Ikuti Kami di
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma'ruf Amin, mengejar target penurunan 60 persen jumlah balita stunting di Indonesia yang tersebar di 12 provinsi prioritas. Ma'ruf ingin penurunan stunting di daerah-daerah ini bisa dipercepat sehingga sehingga target prevalensi 14 persen pada 2024 tercapai.
Ma'ruf pun pagi ini rapat bersama sejumlah menteri dan para gubernur, lalu memberi tujuan arahan. Salah satunya meminta para gubernur fokus pada intervensi spesifik yang masih rendah cakupannya, dari jaminan kesehatan keluarga miskin, penggunaan alat Keluarga Berencana (KB) modern, konsumsi Tablet Tambah Darah (TTD), dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
Baca Juga:
"Keseluruhannya mempunyai pengaruh besar dalam penurunan prevalensi stunting," kata Ma'ruf yang juga Ketua Pengarah Tim Percepatan Penurunan Stunting ini dalam keterangan tertulis, Kamis, 4 Agustus 2022.
Adapun 12 provinsi prioritas didasarkan pada hasil Studi Status Gizi Indonesia Kementerian Kesehatan pada 2021. Terdapat 7 provinsi dengan prevalensi stunting tertinggi, yaitu Nusa Tenggara Timur 37,8 persen, Sulawesi Barat 33,8 persen, Aceh 33,2 persen, Nusa Tenggara Barat 31,4 persen, Sulawesi Tenggara 30,2 persen, Kalimantan Selatan 30,0 persen, dan Kalimantan Barat 29,8 persen.
Sementara, terdapat juga 5 provinsi dengan jumlah Balita stunting terbesar, yaitu Jawa Barat 971.792, Jawa Tengah 651.708, Jawa Timur 508.618, Sumatera Utara 347.437, dan Banten 268.158.
Kedua, Wapres meminta agar inovasi baik yang sudah dilakukan oleh daerah terus dipertajam agar tepat sasaran. Ketiga, Ma'ruf mengimbau agar sistem perencanaan serta penganggaran disusun berdasarkan bukti dan data, sehingga benar-benar dapat menyasar permasalahan yang dihadapi.
Keempat, memanfaatkan secara optimal Dana Alokasi Khusus, Dana Desa, APBD dan APBDesa untuk mendukung percepatan penurunan stunting. Kelima, meminta perbaikan pendampingan masyarakat di lapangan oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK), Kader Pembangunan Manusia (KPM) dan Kader Posyandu.
Keenam, para menteri diminta memperbaiki kualitas data di lapangan. Terakhir, Ma'ruf meminta kerja sama dengan lembaga non-pemerintah terus ditingkatkan, baik dari perguruan tinggi dan lembaga riset, kalangan swasta dan filantrofi, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat maupun lembaga mitra pembangunan.
Baca juga: Anggaran Rp 44,8 T untuk Tangani Stunting, Sri Mulyani: Bukan Tanggung Jawab Satu Kementerian
