Kemenkumham Bilang Pasal Penggelandangan di RKUHP akan Diatur Perda

Reporter

Editor

Amirullah

Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej (kiri) menyerahkan draf RKUHP dan RUU tentang Permasyarakatan yang telah disempurnakan kepada Wakil Ketua Komisi III DPR Adies Kadir (kanan) dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 6 Juli 2022. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengatakan Pasal 429 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang mengatur tentang penggelandangan akan diserahkan atau diatur oleh Peraturan Daerah (Perda).

"Kemarin, sepintas di Istana, kami sudah mengatakan bahwa pasal penggelandangan, unggas dan penganiayaan hewan itu sebaiknya diambil atau diserahkan ke Perda saja," kata Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Edward Omar Sharif Hiariej di Jakarta, Rabu, 3 Agustus 2022.

Pasal 429 tentang penggelandangan berbunyi setiap orang yang bergelandangan di jalan atau di tempat umum, yang mengganggu ketertiban umum dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori I, yakni Rp 10 juta.

Berikutnya, Pasal 277 RKUHP yang mengatur soal unggas berbunyi setiap orang yang membiarkan unggas yang diternaknya berjalan di kebun atau tanah yang telah ditaburi benih atau tanaman milik orang lain, dan menimbulkan kerugian dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II, yakni Rp 10 juta.

Terakhir, Pasal 339 RKUHP menyatakan setiap orang yang menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya dengan melampaui batas, tanpa tujuan yang patut, maka dipidana penjara paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.

Pemerintah menilai jangan sampai RKUHP terlalu banyak mengatur hal kecil, namun malah mengabaikan atau tidak mengatur secara jelas hal yang esensial.

Hal tersebut tidak lepas dari pandangan yang disampaikan oleh Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) bahwa terdapat beberapa pasal yang dinilai kriminalisasi berlebihan dalam RKUHP. Oleh karena itu, Presiden dan kementerian terkait telah menyinggung pasal gelandangan, unggas, penganiayaan hewan dan sebagainya akan diserahkan ke pemerintah daerah.

Edward mengatakan setelah berdiskusi dengan beberapa pihak, Kemenkumham juga menemukan sesuatu yang penting namun saat ini belum diatur di dalam RKUHP. Ke depan, hal itu akan menjadi pembahasan.

Pemerintah, ujarnya, masih menunggu masukan dari masyarakat. Tidak hanya kritik, namun masukan atau rekomendasi untuk perbaikan RKUHP sangat diharapkan.

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.






Wamenkumham Eddy Hiariej Bantah Soal Karpet Merah bagi Koruptor Melalui Remisi dan Pembebasan Bersyarat

7 jam lalu

Wamenkumham Eddy Hiariej Bantah Soal Karpet Merah bagi Koruptor Melalui Remisi dan Pembebasan Bersyarat

Mengapa Kementerian Hukum dan HAM memberikan remisi dan pembebasan bersyarat secara massal kepada terpidana korupsi?


BEM SI Demo di Patung Kuda, Sampaikan Masalah yang Tak Bisa Dituntaskan Jokowi

8 jam lalu

BEM SI Demo di Patung Kuda, Sampaikan Masalah yang Tak Bisa Dituntaskan Jokowi

Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar unjuk rasa di Kawasan Patung Kuda dan mengevaluasi kinerja pemerintah


Wamenkumham Sebut RUU PPRT Belum Bisa Dibahas karena Tertahan di DPR

9 jam lalu

Wamenkumham Sebut RUU PPRT Belum Bisa Dibahas karena Tertahan di DPR

Wakil Menteri Hukum dan HAM RI, Eddy Hiariej, menyatakan pemerintah sampai saat ini belum bisa melakukan pembahasan pengesahan Rancangan Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT).


Wakil Kepala BPIP Tegaskan Pentingnya Merawat Ideologi Pancasila dalam RKUHP

11 jam lalu

Wakil Kepala BPIP Tegaskan Pentingnya Merawat Ideologi Pancasila dalam RKUHP

Seminar Mencermati Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dalam memahami Ideologi Pancasila di Universitas Kristen Indonesia.


Begini Cara dan Syarat Mendapatkan Paspor dengan Masa Berlaku 10 Tahun

12 jam lalu

Begini Cara dan Syarat Mendapatkan Paspor dengan Masa Berlaku 10 Tahun

Pembuat paspor harus warga negara Indonesia, berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah.


BEM SI Demo Lagi Usai Jumatan Nanti, Mereka Sebut Gerakan Melawan Pengkhianatan Rezim

15 jam lalu

BEM SI Demo Lagi Usai Jumatan Nanti, Mereka Sebut Gerakan Melawan Pengkhianatan Rezim

BEM SI akan menggelar demo untuk menyuarakan sejumlah masalah dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo.


Sudah 3 Tahun Kematian Randi dan Yusuf Kardawi Mahasiswa Universitas Halu Oleo, Siapa Tanggung Jawab?

3 hari lalu

Sudah 3 Tahun Kematian Randi dan Yusuf Kardawi Mahasiswa Universitas Halu Oleo, Siapa Tanggung Jawab?

Dua mahasiswa Universitas Halu Oleo, Imawan Randi dan Yusuf Kardawi, tewas saat mengikuti aksi unjuk rasa penolakan RKUHP pada 26 September 2019.


SK Kemenkumham PPP Mardiono Terbit, Kader Diminta Kembali Satu Suara

16 hari lalu

SK Kemenkumham PPP Mardiono Terbit, Kader Diminta Kembali Satu Suara

Mardiono mengaku dirinya sedang fokus melakukan konsolidasi dengan para elite dan kader PPP usai ditunjuk sebagai Plt Ketua Umum.


Sebut Suharso Sahabat, Mardiono Bantah Ada Konflik dan Perpecahan di PPP

16 hari lalu

Sebut Suharso Sahabat, Mardiono Bantah Ada Konflik dan Perpecahan di PPP

Mardiono menyebut PPP tidak mengalami perpecahan meski mengalami pergantian kepemimpinan.


Muhammad Mardiono Bantah Ada Campur Tangan Istana Soal SK Kemenkumham

17 hari lalu

Muhammad Mardiono Bantah Ada Campur Tangan Istana Soal SK Kemenkumham

Muhammad Mardiono menyatakan SK Kemenkumham bisa keluar secara cepat karena semua prosesnya sudah secara daring.