Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kasus Siswi Dipaksa Pakai Jilbab, ORI DIY Temukan 2 Fakta Setelah Periksa 2 Guru BK SMAN 1 Banguntapan

Ketua Ombudsman Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, Budhi Masturi, usai memeriksa dua guru Bimbingan Konseling SMAN 1 Banguntapan Bantul dalam kasus pemaksaan pemakaian jilbab terhadap seorang siswi. Tempo/Pribadi Wicaksono
Ketua Ombudsman Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, Budhi Masturi, usai memeriksa dua guru Bimbingan Konseling SMAN 1 Banguntapan Bantul dalam kasus pemaksaan pemakaian jilbab terhadap seorang siswi. Tempo/Pribadi Wicaksono
Iklan

TEMPO.CO, Yogyakarta - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan DIY memeriksa dua guru Bimbingan Konseling (BK) SMA Negeri 1 Banguntapan Bantul Yogyakarta dalam kasus dugaan siswi dipaksa pakai jilbab. Dari pemeriksaan itu, ORI menyatakan menemukan dua fakta penting.

"Hari ini ada dua guru BK (Bimbingan Konseling) yang kami klarifikasi, satu dari koordinator BK, dan satu lagi guru BK kelas yang baru bergabung di SMAN 1 Banguntapan bulan April lalu," kata Ketua ORI DIY, Budhi Masturi usai pemeriksaan Rabu, 3 Agustus 2022.

Budhi menuturkan ada sejumlah temuan yang berhasil diperoleh pihaknya dari klarifikasi dua guru tersebut yang menjadi akar dugaan pemaksaan jilbab dan membuat siswi bersangkutan depresi hingga akhirnya pindah sekolah.

Temuan pertama, merujuk panduan atau tata tertib yang disusun sekolah SMAN 1 Banguntapan Bantul soal kebijakan seragam sekolah yang berlaku.

"Dari tata tertib soal model seragamnya SMAN 1 Banguntapan, sekilas memang tidak ada kalimat bahwa siswi muslimah wajib menggunakan jilbab, namun jika dilihat seksama, juga tidak ada pilihan dalam tata tertib itu bagi siswi muslim untuk tak berjilbab, pilihan yang tersedia hanya siswa muslim - non muslim," kata Budhi. 

Tak adanya pilihan seragam ini membuat sekolah itu pun selama ini menerapkan patokan baku bahwa seragam khususnya siswi muslim otomatis harus berjilbab meski tak ada kata 'wajib'. Karena tak ada alternatif lain.

Adapun pilihan atribut seragam tak berjilbab dalam tata tertib itu hanya diperuntukkan bagi siswi non muslim. Bukan untuk siswi muslimah.

"Jadi semua siswi muslim di sekolah itu semua pakai seragam berjilbab dari Senin sampai Jumat, tidak ada contoh seragam lain misalnya yang tak berjilbab, karena tidak ada pilihan dalam tata tertibnya," ujar Budhi yang meminta dari kasus ini pemerintan daerah perlu mencermati lagi tata tertib seragam yang dibuat tiap sekolah.

Tata tertib sekolah yang tak memberi pilihan seragam siswi muslim di SMA Negeri 1 Banguntapan Bantul itu, kata Budhi, berbeda dengan ketentuan yang dibuat Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) nomor 45 tahun 2014 tentang seragam sekolah.

"Indikasinya sementara ada perbedaan dari sekolah saat menerjemahkan Permendikbud nomor 45 itu dalam aturan yang dibuat," kata Budhi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Padahal, dalam Permendikbud no.45, kata Budhi, diatur detail model seragam sekolah. Mulai dari panjang lengan, jarak rok dari lutut, hingga contoh model pakai kerudung ataupun tidak pakai. Tidak seperti tata tertib yang dibuat SMAN 1 Banguntapan yang hanya membagi seragam siswi hanya untuk kategori berdasar agama saja.

"Kalau ditemukan ada unsur kesengajaan untuk tak mematuhi ketentuan seragam seperti diatur Permendikbud, jelas bisa dikenakan sanksi," kata Budhi.

Adapun temuan lain ORI DIY dalam klarifikasi dugaan pemaksaan jilbab di SMAN 1 Banguntapan Bantul itu, yakni adanya Surat Pemberitahuan Daftar Ulang untuk para siswa atau siswi dari tujuh kelas XI di SMAN 1 Banguntapan tertanggal 7 Juli 2022 dan yang ditandatangani Kepala Sekolah Agung Istiyanto.

Dari surat itu tertulis seluruh siswi putri musti membawa uang sebesar Rp 75 ribu yang akan digunakan untuk membeli jilbab berlogo sekolah.

Hanya saja, lanjut Budhi, saat  pemeriksaan itu,  guru BK sekolah itu mengklaim sekolah tak mewajibkan siswa membeli atribut seragam yang dimaksud. 

"Keterangan guru BK soal ini yang akan kami kroscek ke orang tua siswa lain," kata dia.

Dari pemeriksaan dua guru BK itu, Budhi mengatakan dari cara-cara guru meminta siswi menggunakan jilbab memang sekilas tidak ada unsur-unsur kekerasan. 

"Tapi kemudian kita kan menemui fakta bahwa siswi merasa tertekan, namun masalahnya para guru ini juga tidak tahu kalau siswi itu tertekan, karena mereka meyakini bahwa itu hal yang baik yang mereka lakukan," ujar Budhi.

Ombudsman belum mengeluarkan rekomendasi apapun terkait kasus siswi dipaksa pakai jilbab ini. . Mereka masih akan mengklarifikasi keterangan dari guru agama dan wali kelas SMAN 1 Banguntapan Bantul pada Kamis besok 4 Agustus 2022.

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.




Video Pilihan


Nasib Mahasiswi di STMIK Tasikmalaya yang Kampusnya Ditutup, Kuliah S1 tapi Terdaftar di D3

12 jam lalu

STMIK Tasikmalaya. Google Street Viee
Nasib Mahasiswi di STMIK Tasikmalaya yang Kampusnya Ditutup, Kuliah S1 tapi Terdaftar di D3

Vina Sri Rahayu, 23 tahun, sedang berjuang soal status mahasiswinya yang berubah dari S1 ke D3.


Ribuan Mahasiswa Terdampak Kampus Ditutup, Ini yang Dilakukan Asosiasi PTS

15 jam lalu

Ilustrasi gelar sarjana palsu
Ribuan Mahasiswa Terdampak Kampus Ditutup, Ini yang Dilakukan Asosiasi PTS

Aptisi mengatakan akan membantu mahasiswa yang terdampak pencabutan izin 23 PTS oleh Kementerian Pendidikan.


23 Kampus Ditutup Kemendikbud, Asosiasi PTS Pertanyakan Mekanisme Penutupan

18 jam lalu

Ilustrasi gelar sarjana palsu
23 Kampus Ditutup Kemendikbud, Asosiasi PTS Pertanyakan Mekanisme Penutupan

Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia atau Aptisi, M.Budi Djatmiko mempertanyakan mekanisme pencabutan izin 23 perguruan tinggi swasta (PTS) belakangan ini oleh pemerintah. Dia mengaku Aptisi tidak dilibatkan dalam penutupan PTS. "Tidak (dilibatkan), kalau dulu kami suka diajak bicara," katanya, Selasa malam, 6 Juni 2023.


Gelar Tahun Kebudayaan, Qatar-Indonesia Kerja Sama Pendidikan dan Budaya

18 jam lalu

Delegasi Qatar bertemu dengan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim dalam rangka program Qatar-Indonesia 2023 Years of Culture pada Selasa, 6 Juni 2023. Dok.Istimewa
Gelar Tahun Kebudayaan, Qatar-Indonesia Kerja Sama Pendidikan dan Budaya

Pemimpin delegasi Qatar Menteri Hamad Bin Abdulaziz Al-Kawari bertemu dengan tiga menteri RI untuk Tahun Kebudayaan Qatar-Indonesia 2023.


Thomas Lembong Bongkar Proyek Bermasalah di Ancol: Hotel, ABC Mall, hingga Sengketa Sea World

2 hari lalu

Thomas Trikasih Lembong. FOTO/Instagram
Thomas Lembong Bongkar Proyek Bermasalah di Ancol: Hotel, ABC Mall, hingga Sengketa Sea World

Eks Komisaris Utama dan Independen PT Pembangunan Jaya Ancol Thomas Trikasih Lembong membongkar sejumlah proyek bermasalah di Ancol.


Kemendikbud Buka Program IISMA Skema Patungan dengan Mahasiswa

2 hari lalu

Sebanyak 15 penerima beasiswa (awardee)  Indonesian International Student Mobility Awards (IISMA) diberangkatkan menuju Irlandia. Kemdikbud.go.id
Kemendikbud Buka Program IISMA Skema Patungan dengan Mahasiswa

IISMA pada tahun ini akan menghadirkan skema pendanaan parsial antara mahasiswa dengan pemerintah atau skema pendanaan bersama (co-funding).


6 Perguruan Tinggi Swasta di Jabar dan Banten Ditutup, Mana Saja?

3 hari lalu

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 24 Mei 2023. Nadiem Makarim menyiapkan tiga solusi untuk mempercepat perekrutan 1 juta guru PPPK. TEMPO/M Taufan Rengganis
6 Perguruan Tinggi Swasta di Jabar dan Banten Ditutup, Mana Saja?

Lokasi perguruan tinggi swasta tersebar di Tangerang, Bekasi, Bandung, dan Tasikmalaya.


Pihak Endar Priantoro Konsultasi dengan Pimpinan Polri Soal KPK Ogah Diperiksa Ombudsman

7 hari lalu

Mantan Direktur Penyelidikan KPK, Brigjen Pol. Endar Priantoro (tengah) bersama Istri Natasha Synne (kanan), seusai memenuhi panggilan tim Direktorat PP Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara KPK, di gedung KPK, Kamis, 4 Mei 2023. Endar Priantoro dan istri menjalani proses pemeriksaan permintaan klarifikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periodik 2022 memiliki harta tercatat sebesar Rp.5.633.150 miliar yang dilaporkan pada 7 Februari 2023, dinilai tidak wajar terkait kasus pamer gaya hidup mewah istrinya di media sosial memposting sejumlah seperti pelesiran ke luar negeri, sewa helikopter. TEMPO/Imam Sukamto
Pihak Endar Priantoro Konsultasi dengan Pimpinan Polri Soal KPK Ogah Diperiksa Ombudsman

Tim Brigjen Endar Priantoro menilai tindakan pimpinan KPK yang mangkir dari panggilan Ombudsman RI tanda bahwa mereka arogan.


Pakar: Ombudsman Bisa Minta Bantuan Polisi Panggil Paksa KPK di Kasus Endar

7 hari lalu

Seorang pengunjuk rasa (kanan) melepas paksa kain selubung hitam yang menutupi tulisan dan logo KPK yang dipasang Wadah Pegawai (WP) KPK, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 13 September 2019. Pria tersebut tergabung dalam massa Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Relawan Cinta NKRI yang menggelar aksi di depan gedung KPK.  TEMPO/Imam Sukamto
Pakar: Ombudsman Bisa Minta Bantuan Polisi Panggil Paksa KPK di Kasus Endar

Jika pimpinan KPK tak kunjung hadir setelah dipanggil tiga kali, Ombudsman RI bisa meminta bantuan Polri untuk penjemputan paksa.


Pimpinan KPK Tolak Diperiksa Ombudsman

7 hari lalu

Pimpinan dan pejabat KPK berulang kali menolak pemeriksaan Ombudsman soal pemecatan Endar Priantoro.
Pimpinan KPK Tolak Diperiksa Ombudsman

Pimpinan KPK berulang kali menolak pemeriksaan Ombudsman soal pemecatan Endar Priantoro.