Kabareskrim Sebut Anggota Polri Hambat Penyelidikan Kasus Brigadir J Terancam Jadi Tersangka

Kabareskrim Komjen Agus Andrianto memberikan keterangan pers terkait kasus KSP Indosurya di Gedung Bareskrim Polri, Selasa, 28 Juni 2022/Mutia Yuantisya

TEMPO.CO, Jakarta - Kabareskrim Polri Komisaris Jenderal Agus Andrianto mengatakan personel Polri yang kedapatan menghalangi proses penyelidikan dan menghilangkan barang bukti dalam kasus penembakan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J terancam dijerat pasal pidana dan menjadi tersangka.

“Hasil pemeriksaan dari Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri akan menentukan apakah akan dijadikan dasar peningkatan status menjadi pelaku dalam Pasal 55 dan 56 KUHP,” kata Agus Andrianto dalam konferensi pers, Kamis, 4 Agustus 2022.

Ia mengatakan personel yang terlibat akan diperiksa soal siapa yang menyuruh melakukan perbuatan pidana, termasuk memberi kesempatan atau bantuan, hingga menghilangkan barang bukti dan menghambat penyidikan.

“Kami dari Tim Khusus mendapat surat dari penyidik untuk melakukan evaluasi terhadap penanganan limpahan laporan (LP) dari Polres Jaksel ke Polda Metro Jaya, untuk mengkaji apakah tahapan yang mereka lakukan sesuai prosedur,” katanya.

Agus Andrianto menuturkan ada kendala dalam pembuktian karena barang bukti yang rusak atau sengaja dihilangkan, sehingga membutuhkan waktu untuk mengungkap tuntas kasus penembakan Brigadir J.

Berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan, jajaran Bareskrim sudah memeriksa 43 saksi hingga hari ini, Kamis, 4 Agustus 2022. Bharada Richard Eliezer alias Bharada E telah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan dengan sangkaan Pasal 338 KUHP juncto Pasal 55 dan 56 KUHP.

“Kenapa tidak diterapkan Pasal 340? Karena ini masih rangkaian proses pendalaman dari temuan-temuan selama pemeriksaan yang dilakukan oleh timsus,” katanya.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Probowo mengatakan Tim Inspektorat Khusus (Irsus) Polri yang dipimpin Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) telah memeriksa 25 personel dalam kasus penembakan Brigadir J atau Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat.  

“25 personel ini kami periksa karena tidak profesional dalam penanganan TKP dan menghambat penyidikan,” kata Kapolri Jenderal Listyo Sigit Probowo saat konferensi pers, Kamis, 4 Agustus 2022.  

Kapolri mengatakan Polri memeriksa tiga personel Perwira Tinggi Polri (Pati), tiga Kombes, lima AKBP, tiga Kompol, dua Perwira Pertama (Pama), tujuh Bintara, dan lima Tamtama. 

“Yang diperiksa dari satuan Div Propam, Polres, dan beberapa personel Polda Metro Jaya hingga Bareskrim,” kata Kapolri.  

Kapolri mengatakan 25 personel Polri yang diperiksa akan menjalani proses pemeriksaan pelanggaran kode etik dan apabila terbukti bisa diproses pidana.

Baca: Kapolri Bakal Proses Pidana Anggotanya yang Langgar Kode Etik di Kasus Brigadir J






Komnas HAM Buka Peluang Tetapkan Kasus Gagal Ginjal Akut Anak Sebagai Pelanggaran HAM Berat

27 menit lalu

Komnas HAM Buka Peluang Tetapkan Kasus Gagal Ginjal Akut Anak Sebagai Pelanggaran HAM Berat

Komnas HAM membuka peluang menetapkan kasus gagal ginjal akut pada anak sebagai pelanggaran HAM berat.


Temuan pada Feses Bantah Kematian Satu Keluarga di Kalideres karena Kelaparan

1 jam lalu

Temuan pada Feses Bantah Kematian Satu Keluarga di Kalideres karena Kelaparan

Empat orang dalam kasus kematian satu keluarga di Kalideres tidak tewas karena kelaparan atau tindak kekerasan


Sosiolog Agama: Keluarga yang Tewas di Kalideres tidak Menganut Sekte Tertentu

1 jam lalu

Sosiolog Agama: Keluarga yang Tewas di Kalideres tidak Menganut Sekte Tertentu

Sosiolog Agama, Jamhari, membantah satu keluarga yang tewas di Kalideres menganut sekte tertentu atau paham apokaliptik


Komnas HAM Akan Panggil BPOM Soal Kasus Gagal Ginjal Akut

2 jam lalu

Komnas HAM Akan Panggil BPOM Soal Kasus Gagal Ginjal Akut

Anggota Komnas HAM, Hari Kurniawan menyatakan BPOM telah dua kali mangkir dari pemanggilan mereka dalam penelusuran terhadap kasus gagal ginjal akut.


Keluarga Korban Gagal Ginjal Akut Mengadu ke Komnas HAM, Pemerintah Disebut Kurang Perhatian

3 jam lalu

Keluarga Korban Gagal Ginjal Akut Mengadu ke Komnas HAM, Pemerintah Disebut Kurang Perhatian

keluarga korban gagal ginjal akut mengadu ke Komnas HAM karena pemerintah kurang memerhatikan mereka.


Polisi: Tidak Ada Tindak Pidana di Kasus Kematian Satu Keluarga di Kalideres

3 jam lalu

Polisi: Tidak Ada Tindak Pidana di Kasus Kematian Satu Keluarga di Kalideres

Penyidik Polda Metro Jaya menyebut tidak ada tindak pidana dalam kasus kematian satu keluarga di Kalideres, Jakarta Barat.


Urutan Kematian Satu Keluarga di Kalideres: Rudyanto Pertama, Dian Terakhir

3 jam lalu

Urutan Kematian Satu Keluarga di Kalideres: Rudyanto Pertama, Dian Terakhir

Tim dokter forensik membeberkan urutan kematian satu keluarga di Kalideres, Jakarta Barat.


Kuasa Hukum Ismail Bolong Tantang Ferdy Sambo Cs Beberkan Soal Pemeriksaan Kliennya

3 jam lalu

Kuasa Hukum Ismail Bolong Tantang Ferdy Sambo Cs Beberkan Soal Pemeriksaan Kliennya

Kuasa hukum Ismail Bolong meminta Ferdy Sambo membeberkan pemeriksaan yang dilakukan Divisi Propam Polri terhadap kliennya.


Kuasa Hukum Bantah Ferdy Sambo Keceplosan Sebut Tembak Punggung Brigadir J

3 jam lalu

Kuasa Hukum Bantah Ferdy Sambo Keceplosan Sebut Tembak Punggung Brigadir J

Rasamala Aritonang, membantah Ferdy Sambo keceplosan mengaku menembak punggung Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat


Kematian Satu Keluarga di Kalideres, Satu Korban Konsumsi Obat Kanker Payudara

3 jam lalu

Kematian Satu Keluarga di Kalideres, Satu Korban Konsumsi Obat Kanker Payudara

Polda Metro Jaya mengungkap satu jasad dalam kasus kematian satu keluarga di Kalideres mengandung zat tamoxifen atau obat kanker payudara