Ikuti Kami di
INFO NASIONAL -- Polda Nusa Tenggara Barat diapresiasi Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto dalam menjaga keamanan gelaran Pertamina Grand Prix of Indonesia (MotoGP) 2022 di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Strategi Polda dalam rangka pengamanan event Internasional dengan melibatkan semua pihak ini dinilai Komisi III sangat bagus.
"Pak Kapolda kita kasih jempol, karena ketika menangani event internasional tidak ada satupun cacat, kalaupun ada itu hanya sedikit. Saya berharap, kedepan masih akan banyak event internasional yang diakan disini, semoga pengalaman dalam menjaga gelaran Moto GP kemarin bisa menjadi pembelajaran agar selalu menjadi lebih baik," ujar dia saat Tim Kunker Komisi III DPR mengunjungi Mapolda NTB di Mataram, Nusa Tenggara Barat, baru-baru ini.
Selain itu, Legislator Dapil Jateng IV ini juga menyoroti terkait sejumlah kasus yang ada di NTB, seperti pelecahan seksual, sengketa tanah dan Narkotika. Bagian lain yang mendapat catatan Komisi III DPR adalah soal putusan eksekusi perkara perdata yang sudah diputus di pengadilan tetapi tidak bisa dieksekusi di lapangan.
"Ini ada ratusan kasus eksekusi perdata yang belum di proses karena alasan biaya pengamanan yang mahal. Nanti coba kita akan hadirkan aturan ini juga di RUU KUHP yang sedang dibahas di DPR. Hasil dari kunjungan ini akan kita bawa dirapat internal komisi dan dirumuskan apa saja yang harus ditindaklanjuti," ujar Bambang.
Anggota Komisi III DPR Arsul Sani menambahkan, kedepan para penegak hukum di NTB ini harus ada sinergitas yang lebih baik lagi, misalnya Direktorat Narkoba Polda dengan BNNP NTB dalam pemberantasan Narkotika. "Selain itu, menurut saya juga terkait penerapan restorative justice antara jajaran polri sebagai penyidik dan penyelidik, Kejaksaan sebagai penuntut agar memiliki suatu kesepahaman yang sama dalam menangani suatu kasus. Untuk itu saya mendorong ego sektoral dari masing-masing lembaga agar bersinergis sebagai sesama penegak hukum.”
