Dugaan Pemaksaan Jilbab Di SMA N 1 Banguntapan, Sultan HB X Bebastugaskan Kepala Sekolah dan 3 Guru

Kepala SMAN 1 Banguntapan Bantul Agung Istianto usai menghadiri pemanggilan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY terkait dugaan pemaksaan jilbab pada seorang siswi di sekolah itu Senin 1 Agustus 2022. Tempo/Pribadi Wicaksono

TEMPO.CO, Yogyakarta - Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X mengambil tindakan tegas terkait kasus dugaan pemaksaan penggunaan jilbab yang terjadi di SMAN 1 Banguntapan Bantul Yogyakarta. Sultan menonaktifkan kepala sekolah dan tiga guru yang diduga terlibat masalah itu.

"Sambil menunggu tim bekerja, untuk kepala sekolah dan tiga guru di SMAN 1 Banguntapan Bantul itu saya bebastugaskan dulu, tak boleh mengajar sampai nanti penyelidikan kasus selesai," kata Sultan HB X Kamis, 4 Agustus 2022.

Sultan menyatakan masih menanti rekomendasi dari tim bentukan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) DI Yogyakarta untuk mengambil keputusan atas kasus yang membuat seorang siswi sekolah itu depresi.

"Kebijakan (dugaan pemaksaan jilbab oleh sekolah) itu ada unsur melanggar keputusan Menteri Pendidikan," kata Sultan.

Keputusan menteri yang dimaksud Sultan tak lain Peraturan Menteri Pendidikan nomor 45 tahun 2014 tentang pakaian seragam sekolah.

Sultan menyesalkan, kebijakan sekolah negeri yang mewajibkan siswi muslim untuk berjilbab itu sampai harus membuat siswi bersangkutan depresi hingga memutuskan pindah sekolah.

"Yang salah itu kebijakan sekolah yang melanggar itu, bukan anaknya, kenapa yang harus pindah sekolah anaknya?" tanya Sultan.

"Yang harus ditindak itu pihak sekolah, baik kepala sekolah atau oknum guru yang memaksakan kebijakan itu, kok yang dikorbankan anaknya, " ujar Sultan lagi.

"Saya tidak mau pelanggaran-pelanggaran seperti itu terjadi lagi," ujar Sultan.

Sultan Hamengkubwono X menuturkan, sekolah negeri wajib menjunjung semangat kebhinekaan yang sudah terjaga di Yogyakarta.

"Tidak boleh ada pemaksaan seperti itu, silahkan saja siswi pakai kerudung atau jilbab, tapi sekolah jangan memaksakan," kata Sultan. 

Dari informasi yang digali Ombudsman Republik Indonesia (ORI) DI Yogyakarta, sekolah SMAN 1 Banguntapan Bantul mewajibkan siswi muslim berjilbab, salah satunya untuk mengejar akreditasi sekolah.

Namun Sultan menilai alasan akreditasi itu tak cukup kuat untuk mematahkan dugaan pemaksaan jilbab itu.

"Tidak ada hubungannya (penggunaan jilbab) dengan akreditasi," kata Sultan.

Selanjutnya, Ombudsman temukan alasan akreditasi dari pihak sekolah






Demo Iran Rusuh, Putri Mantan Presiden Ditangkap

1 hari lalu

Demo Iran Rusuh, Putri Mantan Presiden Ditangkap

Iran menangkap putri eks Presiden Ali Akbar Hashemi Rafsanjani dalam demo untuk menduku Mahsa Amini.


Fatima Payman, Senator Berjilbab Pertama di Australia

3 hari lalu

Fatima Payman, Senator Berjilbab Pertama di Australia

Fatima Payman, wanita kelahiran Kabul, Afganistan itu telah membuat sejarah baru lantaran menjadi senator berhijab pertama di Negeri Kanguru.


1.477 ton Impor Hortikultura Tertahan, Ombudsman Beri Kementan Waktu 5 Hari Lakukan Tindakan Korektif

3 hari lalu

1.477 ton Impor Hortikultura Tertahan, Ombudsman Beri Kementan Waktu 5 Hari Lakukan Tindakan Korektif

Ombudsman akan menerjunkan tim untuk sidak.


Produk Impor Berizin Ditahan Badan Karantina, Ombudsman: Kerugian Rp 3,2 Miliar

4 hari lalu

Produk Impor Berizin Ditahan Badan Karantina, Ombudsman: Kerugian Rp 3,2 Miliar

Ombudsman RI mencatat kerugian yang dialami importir produk hortikultura akibat Badan Karantina yang menahan produk impor sejak 4 September 2022.


Alasan Sultan HB X Ingin Penanaman Kopi Gencar di Lereng Merapi

4 hari lalu

Alasan Sultan HB X Ingin Penanaman Kopi Gencar di Lereng Merapi

Sultan Hamengku Buwono X menuturkan ada beberapa faktor positif jika aktivitas menanam kopi di lereng Merapi jadi prioritas.


Ombudsman Minta Kemendag Hapus DMO, Zulkifli Hasan: Enggak Bisa

5 hari lalu

Ombudsman Minta Kemendag Hapus DMO, Zulkifli Hasan: Enggak Bisa

Zulkifli Hasan menegaskan kementeriannya tak akan mengikuti rekomendasi Ombudsman RI untuk menghapus kebijakan pemenuhan kebutuhan domestik atau DMO.


Presiden Ebrahim Raisi Siap Bertindak Tegas Atasi Aksi Protes Kematian Mahsa Amini

5 hari lalu

Presiden Ebrahim Raisi Siap Bertindak Tegas Atasi Aksi Protes Kematian Mahsa Amini

Unjuk rasa atas kematian Mahsa Amini telah menyulut kemarahan warga Iran di 31 provinsi.


4 Fakta Seputar Kerusuhan di Iran Akibat Demonstrasi Besar

7 hari lalu

4 Fakta Seputar Kerusuhan di Iran Akibat Demonstrasi Besar

Gelombang aksi protes terkait kematian seorang wanita muda, Mahsa Amini, di Iran berujung ricuh hingga menelan sedikitnya 17 tewas dan puluhan luka.


Ombudsman Soroti Rangkap Jabatan Mantan Anak Buah Luhut

7 hari lalu

Ombudsman Soroti Rangkap Jabatan Mantan Anak Buah Luhut

Menurut Ombudsman, rangkap jabatan Ridwan--utamanya di perusahaan pelat merah, berpotensi timbulnya konflik kepentingan.


Tentara Iran Ancam Tindak Tegas Pengunjuk Rasa Dukung Mahsa Amini

7 hari lalu

Tentara Iran Ancam Tindak Tegas Pengunjuk Rasa Dukung Mahsa Amini

Angkatan bersenjata Iran ancam demonstran dukung Mahsa Amini bawa mereka akan bertindak tegas untuk memastikan keamanan dan perdamaian di negara itu.