Intoleransi di 10 Sekolah di Jakarta, Dinas Pendidikan DKI: Bukan Hal Penting

PDIP mencatat kasus intoleransi terjadi di 10 sekolah sejak 2020.


PDIP Terima Laporan Kasus Intoleransi di 10 Sekolah, Dipaksa Pakai Jilbab hingga Tidak Boleh Beli Celana Pendek

4 hari lalu

PDIP Terima Laporan Kasus Intoleransi di 10 Sekolah, Dipaksa Pakai Jilbab hingga Tidak Boleh Beli Celana Pendek

Wakil Ketua Fraksi PDIP Ima Mahdiah memaparkan sejumlah kasus intoleransi di 10 sekolah di DKI Jakarta, mulai dari SD, hingga SMAN.


Anies Baswedan Diminta Tindak Guru dan Kepsek Intoleran di Sekolah

4 hari lalu

Anies Baswedan Diminta Tindak Guru dan Kepsek Intoleran di Sekolah

Fraksi PDIP meminta Gubernur DKI Anies Baswedan menindak tegas oknum guru dan kepala sekolah yang intoleran dan mencabut aturan diskriminatif.


Kasus Pemaksaan Pemakaian Jilbab, Disdikpora Sebut SMAN 1 Banguntapan Bantul Langgar Aturan

4 hari lalu

Kasus Pemaksaan Pemakaian Jilbab, Disdikpora Sebut SMAN 1 Banguntapan Bantul Langgar Aturan

SMAN 1 Banguntapan Bantul melanggar aturan karena tak memberikan opsi kepada siswi untuk tidak menggunakan jilbab meskipun tak ada kewajiban.


Dugaan Pemaksaan Jilbab, Pemerintah DIY Upayakan Rekonsiliasi

4 hari lalu

Dugaan Pemaksaan Jilbab, Pemerintah DIY Upayakan Rekonsiliasi

Pemerintah DIY akan memfasilitasi rekonsiliasi antara SMAN 1 Banguntapan Bantul dan orang tua siswi soal dugaan pemaksaan jilbab


Genjot Perekrutan Talenta Digital, EdTech Cakap Resmikan Innovation Hub Yogya

5 hari lalu

Genjot Perekrutan Talenta Digital, EdTech Cakap Resmikan Innovation Hub Yogya

Peresmian Innovation Hub ini sebagai komitmen Cakap dalam mewadahi talenta digital yang banyak terdapat di kota pelajar.


Geledah Plaza Summarecon di Kasus Haryadi Suyuti, KPK Temukan Dokumen Aliran Duit

5 hari lalu

Geledah Plaza Summarecon di Kasus Haryadi Suyuti, KPK Temukan Dokumen Aliran Duit

Penggeledahan di Plaza Summarecon dilakukan dalam penyidikan kasus dugaan suap pengurusan perizinan yang menyeret Haryadi Suyuti