Saksi Sebut Ade Yasin Gelar Rapat Soal Suap Untuk BPK, Ini Reaksi Kuasa Hukum

Reporter

Editor

Febriyan

Terdakwa Bupati Kabupaten Bogor periode 2018-2023, Ade Yasin, mengikuti sidang perdana pembacaan surat dakwaan dilaksanakan secara daring Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, dari gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Rabu, 13 Juli 2022. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor Andri Hadian menyatakan bahwa Bupati Bogor nonaktif Ade Yasin menggelar rapat soal rencana pemberian suap terhadap tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Barat. Andri menyatakan rapat itu digelar di Pendopo Bupati, Cibinong pada Maret 2021.

Andri menyatakan hadir dalam rapat itu. Dia mengaku diajak oleh Ihsan Ayatullah, Kasubdit BPKAD, yang juga sudah menjadi terdakwa dalam kasus ini. 

"Saya diajak Pak Ihsan bertemu dengan Bu Ade, memperkenalkan saya sebagai Kabid baru, dan memperkenalkan Pak Feri baru dilantik (sebagai) Kasubid. Pak Ihsan akan menyampaikan bahwa kondisi keuangan tidak bagus," kata Andri saat memberi kesaksian di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, Jawa Barat, Rabu, 3 Agustus 2022. 

Sementara Ferry yang disebut Andri adalah Kasubbid Gaji BPKAD Kabupaten Bogor, Ferry Syafari. Satu orang lain yang hadir dalam pertemuan itu, menurut Andri, adalah Kasubag Keuangan Setda Kabupaten Bogor Ruli Fathurrahman. 

Pernyataan Andri itu lantas dibantah oleh kuasa hukum Ade Yasin, Dinalara Butar Butar. Dalam persidangan dia mengeluarkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan Ferry sebagai Kasubid Gaji BPAKD yang bertanggalkan 2 Juni 2021. 

Dinalara menganggap keterangan Andri itu tak benar karena pemberian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) oleh BPK RI Perwakilan Jawa Barat kepada Pemerintah Kabupaten Bogor berlangsung pada 21 Mei 2021.

Andri lantas tak banyak memberikan keterangan lebih lanjut setelah itu. Dia bahkan sering menyatakan tak tahu saat tim kuasa hukum Ade melontarkan sejumlah pertanyaan. 

Reaksi Andri pun membuat Ketua Majelis Hakim, Hera Kartiningsih kesal, karena banyak mengaku tidak tahu meski yang ditanyakan seputar tugasnya sebagai pegawai di BPKAD.

"Saksi ini yang jelas, tahu apa tidak sih," kata Hera saat mendengarkan keterangan Andri.

Dalam sidang hari ini, Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan lima PNS dari Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai saksi. Mereka adalah Sekretaris Daerah (Sekda) Burhanudin, Subkoordinator Pelaporan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Hany Lesmanawaty, Kepala Bidang Akuntansi dan Teknologi Informasi BPKAD Wiwin Yeti Heryati, Sekretaris BPKAD Andri Hadian, serta Kepala BPKAD Teuku Mulya.

Jaksa KPK akan menghadirkan sedikitnya 40 saksi pada agenda sidang pembuktian. Saksi-saksi tersebut terdiri dari pegawai lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor dan para pengusaha.

Ade Yasin didakwa menjadi otak pemberian uang suap sebesar Rp 1,9 miliar agar laporan keuangan Kabupaten Bogor tahun 2020 mendapatkan predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK.

Jaksa KPK Budiman Abdul Karib mengatakan uang suap itu diberikan kepada empat pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang juga telah menjadi tersangka pada perkara tersebut. Ade Yasin disebut memerintahkan pemberian suap itu kepada para anak buahnya dengan sebutan pengkondisian.






Soal Kasus Lukas Enembe, Mahfud MD: Jika Tak Ada Penyalahgunaan, Saya Jamin Dia Tidak Diapa-apakan

5 jam lalu

Soal Kasus Lukas Enembe, Mahfud MD: Jika Tak Ada Penyalahgunaan, Saya Jamin Dia Tidak Diapa-apakan

Mahfud MD menjamin pemeriksaan Lukas Enembe sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, termasuk memberikan perlindungan hukum kepadanya jika tak salah


KPK Tuntut Bupati Langkat Nonaktif Terbit Perangin Angin 9 Tahun Penjara

7 jam lalu

KPK Tuntut Bupati Langkat Nonaktif Terbit Perangin Angin 9 Tahun Penjara

Jaksa KPK juga menuntut hak politik Bupati Langkat nonaktif Terbit Perangin Angin dicabut selama lima tahun setelah menjalani pidana.


Kapolri Siapkan 1.800 Personel di Papua untuk Bantu KPK Tangkap Lukas Enembe

8 jam lalu

Kapolri Siapkan 1.800 Personel di Papua untuk Bantu KPK Tangkap Lukas Enembe

Kapolri mengatakan penyiapan personel untuk membantu KPK menangkap Lukas Enembe itu adalah upaya Polri mendukung pemberantasan korupsi.


KPK Jadwal Ulang Pemeriksaan Tujuh Saksi dalam Kasus Suap Rektor Unila

9 jam lalu

KPK Jadwal Ulang Pemeriksaan Tujuh Saksi dalam Kasus Suap Rektor Unila

KPK jadwalkan ulang pemeriksaan tujuh saksi dalam kasus suap Rektor Unila. Mereka tidak hadir dalam pemeriksaan hari kamis kemarin


KPK Dalami Arahan Rektor Unila Nonaktif Soal Seleksi Tertutup Mahasiswa Baru

10 jam lalu

KPK Dalami Arahan Rektor Unila Nonaktif Soal Seleksi Tertutup Mahasiswa Baru

KPK memeriksa empat orang saksi dalam kasus suap dan gratifikasi yang menyeret Rektor Unila Karomani.


Apa Itu Restorative Justice dan Ketentuan Penerapannya?

12 jam lalu

Apa Itu Restorative Justice dan Ketentuan Penerapannya?

Pengertian dari restorative justice tertuang di dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020


Jadi Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak Punya Harta Rp 8,9 Miliar

15 jam lalu

Jadi Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak Punya Harta Rp 8,9 Miliar

Johanis Tanak terakhir kali melaporkan hartanya pada 14 April 2022. Kala itu jabatannya adalah jaksa fungsional menjelang pensiun.


Lukas Enembe Ingin Berobat ke Luar Negeri, Paulus Waterpauw: Tuman

19 jam lalu

Lukas Enembe Ingin Berobat ke Luar Negeri, Paulus Waterpauw: Tuman

Lukas Enembe dua kali mangkir dari pemeriksaan KPK. Beralasan sakit.


Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

1 hari lalu

Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

Paulus Waterpauw meminta Lukas Enembe untuk melepaskan jabatannya sebagai Gubernur Papua.


Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya

1 hari lalu

Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya

Paulus Waterpauw mengusulkan ke KPK untuk tidak memberi izin Gubernur Papua Lukas Enembe untuk berobat ke luar negeri.