INFO NASIONAL -- Kondisi politik ekonomi global masih diwarnai oleh dinamika serta ketidakpastian. Salah satunya dipicu oleh konflik Rusia dengan Ukraina. Ketidakpastian global diperkirakan masih terus berlangsung hingga tahun depan, sehingga bisa berpengaruh pada perekonomian domestik.
"Namun, hal itu bukan berarti kita harus berdiam diri serta pasrah menghadapi keadaan. Penggalian potensi-potensi baru dari daerah, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun perekonomian kreatif, akan membuka peluang membangkitkan lagi perekonomian Indonesia," kata Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) saat menjadi pembicara utama dalam talkshow 'Kalimantan Selatan Go Global' secara daring dari Jakarta, Selasa 2 Agustus 2022.
Dia menilai, Kalimantan Selatan dikenal sebagai daerah yang kaya sumber daya alam batu bara dan perkebunan sawit. Namun, tidak boleh dilupakan, bahwa masih ada beragam potensi lain yang dapat digali dan dikembangkan. Semisal potensi wisata, potensi ekonomi kreatif, potensi perkebunan dan pertanian, dan lain-lain.
"Seluruh potensi tersebut, sangat mungkin menjadi penggerak ekonomi yang baru bagi Kalimantan Selatan. Hingga pada saatnya nanti, Kalimantan Selatan bisa go global, serta semakin dikenal secara luas oleh komunitas internasional," ujar dia.
Presiden Joko Widodo, kata dia, pada Sidang Tahunan MPR 16 Agustus 2021 telah menyampaikan program pemulihan ekonomi nasional tetap menjadi prioritas utama, bersamaan dengan reformasi di berbagai bidang. Pemerintah menganggarkan khusus untuk sektor kementerian/lembaga pemerintah sebesar Rp 136,7 triliun. Utamanya untuk peningkatan pariwisata, ketahanan pangan, perikanan, kawasan industri, pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, pinjaman daerah serta antisipasi pemulihan ekonomi.
Anggaran bantuan UMKM dialokasikan sekitar Rp 48,8 triliun, melalui subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat, pembiayaan UMKM, penjaminan dan penempatan dana perbankan. Di samping itu, bantuan untuk pembiayaan korporasi dialokasikan sekitar Rp 14,9 triliun, dan untuk pos insentif usaha dengan dana sekitar Rp 20,4 triliun, berupa pajak ditanggung pemerintah, pembebasan PPh, dan pengembalian pendahuluan PPN.
"MPR tentunya mendukung berbagai program dan anggaran dari pemerintah tersebut agar bisa dimanfaatkan mengembangkan potensi daerah berdaya guna serta bermanfaat. Dukungan dari wakil rakyat dan upaya dari pemerintah dalam program pemulihan ekonomi tersebut, akan lebih optimal bila ditopang dengan partisipasi dari segenap elemen masyarakat dan stakeholder lainnya," Kata Bamsoet. (*)
