PPATK Temukan 176 Yayasan Filantropi Mirip ACT yang Selewengkan Uang Sumbangan

Editor

Febriyan

Mantan presiden Aksi Cepat Tanggap (ACT) Ahyudin menjalani pemeriksaan lanjutan terkait penyelewengan dana umat di Bareskrim Mabes Polri. Jakarta Selatan. Senin 11 Juli 2022. Menurut pengacara Ahyudin, Teuku Pupun Zulkifli membantah adanya temuan aliran dana ke kelompok Al- Qaeda, sebelumnya, kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana pada 6 Juli lalu mengidentifikasi adanya aliran dana ke salah satu anggota Al-Qaeda. TEMPO/ Febri Angga Palguna

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana, menyebut pihaknya menemukan 176 lembaga filantropi lainnya yang melakukan penyalahgunaan dana sumbangan masyarakat seperti yang di lakukan oleh Aksi Cepat Tanggap (ACT). Data-data lembaga filantropi itu kini telah diserahkan ke Kementrian Sosial. 

"Ada 176 entitas yayasan lainnya yang kami serahkan (ke Kemensos) untuk diperdalam. Selain terkait kasus yang sedang marak sekarang didalami oleh Bareskrim," ujar Ivan di Gedung Kemensos, Jakarta Pusat, Kamis, 4 Agustus 2022. 

Ivan menyebut bentuk penyimpangan dana masyarakat di 176 lembaga filantropi tersebut, seperti aliran dana yang mengalir ke pengurus yayasan hingga ke lembaga hukum bentukan lembaga tersebut. Ia tak merinci nama lembaga filantropi yang menggunakan modus seperti ACT dalam penyimpangan dana masyarakat itu.

Namun untuk menyelidiki hal itu, Ivan menyebut PPATK sepakat dengan Kemensos untuk membentuk tim khusus menyelidiki 176 lembaga tersebut. 

"Jadi nanti akan kami bentuk segera satgas bersama agar, yayasan PUB (pengumpul uang barang) ini bisa dikelola dengan benar, diawasi dengan benar, memiliki akuntabilitas," kata Ivan. 

Ivan memastikan 176 lembaga filantropi ini tidak berkaitan dengan ACT. Namun, pihaknya menemukan ratusan lembaga tersebut berkat menelusuri modus dan pola penyimpangan dana yang dilakukan Aksi Cepat Tanggap. 

Mengenai kasus ACT, Ivan menyebut PPATK baru saja memblokir 843 rekening milik anak usaha milik lembaga tersebut. Ratusan rekening itu disinyalir menerima aliran dana mencapai Rp 1,7 triliun. 

Sebelumnya polisi telah menetapkan empat petinggi ACT sebagai tersangka penyelewengan dana bantuan hingga pencucian uang. Keempat tersangka itu adalah Mantan Ketua Dewan Pembina ACT Ahyudin, Ketua Dewan Pembina Yayasan ACT Novariadi Imam Akbari, Anggota Dewan Pembina Yayasan ACT Heryana Hermai, dan Ketua Yayasan ACT Ibnu Khajar.

Polisi menyatakan bahwa Ahyudin cs menyelewengkan dana bantuan itu untuk membayar gaji besar mereka. Selain itu, ada juga aliran dana dari ACT ke sejumlah perusahaan milik para petingginya. Sebagian dana yang diselewengkan itu berasal dari sumbangan keluarga korban pesawat jatuh Lion Air JT 610






Rayakan Hari Disabilitas, Kemensos Serahkan ATENSI di 31 Titik

1 hari lalu

Rayakan Hari Disabilitas, Kemensos Serahkan ATENSI di 31 Titik

Asistensi Sosial ini merupakan implementasi dari Program Indonesia Melihat, Indonesia Mendengar, Indonesia Melangkah, Pembebasan Pasung, dan operasi katarak.


Setahun DIlantik Akui Tidak Bergigi, Anggota Komisi Nasional Disabilitas Sebut Belum Pernah Terima Gaji

4 hari lalu

Setahun DIlantik Akui Tidak Bergigi, Anggota Komisi Nasional Disabilitas Sebut Belum Pernah Terima Gaji

Penyandang disabilitas mengeluhkan kinerja Komisi Nasional Disabilitas yang disebut kurang ada gaungnya meski sudah setahun dilantik Presiden.


Sidang Pembunuhan Brigadir Yosua, Hakim Endus Adanya Tindak Pidana Pencucian Uang

4 hari lalu

Sidang Pembunuhan Brigadir Yosua, Hakim Endus Adanya Tindak Pidana Pencucian Uang

Hakim mengendus adanya praktek pencucian uang oleh Ferdy Sambo dan anak buahnya dalam sidang pembunuhan Brigadir Yosua.


Dapur Kreasi, Upaya Kemensos Pulihkan Perekonomian Penyintas Gempa Cianjur

7 hari lalu

Dapur Kreasi, Upaya Kemensos Pulihkan Perekonomian Penyintas Gempa Cianjur

Dalam sehari, omzet dagangan ibu-ibu bisa mencapai Rp1,5 juta


Soal Pengacara Lukas Enembe yang Kedapatan Menemui Sejumlah Saksi, Ini Kata KPK

8 hari lalu

Soal Pengacara Lukas Enembe yang Kedapatan Menemui Sejumlah Saksi, Ini Kata KPK

KPK menyatakan masih menelusuri peristiwa pertemuan kuasa hukum Lukas Enembe dengan sejumlah saksi.


Lukas Enembe Minta Izin Berobat ke Singapura, KPK Akan Adakan Rapat Pimpinan

11 hari lalu

Lukas Enembe Minta Izin Berobat ke Singapura, KPK Akan Adakan Rapat Pimpinan

KPK menyatakan akan mengadakan rapat pimpinan untuk memutuskan soal izin berobat bagi Gubernur Papua Lukas Enembe.


Soal Rencana Lukas Enembe Berobat ke Singapura, Kuasa Hukum: Tunggu Izin KPK

11 hari lalu

Soal Rencana Lukas Enembe Berobat ke Singapura, Kuasa Hukum: Tunggu Izin KPK

Kuasa Hukum Lukas Enembe menyatakan kondisi kesehatan kliennya memburuk.


Peneliti ISESS: Kalau Kapolri Serius Ingin Bersih-bersih, Gandeng KPK dan PPATK

13 hari lalu

Peneliti ISESS: Kalau Kapolri Serius Ingin Bersih-bersih, Gandeng KPK dan PPATK

Kapolri diminta gandeng PPATK dan KPK jika ingin bersih-bersih di tubuh Polri. Ini dilakukan agar mengetahui aliran transaksi perwira polri.


Saldo di Rekening Brigadir J Disebut-sebut Mencapai Rp 100 Triliun, PPATK: Itu Hoaks

13 hari lalu

Saldo di Rekening Brigadir J Disebut-sebut Mencapai Rp 100 Triliun, PPATK: Itu Hoaks

PPATK mengkonfirmasi bahwa kabar soal rekening Brigadir Nopriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J mencapai Rp 100 triliun tidak benar.


Beredar Kabar Saldo di Rekening Brigadir J Tembus Rp 100 Triliun, Ini Penjelasan Lengkap BNI

13 hari lalu

Beredar Kabar Saldo di Rekening Brigadir J Tembus Rp 100 Triliun, Ini Penjelasan Lengkap BNI

BNI merespons kabar saldo rekening Brigadir Nopriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J yang hampir mencapai angka Rp 100 triliun.