Ikuti Kami di
TEMPO.CO, Jakarta - Setara Institute mendesak Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, untuk evaluasi komprehensif serta mengembangkan dan menerapkan protokol standar kebhinekaan di sekolah-sekolah negeri. Hal itu terkait dengan maraknya kasus pemaksaan penggunaan jilbab oleh sejumlah sekolah.
"Setara Institute mendesak Mendikbudristek untuk melakukan evaluasi komprehensif serta mengembangkan dan menerapkan protokol standar kebinekaan di sekolah-sekolah negeri untuk mencegah dan menangani kasus-kasus serupa," tulis Wakil Ketua Setara Institute, Bonar Tigor Naipospos dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 4 Agustus 2022.
Bonar menyatakan Kemendikbudristek bisa mencegah kasus serupa kembali terulang dengan mengoptimalkan peran dan fungsi Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP), otoritas pendidikan di daerah, dan pengawas sekolah, serta dengan melibatkan partisipasi masyarakat sipil.
Selain itu, Setara Institute juga meminta Nadiem Makarim memberikan hukuman tegas kepada mereka yang terlibat dalam pemaksaan tersebut. Alasannya, pemaksaan pemakaian jilbab itu merupakan pelanggaran dan penyalahgunaan kewenangan yang dimiliki para aparatur di sekolah milik negara.
"Kemdikbudristek mesti memberikan sanksi terukur yang mengandung efek jera (deterrence effect)," tulis Bonar.
Bonar menyatakan mereka mengecam tindakan pemaksaan seperti itu. Bonar menilai hal itu tak boleh dilakukan di semua sekolah negeri. Alasannya, sekolah negeri merupakan lembaga pendidikan formal yang dimiliki pemerintah dan diselenggarakan dengan anggaran negara.
Karena itu, menurut dia, sekolah seharusnya menjadi etalase keberagaman sesuai dengan falsafah Bhinneka Tunggal Ika.
"Dalam konteks itu para stakeholder di sekolah negeri mesti menjadi aktor kunci bagi proses pendidikan, pembudayaan, dan pembangunan lingkungan sekolah yang berorientasi pada kepentingan siswa, non-kekerasan, damai dan menyenangkan (joyful). Fenomena pemaksaan jilbab di sekolah-sekolah negeri jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut," kata dia.
Setara mendesak Nadiem Makariem, Setara Institute juga meminta agar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) meluncurkan program-program di sekolah.
"Antara lain, reorientasi Pancasila dan Kebinekaan bagi para stakeholders dengan prioritas lembaga-lembaga pendidikan milik pemerintah," kata Bonar.
Peristiwa pemaksaan penggunaan jilbab marak mencuat. Seorang siswi SMAN 1 Banguntapan Bantul, DI Yogyakarta yang menjadi korban bahkan disebut mengalami depresi.
Peristiwa yang sama juga menimpa seorang siswi Sekolah SMP Negeri 46 Jakarta. Siswi itu disebut ditegur oleh guru karena tidak menggunakan jilbab. Teguran itu berdampak pada terjadinya ketidaknyamanan dan tekanan psikologis bagi murid yang bersangkutan.
Pada Juni lalu, menurut catatan Setara Institute, SMP Negeri 2 Turi, Sleman, DI Yogyakarta juga mengeluarkan kebijakan penyeragaman terkait penggunaan jilbab bagi para peserta didik putrinya. Belakangan aturan itu direvisi setelah Dinas Pendidikan DI Yogyakarta turun tangan.
