Mahfud Md Sebut Diskusi 14 Isu Krusial RKUHP DIselenggarakan Menkominfo

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Menteri koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud Md memberikan keterangan pers usai melakukan pertemuan dengan Ketua DPD RI di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 2 Desember 2021. Pertemuan tersebut membahas data aset Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang dikuasai oleh obligor dan debitur BLBI. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta -  Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta agar 14 isu krusial dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP dibahas lagi secara masif di masyarakat. 

Menteri Koordinator Politik Hukum, dan Keamanan Mahfud Md mengatakan, pemerintah sepakat bahwa penyelenggara acara diskusi itu adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika.

"Kami sudah bersepakat nanti EO (event organizer) atau penyelenggara diskusi-diskusi fasilitas ini akan dilakukan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, Bapak Johnny G. Plate," kata Mahfud dalam keterangan pers seperti dipantau dari kanal YouTube Sekretariat Presiden di Jakarta, Selasa, 2 Agustus 2022.

Mahfud menjelaskan materi pembahasan diskusi tersebut akan disiapkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). RUU KUHP, yang mencakup lebih dari 700 pasal, masih menyisakan 14 isu krusial yang perlu diperjelas.

Oleh karena itu, Jokowi memerintahkan Mahfud MD untuk memastikan lagi masyarakat mengerti terhadap isu-isu yang masih diperdebatkan itu.

"Sehingga, kami diminta Bapak Presiden untuk mendiskusikan lagi secara masif dengan masyarakat untuk memberi pengertian dan meminta pendapat serta usul dari masyarakat," kata Mahfud.

Diskusi terhadap 14 isu krusial tersebut dilakukan secara terbuka melalui dua jalur, yaitu pembahasan di DPR dan diskusi masyarakat yang difasilitasi oleh Kemkominfo.

Empat belas isu kontroversial yang mendapat reaksi kritik dari kelompok masyarakat sipil dan akademisi itu adalah hukum yang hidup dalam masyarakat (the living law), pidana mati, penyerangan terhadap harkat dan martabat presiden dan wakil presiden, tindak pidana karena memiliki kekuatan gaib, dokter atau dokter gigi yang melaksanakan pekerjaannya tanpa izin, unggas dan ternak yang merusak kebun yang ditaburi benih, dan contempt of court berkaitan dengan dipublikasikan secara langsung tidak diperkenankan.

Selanjutnya ialah advokat curang dapat berpotensi bias terhadap salah satu profesi penegak hukum saja yang diatur (diusulkan untuk dihapus), penodaan agama, penganiayaan hewan, penggelandangan, pengguguran kehamilan atau aborsi, perzinaan, dan kohabitasi dan pemerkosaan.






Mentan Akan Tarik Penyuluh Pertanian Jadi Pegawai Kementerian

35 menit lalu

Mentan Akan Tarik Penyuluh Pertanian Jadi Pegawai Kementerian

Mentan mengaku, ia telah menyampaikan keinginan itu sejak bertahun-tahun lalu.


Penjelasan Setpres soal Momen Jokowi Tak Salami Kapolri di HUT TNI

1 jam lalu

Penjelasan Setpres soal Momen Jokowi Tak Salami Kapolri di HUT TNI

Kejadian tersebut terjadi selepas Jokowi menyaksikan parade defile dari TNI dari atas mimbar yang ada di depan Istana.


Bicara Konflik Geopolitik, Jokowi: Multilateralisme Jalan Paling Efektif

1 jam lalu

Bicara Konflik Geopolitik, Jokowi: Multilateralisme Jalan Paling Efektif

Jokowi menganggap tidak ada satu masalah pun yang bisa diselesaikan sendiri oleh satu negara atau beberapa negara.


Simak Tips Bagi Pemohon Paspor Saat Jalani Sesi Wawancara

2 jam lalu

Simak Tips Bagi Pemohon Paspor Saat Jalani Sesi Wawancara

Selain proses penyerahan dokumen yang dibutuhkan, pemohon paspor harus mengikuti sesi wawancara dengan petugas imigrasi.


PSSI Sebut FIFA Akan Beri Pendampingan untuk Reformasi Sepak Bola Indonesia

2 jam lalu

PSSI Sebut FIFA Akan Beri Pendampingan untuk Reformasi Sepak Bola Indonesia

Presiden Jokowi sebelumnya meminta agar stadion di Indonesia untuk diaudit. PSSI menyatakana akan melibatkan FIFA.


Ide Gila Memperpanjang Kekuasaan Jokowi

2 jam lalu

Ide Gila Memperpanjang Kekuasaan Jokowi

Gagasan memperpanjang kekuasaan Presiden Jokowi tak pernah berhenti. Belakangan, muncul rencana mendorong Jokowi berlaga dalam Pemilu 2024.


Ini Kata Anggota TGIPF Tragedi Kanjuruhan Soal Kehadiran Anak di Stadion

3 jam lalu

Ini Kata Anggota TGIPF Tragedi Kanjuruhan Soal Kehadiran Anak di Stadion

Dalam tragedi Kanjuruhan tidak hanya penonton dewasa yang meninggal, tapi juga ada anak-anak.


Anies Baswedan Lengser 10 Hari Lagi, PSI Desak Tito Karnavian Umumkan Penggantinya

5 jam lalu

Anies Baswedan Lengser 10 Hari Lagi, PSI Desak Tito Karnavian Umumkan Penggantinya

Ketua DPW PSI DKI Jakarta Michael Victor Sianipar mendesak Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sesegera mungkin mengumumkan pengganti Anies Baswedan.


Teken Kepres TGIPF Kanjuruhan, Jokowi Jamin Keamanan Anggota Tim

7 jam lalu

Teken Kepres TGIPF Kanjuruhan, Jokowi Jamin Keamanan Anggota Tim

Presiden Jokowi resmi meneken Kepres TGIPF Tragedi Kanjuruhan yang diketahui Mahfud Md. Tim dijamin keamanannya dalam melaksanakan tugas.


Temui Presiden FIFA, Erick Thohir Sampaikan Surat Jokowi tentang Tragedi Kanjuruhan

19 jam lalu

Temui Presiden FIFA, Erick Thohir Sampaikan Surat Jokowi tentang Tragedi Kanjuruhan

Erick Thohir bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Qatar, pada Rabu, 5 Oktober 2022. Membahas soal tragedi Kanjuruhan?