PPATK Blokir Rekening Koperasi Syariah 212 karena Diduga Terima Aliran Dana ACT

Editor

Amirullah

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavanda di kantornya, Juanda, Jakarta Pusat, Jumat, 4 Maret 2022. Foto: Francisca Christy Rosana

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana, menyebut pihaknya telah memblokir rekening milik Koperasi Syariah 212. Pemblokiran dilakukan karena koperasi tersebut disinyalir menerima aliran dana masyarakat yang disalahgunakan lembaga filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT).

"Sudah kami blokir," ujar Ivan di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat, Kamis, 4 Agustus 2022.

Ivan tak merinci kapan PPATK melakukan pemblokiran tersebut. Ia hanya menyebut ada 843 rekening lainnya yang diduga menerima aliran dana ACT dan juga rekening anak usaha lembaga tersebut. "Ada 843 rekening (yang diblokir), angkanya Rp11 miliar," kata Ivan.

Sebelumnya, Bareskrim Mabes Polri menyebut ada dana sebesar Rp10 miliar dari lembaga ACT yang mengalir ke Koperasi Syariah 212. Dana itu disalurkan melalui perjanjian kerja sama.

"Surat perjanjian tersebut berisikan tentang pemberian dana pembinaan UMKM sebesar Rp10 miliar dan kemitraan penggalangan dana fund raising sosial dan kemanusiaan. Ketua Umum Koperasi Syariah 212 mengakui menerima dana sebesar Rp10 miliar dari Yayasan ACT," ujar Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Komisaris Besar Nurul Azizah.

Nurul menyebut aliran dana ke Koperasi Syariah 212 ini terungkap saat polisi menyelidiki dugaan penyelewengan dana bantuan donasi yang diberikan pihak Boeing untuk korban kecelakaan Lion Air JT-610 sebesar Rp138 miliar. Awalnya polisi menduga jumlah dana yang diselewengkan sebesar Rp34 miliar. 

Namun dari hasil penyelidikan, jumlah dana yang diselewengkan membengkak dua kali lipat menjadi Rp64 miliar. 

Atas kasus, polisi telah menetapkan empat tersangka, yaitu pendiri ACT, Ahyudin, Presiden ACT, Ibnu Khajar, anggota pembina ACT, Hariyana Hermain dan Ketua Dewan Pembina ACT, Novariadi Imam Akbari.

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.






Polri Pastikan Keluarga Ismail Bolong Diperiksa di Bareskrim Besok

2 jam lalu

Polri Pastikan Keluarga Ismail Bolong Diperiksa di Bareskrim Besok

Menurut Pipit, pemeriksaan keluarga Ismail Bolong itu akan dilakukan di Bareskrim Polri, bukan di Polda Kalimantan Timur.


Ismail Bolong Minta Bareskrim Periksa Keluarganya Kamis Besok

10 jam lalu

Ismail Bolong Minta Bareskrim Periksa Keluarganya Kamis Besok

Ismail Bolong mangkir dari pemeriksaan karena mengaku sakit hingga stres.


Mangkir dari Panggilan Bareskrim, Ini Sebagian Aset Ismail Bolong

1 hari lalu

Mangkir dari Panggilan Bareskrim, Ini Sebagian Aset Ismail Bolong

Rumah tersebut tidak jauh dengan pelabuhan khusus yang diduga sebagai tempat Ismail Bolong untuk menangkut batu bara hasil tambang ilegal.


Bareskrim Bidik Sejumlah Perusahaan Lain di Kasus Gagal Ginjal Akut

1 hari lalu

Bareskrim Bidik Sejumlah Perusahaan Lain di Kasus Gagal Ginjal Akut

Bareskrim Polri membidik perusahaan-perusahaan lain dalam kasus gagal ginjal akut yang menewaskan ratusan anak beberapa waktu lalu.


Bareskrim Sebut Keberadaan Ismail Bolong Tak Diketahui Sejak Videonya Viral

1 hari lalu

Bareskrim Sebut Keberadaan Ismail Bolong Tak Diketahui Sejak Videonya Viral

Hingga Selasa siang ini, Ismail Bolong belum mengkonfirmasi kehadirannya untuk diperiksa.


Hingga Siang Ini, Ismail Bolong Belum Memenuhi Panggilan Bareskrim

1 hari lalu

Hingga Siang Ini, Ismail Bolong Belum Memenuhi Panggilan Bareskrim

Bareskrim Polri menyatakan Ismail Bolong belum memenuhi panggilan pemeriksaan hingga siang ini, Selasa 29 November 2022.


KPK Anggap Kasus Ismail Bolong Masih Jadi Domain Bareskrim Polri

1 hari lalu

KPK Anggap Kasus Ismail Bolong Masih Jadi Domain Bareskrim Polri

Karyoto menjelaskan KPK terbuka untuk tawaran kerjasama dalam mengusut kasus Ismail Bolong tersebut.


Lukas Enembe Minta Izin Berobat ke Singapura, KPK Akan Adakan Rapat Pimpinan

1 hari lalu

Lukas Enembe Minta Izin Berobat ke Singapura, KPK Akan Adakan Rapat Pimpinan

KPK menyatakan akan mengadakan rapat pimpinan untuk memutuskan soal izin berobat bagi Gubernur Papua Lukas Enembe.


Soal Rencana Lukas Enembe Berobat ke Singapura, Kuasa Hukum: Tunggu Izin KPK

1 hari lalu

Soal Rencana Lukas Enembe Berobat ke Singapura, Kuasa Hukum: Tunggu Izin KPK

Kuasa Hukum Lukas Enembe menyatakan kondisi kesehatan kliennya memburuk.


Bareskrim Polri Panggil Ismail Bolong Besok Telusuri Dugaan Suap Tambang Ilegal

2 hari lalu

Bareskrim Polri Panggil Ismail Bolong Besok Telusuri Dugaan Suap Tambang Ilegal

Bareskrim Polri akan memanggil Ismail Bolong pada Selasa 29 November 2022 besok. Hal tersebut dilakukan guna menelusuri dugaan gratifikasi ke polisi