Ada Kenaikan Kasus Covid-19, Kemendagri Sebut Semua Wilayah Masih Berstatus PPKM Level 1

Reporter

Warga berjalan di kawasan Stasiun Sudirman, Jakarta, Selasa, 5 Juli 2022. Status PPKM Jabodetabek diturunkan ke level 1 setelah sehari berada di level 2. ANTARA/Agha Yuninda

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri menyatakan wilayah di Jawa Bali dan di luar Jawa Bali statusnya tetap berada pada level 1 selama masa perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

“Penetapan level 1 di seluruh Indonesia tentunya juga berdasarkan pertimbangan dari sejumlah pakar dengan mempertimbangkan kondisi faktual di lapangan," kata Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal ZA melalui pesan elektronik di Jakarta, Selasa 2 Agustus 2022.

Menurut dia kenaikan jumlah kasus COVID-19 memang terjadi, namun hal penting yang secara paralel harus dilihat adalah terkait dengan tingkat keterisian rumah sakit (Bed Occupation Rate/ BOR) yang masih rendah.

"Hal ini menunjukkan fatality rate dari virus COVID-19 saat ini terkendali sehingga masyarakat tidak perlu panik tetapi tetap menjaga disiplin protokol kesehatan, khususnya di tempat tertutup dan tempat yang berpotensi menimbulkan kerumunan,” kata dia.

Pemerintah memutuskan untuk kembali memperpanjang pelaksanaan PPKM di daerah di tengah pandemi yang terus diupayakan terkendali. Langkah kebijakan itu tetap diperlukan untuk mengantisipasi adanya potensi naiknya kasus COVID-19 di Indonesia.

Pengaturan tersebut dituangkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2022 untuk pelaksanaan PPKM di Jawa dan Bali yang berlaku mulai tanggal 2-15 Agustus 2022. Serta, Inmendagri Nomor 39 Tahun 2022 untuk PPKM di luar Jawa dan Bali yang berlaku mulai tanggal 2 Agustus sampai dengan 5 September 2022.

Safrizal mengatakan pelaksanaan PPKM kembali diperpanjang mengingat adanya peningkatan kasus COVID-19 pada beberapa minggu terakhir.

“Kami sampaikan kepada seluruh masyarakat, PPKM kembali diperpanjang mengingat kondisi belakangan ini kasus aktif menunjukkan peningkatan dikarenakan sub-varian baru dari Omicron yang dikenal dengan istilah BA.4 dan BA.5. Walaupun begitu, pelaksanaan PPKM di seluruh daerah tetap menunjukkan penanganan pandemi yang terus terkendali," katanya.

Selain itu, pada pengaturan Inmendagri kali ini ada beberapa perubahan di antaranya soal Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 soal panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19.

Kemudian, penambahan pintu masuk bagi pelaku perjalanan luar negeri (PPLN) juga dilakukan terhadap enam bandar udara yaitu Bandar Udara Sultan Iskandar Muda, Bandar Udara Minangkabau, Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II, Bandar Udara Adi Sumarno, Bandar Udara Syamsudin Noor, dan Bandar Udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan.

Lebih lanjut, penggalakan program vaksinasi khususnya meningkatkan capaian pemberian dosis ketiga (booster) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya agar pandemi dapat terus terkendali.






Kasus Covid-19 Hari Ini Tambah .1411 Orang, Terbanyak dari Jakarta

1 hari lalu

Kasus Covid-19 Hari Ini Tambah .1411 Orang, Terbanyak dari Jakarta

Kasus Covid-19 di Indonesia bertambah 1.411 pada hari ini. Kasus terbanyak disumbang oleh DKI Jakarta yaitu 580 orang.


Pengunjung Mal di Solo Naik Signifikan, Okupansi Tenant 100 Persen

1 hari lalu

Pengunjung Mal di Solo Naik Signifikan, Okupansi Tenant 100 Persen

Jumlah pengunjung di beberapa mal di Kota Solo meningkat signifikan seiring melandainya kasus Covid-19. Okupansi tenant turut naik.


Kemendagri Bantah Ada Utusan Jokowi ke Demokrat Bahas Pengisian Wagub Papua

2 hari lalu

Kemendagri Bantah Ada Utusan Jokowi ke Demokrat Bahas Pengisian Wagub Papua

Kemendagri membantah soal adanya utusan Jokowi ke Partai Demokrat untuk membahas pengisian posisi kursi Wagub Papua.


Tempo Media Grup Beri Penghargaan 13 Kepala Daerah Perempuan Inspiratif

3 hari lalu

Tempo Media Grup Beri Penghargaan 13 Kepala Daerah Perempuan Inspiratif

Kepala daerah perempuan ini dinilai berhasil memimpin daerahnya, meskipun mereka harus menghadapi banyak kendala.


Tito Karnavian Sebut Surat Edaran Kemendagri Dipantik dari Keluhan Internal

5 hari lalu

Tito Karnavian Sebut Surat Edaran Kemendagri Dipantik dari Keluhan Internal

Tito Karnavian menerbitkan surat edaran kepada Pj kepala daerah yang membolehkan memutasi maupun memberhentikan pejabat tanpa persetujuan Kemendagri.


Jokowi Tak Mau Ikut Joe Biden Nyatakan Pandemi Covid-19 Telah Berakhir

6 hari lalu

Jokowi Tak Mau Ikut Joe Biden Nyatakan Pandemi Covid-19 Telah Berakhir

Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyatakan bahwa pandemi Covid-19 di negaranya telah berakhir.


Pentingnya Vaksinasi Covid-19 di tengah Peluang Endemi

7 hari lalu

Pentingnya Vaksinasi Covid-19 di tengah Peluang Endemi

Salah satu dari enam rekomendasi WHO untuk menuju endemi di dunia adalah cakupan vaksinasi Covid-19 100 persen, khususnya pada lansia dan nakes.


Siapa Saja yang Wajib Diberikan Vaksin Hepatitis A dan B?

7 hari lalu

Siapa Saja yang Wajib Diberikan Vaksin Hepatitis A dan B?

Vaksinasi adalah cara yang tepat untuk mencegah penyebaran hepatitis. Berikut beberapa orang yang wajib menerima vaksin hepatitis A dan hepatitis B.


Kemendagri Beri Penjelasan Soal Pj Kepala Daerah Bisa Mutasi dan Berhentikan Pejabat

10 hari lalu

Kemendagri Beri Penjelasan Soal Pj Kepala Daerah Bisa Mutasi dan Berhentikan Pejabat

Kemendagri menanggapi kekhawatiran potensi abuse of power dalam aturan memperbolehkan Pj kepala daerah dibolehkan memutasi dan memberhentikan ASN


Mendagri Izinkan Pj Kepala Daerah Mutasi Pegawai, Pengamat: Berpotensi Penyalahgunaan Kekuasaan

10 hari lalu

Mendagri Izinkan Pj Kepala Daerah Mutasi Pegawai, Pengamat: Berpotensi Penyalahgunaan Kekuasaan

Mendagri menerbitkan surat edaran kepada penjabat atau Pj kepala daerah yang membolehkan memutasi maupun memberhentikan pejabat