Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Rekam Jejak Pemerintah Orde Baru yang Alergi Rambut Gondrong

Reporter

Editor

Nurhadi

image-gnews
Ilustrasi potong rambut. Pixabay.com
Ilustrasi potong rambut. Pixabay.com
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Dewasa ini masyarakat punya kebebasan menggunakan model rambut apa saja. Namun, ternyata dahulu ketika masa pemerintahan Orde Baru, rambut gondrong mendapatkan stigma negatif, bahkan dilarang. 

Rambut Gondrong Disinggung Jenderal Soemitro di TVRI

Andi Achdian dalam kata pengantarnya dlam buku “Dilarang Gondrong!” karya Aria Wiratma Yudishtira, menyebut bahwa Jenderal Soemitro, Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban saat itu, pernah menyinggung tentang rambut gondrong pada sebuah acara bincang-bincang di TVRI pada 1 Oktober 1973. Soemitro mengatakan bahwa rambut gondrong pada pemuda dapat menyebabkan sikap onverschillig atau ‘acuh tak acuh’ 

Sebelumnya, Soeharto juga sempat mengirimkan radiogram agar anggota ABRI beserta keluarga dan karyawan yang bekerja di lingkungan militer tidak berambut gondrong.

Widiarsi Agustina dalam ‘Massa Misterius Malari’ menuliskan TVRI sebagai stasiun televisi milik pemerintah secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam aksi pelarangan rambut gondrong. Misalnya, artis dan seniman berambut gondrong di-blacklist untuk tampil di stasiun TVRI. Bahkan pemain kesebelasan sepakbola dilarang bermain jika kedapatan berambut gondrong. Seiring waktu, larangan ini menyebar ke instansi pemerintahan, kampus, dan sekolah.

Isu rambut gondrong ternyata dianggap seserius itu. Gubernur Sumatera Utara kala itu, Marah Halim, sampai membentuk sebuah badan khusus yang bertugas memberantas rambut gondrong bernama Badan Koordinasi Pemberantasan Rambut Gondrong (Bakorperagon) pada 1973.

Razia Rambut Gondrong dan Stigma Buruk yang Dibangun Media Massa

Masih mengutip buku “Dilarang Gondrong!”, razia rambut gondrong pertama kali dilakukan pada 8 Desember 1966 di depan stasiun Tanah Abang Jakarta. Tak hanya di ibu kota, razia juga berlangsung hingga ke kota-kota besar lainnya, seperti Bandung, Yogyakarta, Medan, dan Surabaya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pemuda yang tertangkap basah berambut gondrong atau memakai pakaian yang tidak sesuai dengan “kepribadian bangsa” akan mendapatkan tindakan “potong di tempat” baik rambut maupun pakaiannya.

Di Bandung contohnya. Sejak akhir Desember 1966, petugas razia yang terdiri dari anggota ABRI melakukan penertiban terhadap mode ‘Beatles’ yang tengah naik daun kala itu. Alhasil sekitar 150 remaja dalam operasi. 

Selain itu, stigma buruk rambut gondrong juga dipompa lewat pemberitaan yang ditulis oleh media massa lewat judul-judul pemberitaan yang seolah memojokkan rambut gondrong. 

Citra buruk dilimpahkan pada rambut gondrong sehingga identik dengan kriminal dan pelaku tindak kejahatan. Upaya mengkriminalisasikan rambut gondrong menjadi salah satu jalan pemerintah Orde Baru menjinakkan gejolak dan ketidakpuasan anak muda terhadap kekuasaan saat itu.

HATTA MUARABAGJA 

Baca juga: Malari dan Razia Rambut Gondrong

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

64 Tahun PMII, Respons Mahasiswa Muslim terhadap Situasi Politik

1 hari lalu

Presiden Joko Widodo saat Peresmian Pembukaan Musyawarah Nasional VI Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) Tahun 2018di Jakarta, Jumat 20 Juli 2018. TEMPO/Subekti.
64 Tahun PMII, Respons Mahasiswa Muslim terhadap Situasi Politik

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) merupakan salah satu dari sekian banyak organisasi mahasiswa yang masih eksis sampai saat ini.


Legenda Lagu Hari Lebaran Karya Ismail Marzuki, Begini Lirik Lengkapnya

6 hari lalu

Komponis Ismail Marzuki. Wikipedia
Legenda Lagu Hari Lebaran Karya Ismail Marzuki, Begini Lirik Lengkapnya

Ismail Marzuki menciptakan lagu tentang Hari Lebaran yang melegenda. Begini lirik dan profil pencipta lagu tentang Lebaran ini?


Pasang Surut Hubungan Indonesia-Cina dalam Rentang 74 Tahun

17 hari lalu

Bendera Cina dan Indonesia. Shutterstock
Pasang Surut Hubungan Indonesia-Cina dalam Rentang 74 Tahun

Prabowo Subianto, memilih Cina sebagai negara pertama yang dikunjunginya, menandai pentingnya hubungan Indonesia-Cina.


Anak Muda, Yuk Ganti Segelas Kopi Sehari untuk Daftar Haji

19 hari lalu

Anak Muda, Yuk Ganti Segelas Kopi Sehari untuk Daftar Haji

Daftar pada usia dini belum tentu berangkat di usia tua. Perbankan didorong untuk kreatif dan inovatif untuk memudahkan anak-anak muda bisa melakukan financial planning


Buka Bersama Humanies, Anies Puji Partisipasi Aktif Anak Muda dalam Politik

19 hari lalu

Hall of Fame di Humanies Festival Kumpul Akbar AMIN di JIS. TEMPO/Intan Setiawanty.
Buka Bersama Humanies, Anies Puji Partisipasi Aktif Anak Muda dalam Politik

Anies mengapresiasi semangat yang dibawa oleh Humanies karena berhasil mentransformasikan proses politik menjadi lebih menyenangkan.


Terkini: Nilai THR Jokowi dan Ma'ruf Amin, Kisah Sri Mulyani Dirayu Susi Pudjiastuti Pulang ke Indonesia

24 hari lalu

Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Maaruf Amin memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa 9 Januari 2024. Sidang kabinet membahas Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara Melalui Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah. TEMPO/Subekti.
Terkini: Nilai THR Jokowi dan Ma'ruf Amin, Kisah Sri Mulyani Dirayu Susi Pudjiastuti Pulang ke Indonesia

Berita terkini: Berapa nilai THR yang diterima Jokowi dan Ma'ruf Amin? Kisah Sri Mulyani saat dirayu Susi Pudjiastuti untuk pulang ke Indonesia.


Prabowo Banggakan Rasio Pajak Orba, Begini Respons Direktorat Jenderal Pajak

24 hari lalu

Calon Presiden terpilih Prabowo Subianto memberikan sambutan dalam acara buka puasa bersama DPP PAN di Jakarta, Kamis 21 Maret 2024. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan buka puasa bersama pertama usai Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka diputuskan oleh KPU dalam Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 menjadi pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
Prabowo Banggakan Rasio Pajak Orba, Begini Respons Direktorat Jenderal Pajak

Respons Direktorat Jenderal Pajak terhadap pernyataan Prabowo Subianto yang membanggakan rasio pajak era Orba.


Prabowo Sebut Rasio Pajak di Era Reformasi Kalah dari Zaman Orde Baru, Benarkah?

27 hari lalu

Calon Presiden (Capres) nomor urut dua, Prabowo Subianto, saat melakukan Konferensi Pers usai acara Buka Puasa Bersama DPP PAN dan Konferensi Pers yang berlokasi di Kantor DPP PAN, Kalibata, Jakarta Selatan, pada Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Prabowo Sebut Rasio Pajak di Era Reformasi Kalah dari Zaman Orde Baru, Benarkah?

Prabowo Subianto, kembali menyinggung soal rendahnya rasio penerimaan pajak (tax rasio) terhadap PDB yang lebih rendah dari zaman Orde Baru.


Rasio Pajak di Era Orde Baru Sampai 14 Persen, Prabowo: Kenapa Sekarang Turun?

27 hari lalu

Calon Presiden terpilih Prabowo Subianto memberikan sambutan dalam acara buka puasa bersama DPP PAN di Jakarta, Kamis 21 Maret 2024. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan buka puasa bersama pertama usai Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka diputuskan oleh KPU dalam Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 menjadi pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
Rasio Pajak di Era Orde Baru Sampai 14 Persen, Prabowo: Kenapa Sekarang Turun?

Prabowo Subianto menyinggung rasio penerimaan pajak saat ini yang lebih rendah dari era orde baru (orba).


Pintu Masuk Prajurit TNI - Polri Duduki Jabatan Sipil, Ingat Kembali Strategi Dwifungsi ABRI Orde Baru

32 hari lalu

Apel Gelar Pasukan Skala Besar Pengamanan Pemilu di Lapangan Benteng Medan, Kamis 11 April 2019. Tempo/Sahat Simatupang
Pintu Masuk Prajurit TNI - Polri Duduki Jabatan Sipil, Ingat Kembali Strategi Dwifungsi ABRI Orde Baru

Dwifungsi ABRI merupakan jabatan ganda prajurit TNI dan Polri sehingga mendapatkan jabatan sipil, hal itu muncul pada zaman Orde Baru. Muncul lagi?