Pengamanan Gelaran Pertamina Grand Prix Of Indonesia Moto GP di Mandalika Diapresiasi

Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto

INFO NASIONAL -- Polda Nusa Tenggara Barat diapresiasi Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto dalam menjaga keamanan gelaran Pertamina Grand Prix of Indonesia (MotoGP) 2022 di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Strategi Polda dalam rangka pengamanan event Internasional dengan melibatkan semua pihak ini dinilai Komisi III sangat bagus.

"Pak Kapolda kita kasih jempol, karena ketika menangani event internasional tidak ada satupun cacat, kalaupun ada itu hanya sedikit. Saya berharap, kedepan masih akan banyak event internasional yang diakan disini, semoga pengalaman dalam menjaga gelaran Moto GP kemarin bisa menjadi  pembelajaran agar selalu menjadi lebih baik," ujar dia saat Tim Kunker Komisi III DPR mengunjungi Mapolda NTB di Mataram, Nusa Tenggara Barat, baru-baru ini. 

Selain itu, Legislator Dapil Jateng IV ini juga menyoroti terkait sejumlah kasus yang ada di NTB, seperti pelecahan seksual, sengketa tanah dan Narkotika. Bagian lain yang mendapat catatan Komisi III DPR adalah soal putusan eksekusi perkara perdata yang sudah diputus di pengadilan tetapi tidak bisa dieksekusi di lapangan.

"Ini ada ratusan kasus eksekusi perdata yang belum di proses karena alasan biaya pengamanan yang mahal. Nanti coba kita akan hadirkan aturan ini juga di RUU KUHP yang sedang dibahas di DPR. Hasil dari kunjungan ini akan kita bawa dirapat internal komisi dan dirumuskan apa saja yang harus ditindaklanjuti," ujar Bambang.

Anggota Komisi III DPR Arsul Sani menambahkan, kedepan para penegak hukum di NTB ini harus ada sinergitas yang lebih baik lagi, misalnya Direktorat Narkoba Polda dengan BNNP NTB dalam pemberantasan Narkotika. "Selain itu, menurut saya juga terkait penerapan restorative justice antara jajaran polri sebagai penyidik dan penyelidik, Kejaksaan sebagai penuntut agar memiliki suatu kesepahaman yang sama dalam menangani suatu kasus. Untuk itu saya mendorong ego sektoral dari masing-masing lembaga agar bersinergis sebagai sesama penegak hukum.”

 






KPBB Minta Kemenhub Tindak Pelaku ODOL

6 jam lalu

KPBB Minta Kemenhub Tindak Pelaku ODOL

Kemenhub dalam konteks ini harus tegas untuk memproses hukum pidana berat para pelaku ODOL, termasuk para pemilik truk dan sopirnya.


Erick Thohir: Indonesia Harus Punya Blue Print 100 Tahun Sepak Bola

6 jam lalu

Erick Thohir: Indonesia Harus Punya Blue Print 100 Tahun Sepak Bola

Indonesia dapat belajar dari Jepang yang sukses menjalankan cetak biru sepak bola untuk 100 tahun ke depan.


Bamsoet Dukung Kemenkes Bangun Sistem Penerbitan SIP Dokter

6 jam lalu

Bamsoet Dukung Kemenkes Bangun Sistem Penerbitan SIP Dokter

Proses pemberian Surat Izin Praktik dokter saat ini kerap dimanfaatkan sejumlah oknum.


Pimpinan MPR Bertemu Menko Polhukam Bahas Pemajuan Papua

6 jam lalu

Pimpinan MPR Bertemu Menko Polhukam Bahas Pemajuan Papua

MPR mendukung tindakan pemerintah pusat, TNI dan Polri, dalam menciptakan kondisi Papua yang aman, damai, dan kondusif.


Walhi Ajak Pilih Pemimpin Peduli Lingkungan

8 jam lalu

Walhi Ajak Pilih Pemimpin Peduli Lingkungan

Ekonomi nusantara bisa menjadi solusi untuk menjawab dua krisis besar saat ini yaitu ketimpangan dalam kesejahteraan dan krisis lingkungan.


Bamsoet Dukung Penyelenggaraan Hari Pers Nasional 2023

14 jam lalu

Bamsoet Dukung Penyelenggaraan Hari Pers Nasional 2023

Puncak acara akan berlangsung di Medan pada 9 Februari, didahului berbagai kegiatan sejak 7 Februari.


Kerja Keras dan Kesungguhan Bawa Bamsoet Raih Gelar Doktor Ilmu Hukum

14 jam lalu

Kerja Keras dan Kesungguhan Bawa Bamsoet Raih Gelar Doktor Ilmu Hukum

Bamsoet termotivasi belajar ilmu hukum karena pekerjaannya sebagai wartawan hingga akhirnya menjadi anggota dewan.


Raih Gelar Doktor, Bamsoet Apresiasi Dukungan Banyak Pihak

14 jam lalu

Raih Gelar Doktor, Bamsoet Apresiasi Dukungan Banyak Pihak

Menurut Presiden, disertasi Bamsoet akan berkontribusi dalam praktik ketatanegaraan di Indonesia.


Solidaritas Meminta Keadilan

1 hari lalu

Solidaritas Meminta Keadilan

Delapan provinsi kepulauan berjuang bersama karena selama ini ketimpangan DAU membuat Jawa sejahtera sendirian.


Menunggu Lampu Hijau Pemerintah

1 hari lalu

Menunggu Lampu Hijau Pemerintah

Pemerintah mengklaim 75 persen isi RUU Daerah Kepulauan sudah diakomodasi dalam undang-undang. Perlu memasukkan isu-isu terkini dalam draf rancangan undang-undang.