Komnas HAM Rekomendasikan Pemerintah dan DPR Kaji Ulang Revisi UU ITE

Reporter

Editor

Febriyan

Presiden pun turut meminta DPR agar memprioritaskan pembahasan RUU ITE.

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) merekomendasikan pemerintah dan DPR RI untuk mengkaji ulang terhadap Revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ( Revisi UU ITE). Komisioner Pengkajian dan Penelitian Sandrayati Moniaga menuturkan, revisi itu perlu menggeser orientasi dari pengekangan hak kebebasan berekspresi ke orientasi perlindungan hak kebebasan berekspresi.

Sandra mengatakan terdapat beberapa poin penting yang harus dimasukkan pemerintah dalam Revisi UU ITE. Poin pertama, menurut dia, pemerintah harus memasukan “asas non diskriminasi” sebagai asas penting di dalam revisi itu.

“Pembentuk RUU ITE perlu mencantumkan pasal khusus tentang "pembatasan yang sah dan proporsional" agar menjadi dasar bagi penegak hukum dalam menyikapi sejauh mana laporan atas suatu kasus memenuhi kriteria sebagai suatu tindak pidana ataukah bukan,” tulis poin keuda dalam keterangan tertulis Sandra.

Ketiga, menghapuskan rumusan pasal tentang pencemaran nama baik dalam Revisi UU ITE, karena berpotensi membatasi hak kebebasan berekspresi secara berlebihan (over limitation). Jika pasal tentang pencemaran nama baik di dalam Revisi UU ITE dapat dipertahankan, namun definisi atau unsur pencemaran nama baik harus diuraikan secara jelas, baik dari unsur subyektif, obyektif, maupun akibat yang ditimbulkan.

“Selain itu, perkara ini tidak lagi dimasukkan sebagai tindak pidana dengan ancaman sanksi pidana, melainkan dimasukan ke dalam perbuatan melawan hukum dengan pertanggungjawaban hukum yang bersifat keperdataan, seperti permintaan maaf, ganti rugi atau kompensasi kepada yang dirugikan,” tuturnya.

Keempat, Sandra meminta pemerintah memperbaiki rumusan Pasal 40 ayat (2b) dengan menekankan bahwa lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan internet shutdown adalah lembaga independen, dengan kewajiban memberikan informasi kepada publik mengenai alasan pemutusan jaringan internet baik mengenai lamanya waktu pemutusan, jangkauan wilayah yang diputus, serta dasar dan pertimbangan hukum dari kebijakan pemutusan tersebut.

Untuk itu, setiap pembatasan akses internet harus diikuti oleh mekanisme pertanggungjawaban yang jelas sebagai bagian dari kewajiban negara dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia setiap warga negaranya.

“Moratorium penerapan pasal-pasal bermasalah dari UU ITE untuk mencegah pelanggaran HAM sampai RUU ITE disahkan,” kata Sandrayati pada poin kelima.

Keenam, Sandar meminta agar standar norma dan pengaturan Komnas HAM Nomor 5 tentang Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Bereskpresi menjadi rujukan bagi pemerintah dan DPR dalam merumuskan kembali Revisi UU ITE.

Sejauh ini, implementasi UU ITE dianggap menimbulkan berbagai bentuk pelanggaran hak berekspresi sejak disahkan pada 2008. Komnas HAM RI berdasarkan kewenangannya telah melakukan pengkajian secara materiil maupun formil atas RUU Perubahan UU ITE.

“Kajian ini dilakukan setelah Komnas HAM RI menerima 108 pengaduan terkait UU ITE sepanjang 2016-2021. Hasil pengkajian dan penelitian Komnas HAM RI kali ini menyimpulkan bahwa RUU Perubahan UU ITE masih berorientasi pada pengekangan hak kebebasan berekspresi (interference oriented) dan belum berorientasi perlindungan hak kebebasan berekspresi (protection oriented). Sayangnya RUU Perubahan UU ITE belum sepenuhnya memperbaiki problem mendasar dari UU ITE karena masih ditemukan kelemahan secara materiil dan formil,” ujar Sandrayati.

Dia menyatakan bahwa Komnas HAM mengapresiasi tim pengkajian serta seluruh pihak yang berkontribusi dalam proses pengkajian ini. Hasil penelitian dan pengkajian diharapkan menjadi masukan untuk pemerintah dan DPR RI dalam memperbaiki Revisi UU ITE yang selaras dengan upaya menjamin perlindungan, pemenuhan dan penghormatan HAM. Khususnya hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi bagi seluruh warga negara Indonesia.






Yudo Margono Dapat Lampu Hijau jadi Panglima TNI dari DPR

16 menit lalu

Yudo Margono Dapat Lampu Hijau jadi Panglima TNI dari DPR

Komisi I DPR menyetujui Yudo Margono sebagai Panglima TNI untuk menggantikan Andika Perkasa.


Calon Panglima TNI Yudo Margono: Keamanan Indonesia Cukup Stabil, Tapi Masih Ada Isu Menonjol

51 menit lalu

Calon Panglima TNI Yudo Margono: Keamanan Indonesia Cukup Stabil, Tapi Masih Ada Isu Menonjol

Calon Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menilai kemanan indonesia cukup stabil meskipun ada sejumlah isu yang cukup menonjol.


Antar Yudo Margono Jalani Uji Kelayakan Panglima TNI di DPR, Kapolri: Bukti Solid

1 jam lalu

Antar Yudo Margono Jalani Uji Kelayakan Panglima TNI di DPR, Kapolri: Bukti Solid

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan mengantarkan Laksamana TNI Yudo Margono ke uji kepatutan dan kelayakan sebagai Panglima TNI di DPR


Jamin TNI-Polri Solid Jika Terpilih Jadi Panglima, Yudo Margono: Istri Saya Saja Polri

2 jam lalu

Jamin TNI-Polri Solid Jika Terpilih Jadi Panglima, Yudo Margono: Istri Saya Saja Polri

Laksamana Yudo Margono menjamin hubungan TNI-Polri bakal tetap solid jika dirinya terpilih menjadi Panglima TNI.


Uji Kelayakan Panglima TNI, Gelak Tawa Pecah saat Yudo Margono Tunjukkan Foto Istri

2 jam lalu

Uji Kelayakan Panglima TNI, Gelak Tawa Pecah saat Yudo Margono Tunjukkan Foto Istri

Gelak tawa sempat memenuhi ruang rapat Komisi Pertahanan DPR kala menggelar uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon Panglima TNI, Yudo Margono


Andika Perkasa Absen dari Rombongan Pengantar Yudo Margono, Ini Sebabnya

3 jam lalu

Andika Perkasa Absen dari Rombongan Pengantar Yudo Margono, Ini Sebabnya

Yudo Margono, nampak hadir ditemani KSAD Jenderal Dudung Abdurachman dan KSAU Marsekal Fadjar Prasetyo dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit


Diantar KSAD, KSAU, dan Kapolri, Yudo Margono Akui Tak Tegang Ikut Tes Kelayakan

3 jam lalu

Diantar KSAD, KSAU, dan Kapolri, Yudo Margono Akui Tak Tegang Ikut Tes Kelayakan

Laksamana TNI Yudo Margono mengaku tidak tegang mengikuti uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test menjadi Panglima TNI di DPR RI hari ini.


Tiba di DPR untuk Uji Kelayakan, Yudo Margono Datang Satu Mobil dengan Listyo, Dudung, Hingga Fadjar

4 jam lalu

Tiba di DPR untuk Uji Kelayakan, Yudo Margono Datang Satu Mobil dengan Listyo, Dudung, Hingga Fadjar

Yudo Margono tiba di DPR dengan diantar KSAU Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, KSAD TNI Dudung Abdurrachman, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.


Yudo Margono Gelar Rapat-rapat Kecil Jelang Fit and Proper Test Calon Panglima TNI

4 jam lalu

Yudo Margono Gelar Rapat-rapat Kecil Jelang Fit and Proper Test Calon Panglima TNI

Yudo Margono siang ini akan melaksanakan fit and proper test sebagai calon Panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa.


3 Panglima Kogabwilhan Dampingi Yudo Margono Jalani Uji Kelayakan

4 jam lalu

3 Panglima Kogabwilhan Dampingi Yudo Margono Jalani Uji Kelayakan

Selain ketiga perwira tinggi TNI bintang tiga, Yudo Margono juga akan didampingi empat stafnya untuk menghadapi tahapan ini.